Lpmarena.com, “Penggusuran selalu saja dilakukan pemerintah saat PKL dianggap mengganggu ketertiban kota. Tapi penggusuran merupakan bentuk represivitas pemerintah dengan menggunakan aparatnya. Dan itu pasti menyisakan masalah. Makanya, penggusuan itu harus dilawan!,” ungkap Broto, Sekjen Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) UIN Suka.
Senin, (19/05) aksi solidaritas tolak penggusuran PKL terjadi di perempatan UIN Sunan Kalijaga. Puluhan massa yang ikut serta terdiri dari Paguyuban PKL Kawulo Alit UIN Sunan Kalijaga, Front Perjuangan pemuda Indonesia (FPPI), Jaringan Advokasi Rakyat, LPM ARENA, dan elemen-elemen mahasiswa lainnya. Dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk dengan membawa dua gerobak di tengah jalan, sambil begantian melakukan orasi menyampaikan aspirasinya dan membagikan selebaran.
Sebagaimana tertulis dalam selebarannya, mereka mengkritik pemerintahan yang tidak memihak pada rakyat kecil, akan tetapi malah berpihak pada kapitalis (penjajah). Sehingga sejak revolusi 1945 kesejahteraan bagi seluruh rakyat belum tercapai sampai sekarang. Hal tersebut terbukti dengan kebijakan-kebijakan pemerintah seperti penggusuran terhadap PKL yang marak dimana-mana.
“Pemerintah yang ada malah tidak mengurusi rakyat kecil. Negara malah dijadikan budak bagi kapitalisme sehingga menyengsarakan kehidupan rakyat kecil, pedagang-pedagang kecil secara menyeluruh,” ungkap David, Korlap aksi, dalam orasinya.
Dalam pembacaan sikapnya, mereka menuntut lima hal: 1) tolak penggusuran dalam bentuk apapun; 2) tolak pembangunan yang merugikan orang banyak; 3) ciptakan pekerjaan yang layak untuk rakyat; 4) ciptakan undang-undang yang berpihak pada pedagang kecil; dan 5) lindungi hak-hak pedagang kecil. aksi itu ditutup dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Darah Juang, serta Sumpah Rakyat. (A Taufiq)