lpmarena.com, Penyebab terpicunya nilai ataupun kadar intoleransi bisa dilihat dari tiga faktor, yakni dari pribadi, lingkungan sosial, dan kebijakan. Kebijakan ini termanifestasi dalam bentuk hukum negara yang mempunyai hak prioritas, sehingga kerap menjadi penyebab adanya kontradiski politik dan kebudayaan.
Hal tersebut diungkapkan Ahmad Sunaedy, Koordinator Abdurrahman Wahid Centre for Inter-Faith Dialogue and Peace-Universitas Indonesia (AW Centre-UI) dan Peneliti Senior Wahid Institute dalam diskusi reboan yang digelar LKiS di Pendopo Hijau yayasan LKIS, Rabu malam (25/03). Diskusi tersebut mengambil tema, “Mainstreaming Intoleransi dan Agenda Pemerintahan Baru“.
Dalam menjelaskan pemaparannya diatas, Sunaedy mencontohkan keberadaan MUI di Indonesia. “MUI merupakan pemberi legitimasi terhadap lembaga keagamaan sebagai Monopoli Kebenaran, seperti Fatwah MUI terhadap penyesatan aliran Ahmadiyah yang ada di Indonesia.” ujarSunaedy menambahkan.
Diskusi berjalan intraktif, terlebih ketika bicara berbagai persoalan yang melanda kaum minoritas yang ada di Indonesia. Sebagai penutup pada acara tersebut, peneliti senior Wahid Institute itu berharap jika bangsa Indonesia bisa melakukan tiga agenda perubahan; Pertama, mengembalikan Visi Indonesia ke Civil nation building VS Religious/Ethnic nation building. Kedua, mengembalikan posisi MUI sebagai organisasi masyarakat. Ketiga, mengembalikan tugas penegakan HAM dalam isu agama ke tugas citizenship.(M FAKSI FAHLEVI)
Editor : Folly Akbar