lpmarena.com, Pendidikan tinggi di Indonesia sampai hari ini belum bisa dikenyam oleh semua orang. Hal tersebut disebabkan mahalnya biaya pendidikan, sehingga rakyat kelas bawah tidak mampu dalam hal biaya. Sementara di sisi lain negara seolah lepas tangan. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang alokasinya 20% rupanya masih belum mampu menggratiskan seluruh biaya pendidikan.
Selain itu, maraknya regulasi-regulasi kampus yang digulirkan oleh pihak birokrasi kampus secara sepihak tanpa melibatkan mahasiswa, menjadikan mahasiswa gerah sebab merasa hanya jadi obyek belaka. Kampus tidak secara demokratis mengajak elemen mahasiswa untuk menentukan sendiri apa yang terbaik. Semua peraturan, dari penentuan kurikulum sampai kode etik, ditentukan oleh pihak kampus. Mahasiswa tinggal menjalani. Seperti presensi 75% yang harus dipenuhi, sampai pada persoalan dilarangnya mahasiswa memakai sandal.
Jogja lebih dikenal sebagai kota pendidikan dibanding kota industri. Kampus bertebaran dimana-mana. Ratusan ribu mahasiswa terdaftar setiap tahunnya dari perbagai penjuru Indonesia maupun luar negeri. Sehingga menjadi sangat strategis jika mau mengawal secara serius isu-isu pendidikan sebagai pintu untuk mengawal isu-isu kerakyatan lainnya. Gagasan revolusi pendidikan untuk menjebol tatanan pendidikan yang lama, harus digalakkan.
Untuk itulah Presidium Mahasiswa kembali bertemu membahas isu pendidikan di SK Cafe (depan Kantin Dakwah) kamis malam kemarin (17/4). Diantaranya yang hadir adalah SMI, LFSY, Perempuan Mahardhika, KMPD, PEMBEBASAN, LMND, SOPINK, IMM UMY, KOMIK, CAKRAWALA, LPM ARENA, LPM RHETOR, dan LPM EKSPRESI. Selain itu ada beberapa mahasiswa lain yang ikut tergabung secara individu.Dalam pertemuan itu diisi nonton film tentang gerakan mahasiswa yang meletus di Chile, lalu dilanjutkan dialog interaktif untuk memutuskan suatu langkah.
Presidium sendiri merupakan forum lintas organisasi mahasiswa yang sifatnya terbuka. Malam itu presidium sepakat ingin membentuk aliansi strategis dengan mengusung pendidikan sebagai isu sentralnya. Hal itu seperti yang diungkapkan Jimmy, aktivis LFSY. “Isu pendidikan harus kita garap dulu untuk mengawal isu-isu kerakyatan lain,” kata dia (17/4).
Begitu juga yang dikatakan Dhene, aktivis Perempuan Mahardhika, bahwa pengawalan isu pendidikan bukan berarti melupakan isu lain, sebab isu pendidikan sebagai suprastruktur dari basis produksi tentu tidak bisa berdiri sendiri. Tapi dengan mengawal pendidikan diharapkan terbentuk aliansi mahasiswa yang lebih luas untuk melakukan pengawalan atas hak-hak normatif mahasiswa. “Mahasiswa sendiri saja tidak banyak yang tahu hak-hak normatifnya,” ungkapnya.
Selanjutnya Presidium menyepakati pertemuan berikutnya pada hari Minggu (20/4) jam 20.00 WIB di tempat yang sama dengan mengundang elemen-elemen lebih luas. Agendanya kembali berdiskusi tentang pendidikan dan menentukan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan bersama. (Taufiq)
Editor : Ulfatul F.