Oleh: Maghfur MR*)
Buku : Gurita Korupsi Pemerintah Daerah
Penulis : Muhtar Haboddin & Fathurrahman
Penerbit : Kaukaba Yogyakarta
Cetakan : Peratama, Januari 2013
Tebal : xviii+150
Di antara desa-desa yang ter-cover korupsi adalah desa Trenyang Sumber Pucung, desa Jenggolo Kepanjen, desa Senggreng, desa Klampok (Kab. Malang), desa Pusaka Rakyat Tarumajaya (Kab. Bekasi), desa Kujang (Kab. Ciamis), desa Sumber Gondang (kab. Jombang), dll., pada halaman 113-114, lengkap dengan nama-nama kepala desa, dugaan/besaran korupsi, dan keterangannya. Ini sangat membuktikan, korupsi begitu menggurita sampai desa.
Modus korupsi tingkat desa berupa pengurangan Alokasi Dana Daerah (ADD), pemotongan alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT), pengurangan jatah beras untuk rakyat miskin (raskin), penjualan Tanah Kas Desa, pungutan liar suatu program padahal program tersebut seharusnya gratis (sertifikasi tanah, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk), memalsukan bantuan sosial (misal, penyelewengan bantuan sapi), dsb. Naifnya, tingkat desa tidak terjamah oleh KPK, maka perlu ada KPK sampai desa. Hal ini demi kinerja aparat desa dan kesejateraan rakyat. Tapi, kerja keras KPK wajib mendapat dukungan publik, lebih-lebih bagi aparat pemerintah tingkat pusat.
Wacana korupsi tak pernah usang. Sampai detik ini KPK terus memburu para koruptor, yang masih hangat berkenaan dengan praktisi PKS. Hal korupsi laksana wacana cinta, sampai kapan pun tak akan pernah sirna dari denyut perasaan. Namun, jika korupsi seperti halnya cinta, maka sangat ironis. Banyak efek buram yang harus ditanggung sebab lazimnya korupsi. Sebagaimana realita, korupsi tidak hanya tingkat pemerintah atas tapi menggurita sampai bawah (aparat desa). Bagi Indonesia yang masih menjadi negara berkembang sangat menghambat perjalanannya untuk maju dramatis.
Media informasi, setiap hari tak sepi dari kabar korupsi, bahkan bisa dikatakan setiap jam diinfokan (media on line). Buku Gurita Korupsi Pemerintah Daerah ini mengupas tuntas lilitan korupsi yang membelit para penyelenggara negara tingkat daerah. Pusaran korupsi mulai dari tingkat provinsi-kabupaten, sampai desa. Ini menunjukkan praktik korupsi benar-benar menjangkit setiap elemen pemerintah. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Samuel, Barang siapa yang mempunyai peluang untuk memasuki panggung politik, otomatis mempunyai prospek yang sama untuk menggaet kekayaan material (Samuel Huntington; 1983;103).
Semangat dewan yang mengartikan kekuaasan politik sama dengan kekayaan. Tugas awal sebagai wakil rakyat bergeser seratus delapan puluh derajat, rakyat ditinggal – kekayaan dirangkul. Di antara bukti praktik korup yang ditampilkan dalam buku ini; (i) 22 Anggota DPRD Bali periode 1999-2004, korupsi Rp.13,3 miliar, keterangan: Desember 2006; (ii) 3 Pimpinan DPRD Banten 1999-2004, korupsi Rp.14 miliar APBD, keterangan: Januari 2007 mereka dihukum 4 tahun; (iii) 43 Anggota DPRD Sumatra Barat periode 1999-2004, 5,9 miliar APBD (hal 28).
Gurita korupsi di Indonesia merupakan hasil kolaborasi dari politisi, birokrasi, dan pengusaha. Ini yang sering mewarnai pesta korupsi, dan sentralisasi teori korupsi waralaba. Sedangkan desentralisasi, setiap orang menggunakan waktu dan jabatan untuk mengeruk keuntungan semena-mena. Praktik seperti ini adalah fakta di setiap lembaga tinggi negara. Hal ini dibuktikan dalam buku ini dengan betuk tabel mulai halaman 45-46.
Proyek besar desentralisasi pemerintah menumbuh-suburkan tindakan korup di sejumlah daerah. Begitu kuat buku ini menguak praktik korupsi yang terjadi, diskripsi yang penuh data-data akurat. Membahas korupsi tak kunjung padam, baik dari kelas emperan toko sampai yang kelas hotel berbintang. Inilah bentang korupsi yang menggurita hingga tingkat desa. Tiada solusi yang mujarab untuk menuntaskan korupsi, melainkan kesadaran aparat pemerintah itu sendiri, dan KPK membantu penyadaran itu dengan sepak terjangnya. Kesadaran mengakhiri korupsi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat bersama.
*) Peresensi adalah Pemerhati Sosial pada Adab UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta. Alamat: PP. Mahasiswa
Hasyim Asy’ari Yogyakarta.