Selama ini, peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tetap tidak bermanfaat buat buruh. Tapi saat pertumbuhan ekonomi seret, buruh yang dituding sebagai penyebabnya.
Sabtu (27/4), Lembaga Bina Muda Indonesia (LBMI) bekerjasama dengan Front Aksi Mahasiswa Jogjakarta (FAM-J) mengadakan seminar nasional Buruh dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Balai Utari, Mandala Bhakti Wanitatama Yogyakarta.
Hadir sebagai pemateri antara lain Rujito, Kabid Hub Industri dan Perlindungan Tenaga Kerja, Muhtar Habibi,Peneliti Magister Administrasi Publik, Fisipol UGM dan Pegiat Lingkar Studi Pekerja, Akbar Rewako, Aktivis Buruh. Sementara pesertanya dari berbagai elemen gerakan mahasiswa dan buruh.
Pada zaman Soeharto, logika pertumbuhan ekonomi ditemani konsep “stabilitas” menjadi mantera untuk pembangunan. Buruh dikendalikan oleh negara, serikat buruh dikontrol, penentuan upah dikontrol, begitu juga mekanisme penyelesaian industrial. Semua itu dilakukan agar tidak menggagu logika pertumbuhan ekonomi.
Namun, seiring ambruknya Orde Baru, ternyata pertumbuhan ekonomi yang jadi tujuan utama, tidak bergeser. Mekanisme pengaturan perburuhan neoliberal diadopsi dengan campur tangan lembaga donor macam International Monetary Fund dan World Bank. Pasar fleksibel, dengan dua ikonnya yaitu sistem kerja kontrak dan outsourcing, digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Keduanya itu kemudian bisa mengkerangkai buruh dalam kerangka besi: hukum permintaan dan penawaran. Dan lagi-lagi yang jadi korban adalah kaum buruh. Sebab dengan sangat mudah ia dapat dipecat jika dianggap mengancam keuntungan para pemodal.
“Selama ini, peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tetap tidak bermanfaat buat buruh. Tapi saat pertumbuhan ekonomi seret, buruh yang dituding sebagai penyebabnya,” kata Habibi menjelaskan.
Sementara Akbar Rewako mengungkapkan bahwa kondisi buruh di Indonesia menyedihkan. Tuntutan Upah Minimum adalah hal wajar, sebab kebutuhan pokok kaum buruh belum terpenuhi. “Tidak seperti di negara-negara sosialis semacam Kuba dan Venezuela dimana masyarakat gratis biaya pendidikan sampai perguruan tinggi, biaya kesehatan gratis, dan masalah makan disediakan dapur umum oleh pemerintah. Jadi disana tuntutan buruh bukan lagi soal peningkatan gaji, ungkapnya.[A. Taufiq]
Editor: Taufiqurrahman