Lpmarena.com– Gusdurian bersama tokoh agama dan masyarakat menggelar acara doa bersama untuk korban kekerasan aparat dan keselamatan Indonesia di selasar Laboratorium Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada Senin (8/9). Acara ini sebagai bentuk solidaritas dan dukungan moral untuk para martir sekaligus menuntut aparat untuk bertindak tidak represif terhadap masyarakat.
Wiji Nurasih, anggota Gusdurian sekaligus panitia acara, menuturkan dalam sistem demokrasi seharusnya pemerintah mendengar, melindungi, dan menjamin keamanan serta keselamatan rakyat yang sedang menyampaikan aspirasi. Karena demonstrasi atau penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat sehingga harus dilindungi.
“Seperti kata Gusdur ‘Tidak ada kekuasaan setinggi apapun yang layak dibayar dengan pertumpahan darah’,” katanya saat diwawancarai ARENA.
Menurut Wiji, faktanya masih banyak tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan negara terhadap demonstran. Tidak sedikit korban berjatuhan, terhitung baik dari korban yang meninggal, luka-luka, maupun yang ditahan. Melansir dari KOMPAS.com jumlah demonstran yang ditahan hingga kini mencapai lebih dari tiga ribu orang dan terus bertambah dalam beberapa hari terakhir.
Masduki, selaku inisiator Forum Cik Ditiro, melihat acara doa bersama ini sebagai jembatan antara tokoh agama dan aktivis sosial. Ia menilai pesan doa yang awalnya normatif dapat berubah menjadi pesan sosial yang transformatif, sehingga doa tidak hanya menjadi relasi dengan tuhan, tetapi juga panggilan untuk mengingatkan pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi.
Lebih lanjut, Masduki menilai pemuka agama kerap terjebak pada doa yang hanya bersifat vertikal tanpa menyentuh realitas sosial. Menurutnya, ulama memiliki dua otoritas sekaligus: keilmuan dan moral. Ia menekankan bahwa doa tidak cukup berhenti pada ranah normatif, melainkan perlu menjadi dorongan agar pihak berkuasa disadarkan akan tanggung jawabnya.
“Hari ini, prosedurnya (demokrasi, red) saja belum bisa, apalagi mencapai tujuannya berupa kesejahteraan sosial dan itu penting sekali,” ungkapnya.
Dalam wawancara bersama ARENA, Okky Madasari, salah satu sastrawan yang ikut dalam kegiatan, mengungkap aksi represif yang dilakukan oleh aparat keamanan tidak hanya terjadi pada massa demonstran. Hal serupa juga terjadi pada masyarakat yang ikut menyuarakan aspirasinya melalui media sosial, bahkan bisa dianggap sebagai provokator dan terancam pidana.
Okky menilai kondisi ini menunjukkan betapa ruang kebebasan sipil semakin menyempit. Ia mengingatkan bahwa praktik intimidasi dan pemberangusan ekspresi publik menandai kembalinya pola lama ketika militer ikut masuk ke ranah kehidupan sipil. Situasi ini, menurutnya, menegaskan pentingnya peran berbagai elemen masyarakat untuk terus bersuara dan melawan represi.
“Kita menyerukan kebijakan-kebijakan yang keliru itu segera direvisi, segera diubah, kapolri juga dicopot, kekerasan dihentikan, teman-teman kita lebih dari tiga ribu orang ditahan harus dikeluarkan,” pungkasnya.
Reporter Hadziq Hibran | Redaktur Wilda Khairunnisa