Lpmarena.com— Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kalijaga Menggugat (AKM) bersama warga sekitar menggelar aksi di Pertigaan UIN Sunan Kalijaga pada Sabtu (30/8) pukul 14.00 WIB. Mereka menuntut reformasi DPR dan Polri yang dinilai gagal menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat dan penegak hukum.
Koordinator umum aksi, Deryan Febriyandy, menilai DPR tidak berpihak pada rakyat. Ia menyebut kenaikan tunjangan tiga juta rupiah per hari sebagai keputusan buruk yang membebani masyarakat. Kebijakan itu, menurutnya, kontras dengan kondisi rakyat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
“Mereka hanya memikirkan perut mereka. Aturan-aturan yang dibuat hanya menguntungkan birokrat,” paparnya saat diwawancarai ARENA.
Sementara itu, Deryan menganggap, Undang-Undang (UU) yang berpihak kepada rakyat tidak segera disahkan, bahkan tidak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Ia menyebut salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang sampai hari ini belum jelas keberlanjutannya.
Hal itu membuat Deryan merasa kecewa terhadap DPR yang dipimpin Puan Maharani. Menurutnya, DPR yang digaji dan diberi makan dari hasil pajak rakyat, harusnya patuh dan berpihak kepada rakyat. Hal itu bisa diimplementasikan dengan membuat UU yang berpihak kepada rakyat.
“Hari ini, kita sama sekali tidak mendapat UU yang berpihak kepada rakyat. Itu tidak ada,” jelasnya.
Senada dengan Deryan, Achmad Zuhri, salah satu peserta aksi, menjelaskan ada kesenjangan antara rakyat kecil dengan anggota DPR. Menurutnya, rakyat kecil diberi beban untuk membayar pajak. Sementara DPR maupun pejabat publik lainnya, justru malah berfoya-foya karena mendapat tunjangan besar.
DPR, menurutnya, tidak pernah mencontohkan keprihatinan. Sehingga perilaku tersebut telah menyayat banyak hati rakyat. Maka dengan turun dan ikut aksi bersama-sama, lanjut Zuhri, menjadi sebuah cara untuk mengupayakan reformasi pada tubuh DPR.
“Mereka berfoya-foya dan terlihat happy-happy dengan tunjangan yang besar. Harapannya adalah reformasi DPR,” tegas Zuhri.
Selain DPR, aksi ini juga menyoroti kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Deryan menilai, Polri kerap bertindak represif terhadap masyarakat. Ia menyebut, tragedi seperti Kanjuruhan dan berbagai bentuk brutalitas yang sering dilakukan Polri akhir-akhir ini sebagai bukti pelanggaran.
Sementara itu, supremasi hukum dan sipil tidak kunjung ditegakkan. Padahal jika hal itu segera direalisasi, maka peristiwa serupa bisa diantisipasi sejak dini. Polri yang seharusnya melindungi dan mengayomi rakyat, lanjut Deryan, justru malah beringas.
“Polri menggunakan apa yang mereka miliki untuk menindas, bahkan untuk melindas rakyat,” ungkapnya.
Melansir dari bbc.com, setidaknya 100 nyawa diduga melayang di tangan polisi dalam tiga tahun terakhir. Dari data tersebut, sejumlah keluarga menjadi tak percaya lagi dengan institusi penegak hukum tersebut.
Deryan menilai, bagaimana orang-orang yang mau masuk institusi Polri tidak benar-benar ingin mengabdi, melainkan untuk sebatas gaya dan unjuk gigi. Hal itu juga yang menjadikan institusi tersebut menjadi borok.
“Polisi tidak sama sekali memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat,” pungkasnya.
Reporter Wilda Khairunnisa | Redaktur Ridwan Maulana