Lpmarena.com– Di awal pergantian tahun 2025 Forum Cik Ditiro adakan konferensi pers sebagai pernyataan sikap untuk menolak lupa dosa Jokowi dan mewaspadai Prabowo. Konferensi ini diadakan di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM pada Rabu (08/01). Konferensi ini diadakan untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dalam konferensi tersebut Forum Cik Ditiro menunjukkan ada 2.939 titik konflik agraria terjadi di seluruh Indonesia, dengan masyarakat adat sebagai korban utama. Konflik ini turut menyeret anak-anak, orang muda dan perempuan sebagai korbannya.
Sementara itu data dari Solidaritas Perempuan (SP) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebutkan sebanyak 11 kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan buntut konflik agraria. Sana Ullaili, Aktivis SP Kinasih menyampaikan wajah pembangunan yang patriarkis menjadi salah satu akar masalah.
Sana menjelaskan pembangunan berbasis PSN sering kali mengabaikan pengetahuan lokal, termasuk perempuan yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Contoh nyata adalah penggusuran paksa di Kulon Progo, di mana masyarakat adat kehilangan hak atas tanah mereka tanpa kompensasi yang adil.
“Jokowi menutup masa periodenya yang sangat patriarkis itu dengan mewariskan 17 proyek strategis nasional untuk dikerjakan Prabowo, salah satunya adalah PIK (Pantai Indah Kapuk) yang sampai hari ini masih menjadi polemik,” ujar Sana saat berorasi.
A.B. Widyanta, Dosen Sosiologi UGM dalam orasinya mengungkapkan PSN menciptakan ketidakadilan sosial, lingkungan, dan antar-generasi. PSN yang dijalankan oleh Jokowi selama kepemimpinannya tidak lebih sebagai proyek transaksional yang pro pasar dan modal. Akibatnya timbullah kemiskinan, ketimpangan dan konflik struktural.
“Negara tidak hadir untuk rakyat, tetapi negara hadir untuk oligarki,” ungkapnya.
Widyanta menuturkan pembangunan PSN yang dikejar pemerintah akan menyingkirkan kaum perempuan, masyarakat adat, nelayan, petani, dan buruh apalagi. golongan rentan tersebut akan selalu tertinggal dan dieksploitasi terus-menerus tanpa disadari karena dimanipulasi dengan berbagai cara.
Sana mengingatkan agar masyarakat waspada akan keberlanjutan PSN dari transisi pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo. Pembangunan yang berkeadilan tidak hanya melibatkan semua pihak, tetapi juga melindungi hak generasi mendatang untuk hidup di lingkungan yang lestari.
“Forum Cik Ditiro menyerukan penguatan gerakan oposisi sipil untuk melawan tirani pembangunan yang mengabaikan keadilan sosial dan lingkungan. Mereka menekankan pentingnya pendekatan pembangunan berbasis keadilan gender dan multikulturalisme yang menghormati hak masyarakat adat,” pungkasnya.
Reporter Wilda Khairunnisa | Redaktur Maria Al-Zahra