Berbicara mengenai aspirasi masyarakat, tentu tidak bisa dilepaskan dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu terjadi karena dana APBD diperoleh dari rakyat, sehingga alokasi belanja juga harus berdasarkan kepentingan rakyat.
Seperti yang dilakukan oleh warga masyarakat di desa Banjar Arum, kecamatan Kalibawang, kabupaten Kulonprogo saat kegiatan reses II dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat, Senin (14/5). Hal itu akan dijadikan bahan masukan dalam pembahasan APBD provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012. Hadir dalam diskusi tersebut, warga masyarakat, kepala desa, aktivis perempuan, dan tokoh masyarakat dari enam kecamatan di daerah Kabupaten Kulonprogo.
Selain itu, hadir pula anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Anwar Hamid. Ia mengaku, partainya sangat menghormati aspirasi masyarakat yang telah berkembang di kabupaten Kulonprogo terkait tentang pembahasan APBD tahun 2012.
“Kami tetap menyampaikan kegelisahan masyarakat ke dalam pembahasan APBD DIY 2012, agar anggaran ini bisa digunakan semaksimal mungkin oleh masyarakat. Saya juga akan mengadakan dialog dengan Bupati Kulonprogo,” ungkapnya.
Sementara itu, Amin, salah seorang warga dari desa Jaluk mengungkapkan, dalam sistem penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan, harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, selama ini realitas di lapangan tidak sesuai dengan perencanaan tersebut.
Ia juga mengungkapkan, wakil rakyat harus bertanggungjawab, karena anggota DPRD dan DPR RI dipilih oleh rakyat. ”Saya sudah bosan dengan janji-janji yang ditawarkan untuk kesejahteraan, misalnya di bidang pendidikan, pembangunan infrastruktur, kesehatan dan kesenian. Namun sampai sekarang masyarakat Kulonprogo belum sejahtera,” katanya.
Sebenarnya, lanjut Amin, tanah masyarakat khususnya di desanya telah dirampas oleh investor asing tanpa ganti rugi. Ia berharap, wakil rakyat dapat mendengar keluhan dan aspirasinya selama ini.
Hal senada juga diungkapkan oleh Samsudi, salah seorang warga. Ia mengatakan, kekurangan yang mendasar di Kulonprogo adalah pendidikan yang belum maksimal, bangunan infrastruktur yang sangat minim, serta sulitnya administrasi untuk kesehatan. “Saya mohon kepada bapak sebagai penyambung lidah rakyat Kulonprogo ke DPRD kabupaten Kulonprogo dan DPRD DIY untuk menyampaikan aspirasi kami,” ujar Samsudi
Melihat hal tersebut, Anwar mengaku bangga dengan warga masyarakat sekitar yang mau terbuka. “Saya sangat bangga dengan keluh kesah masyarakat pada saat ini karena terbuka sekali, saya akan tetap berusaha semaksimal mungkin,” janji Anwar. [Ibnoe Hajar]