Akhir-akhir ini pemerintah membingungkan masyarakat dengan adanya kenaikan harga BBM yang akan disahkan pada 17 Juni 2013 mendatang. Aliansi Rakyat Yogyakarta yang terdiri dari sebagian buruh, petani, nelayan, pedagang kaki lima, dan akademisi secara tegas menolak rencana kenaikan harga BBM ini.
lpmarena.com, Kebijakan dari pemerintah terkait kenaikan harga BBM yang sempat tertunda ini mendapat penolakan dari Aliansi Rakyat Yogyakarta (ARY) yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Diskusi tersebut dihadiri oleh beberapa serikat pekerja, mahasiswa, buruh, petani, nelayan dan pedagang kaki lima. Mereka menggelar diskusi yang diadakan di kantor DPD Konfiderasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yogyakarta, Rabu (12/6).
Hadir sebagai pembicara Puthut Indroyono (Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM), Anang Zakaria (Aliansi Jurnalis Independent), Krisnadi Setiawan (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), dan Kirnadi (Aliansi Buruh Yogyakarta).
Diskusi ini membahas mengenai pertarungan antara kekuatan pemilik kapital dengan pihak yang selama ini dipinggirkan dalam proses produksi. Apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari proses yang sedang berlangsung. Dalam kondisi yang keterjajahan seperti saat ini, mau tidak mau BBM harus naik. Harga minyak harus disesuaikan dengan standar harga NYMEX (New York Mercantile Exchange).
Menurut Putut, kenaikan harga BBM ini terjadi karena adanya model produksi yang imperialistik. Ini harus segera dibendung dengan membangun model produksi yang baru. “Hal yang harus dilakukan saat ini ialah membangun model sistem produksi yang tidak terpisahkan, baik produksi, distribusi, dan konsumsi. Pustek akan melakukan model yang sedemikian rupa sehingga nantinya dapat disinergikan dengan beberapa elemen masyarakat lain,” ujarnya.
Masyarakat memang dibuat bingung dengan adanya rencana kenaikan harga BBM ini. Pasalnya pemerintah tidak memberi kejelasan mengenai kebijakan ini.
Kebijakan dari Pertamina menginstruksikan di beberapa SPBU untuk memasang spanduk, bahwa SPBU hanya akan menjual BBM nonsubsisdi atau hanya akan menjual BBM bersubsidi saja. Kebijakan ini menurut Anang Zakaria, salah seorang jurnalis sangat membingungkan masyarakat. selain itu biaya untuk pembuatan spanduk juga sudah menelan biaya yang sangat banyak. “Belum terjadi kenaikan saja, sudah menelan biaya ratusan juta untuk membuat spanduk, apalagi nanti jika sudah disahkan,” katanya.
Hal lain juga dirasakan buruh, nelayan, petani, pedagang pasar, dan pedagang kaki lima di wilayah provinsi Yogyakarta. Dampak inflasi yang tentunya akan berimbas kepada mereka tentunya akan menyengsarakan.
Lina, salah satu pedagang kaki lima di UGM juga mengeluhkan dengan rencana kenaikan harga BBM. Lina berharap, agar pemerintah membatalkan rencana kenaikan ini, agar harga barang di pasar tidak naik. “Pemerintah itu kadang tidak memikirkan masyarakat bawah. BLSM itu cuma mengayemi masyarakat saja. Saya kurang setuju dengan program-program pemerintah karena tidak berpihak pada masyarakat kecil. Maunya kita itu ya barang-barang jangan naik lah,” kata Lina.
Diskusi ini akan dilanjutkan dengan Focus Grup Diskusi (FGD) sebagai tindak lanjutnya. FGD ini akan dilaksanakan pada hari ini di gedung KSPSI jalan Bintaran Yogyakarta. Dalam FGD ini nantinya akan dibahas bagaimana tindak lanjut penolakan kebijakan kenaikan harga BBM ini kepada pemerintah pusat. (Anik Susiyani)
Editor : Folly Akbar