Oleh Arjuna Putra Aldino*)
Dalam waktu satu bulan kita telah menghabiskan tenaga kita, menguras konsentrasi kita untuk menghadapi hajat 5 tahunan prosesi pemilihan presiden dan wakil presiden. Waktu satu bulan itu kita lewati dengan berbagai situasi dan aneka fenomena yang tak kalah panas dan memunculkan ketegangan di antara elemen masyarakat. Kisah pertarungan politik di antara kubu Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK diakhiri oleh kemenangan Jokowi-JK yang diumumkan pada tanggal 22 Juni kemarin dengan memperoleh 70.997.833 suara secara nasional. Pasangan nomor urut dua ini mampu mendongkrak suara lebih dari 50 persen yakni sebanyak 53,15% suara sah nasional. Memang haruslah diakui, gaya kampanye kubu Jokowi-JK yang menggunakan perangkat-perangkat yang kreatif dan penuh inovatif melalui dunia digital, internet, dan sosial media, serta sosok Jokowi  yang dianggap gaul, informal,  humoris, komunikatif dengan bahasa yang membumi digadang-gadang mampu meraih simpati dari swing voter.
Pendekatan-pendekatan psi-kultural melalui spirit Jokowi adalah kita dan Salam Dua Jari efektif menjadi “keyword” yang mampu menjadi arus utama dalam pusaran pertarungan politik. Gaya kampanye Jokowi-JK yang menggunakan pendekatan psi-kultural dianggap mudah dicerna oleh berbagai komponen masyarakat, cepat menjadi familiar dan mudah menembus ruang-ruang publik sehingga mudah mempengaruhi. Dibanding dengan gaya Prabowo Subianto yang selalu menampilkan dirinya seperti Bung Karno, mahir dan berkobar-kobar dalam berpidato, serta menggunakan istilah-istilah yang hanya mampu dimengerti oleh kalangan tertentu membuat ikon-ikon ini sulit menandingi Salam Dua Jari dan spirit Jokowi adalah Kita.
Angka partisipasi masyarakat di dalam pilpres mencapai 72,63 persen. Hal ini menandakan partisipasi masyarakat dinyatakan meningkat dalam proses politik di tengah “jumudnya” mesin politik partai. Lantas siapakah yang beperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat? Di saat partai politik yang ada sekarang lebih terlihat sibuk menyuarakan kepentingan kelompok-kelompok elite tertentu dibanding memperjuangkan aspirasi rakyat. Banyaknya partai politik yang berada dalam koalisi, seperti koalisi merah-putih yang mengusung Prabowo-Hatta sebagai capres dan cawapres tak selalu dibarengi dengan perolehan suara yang sebanding dengan jumlah partai yang ada di dalam lingkaran koalisi.
Artinya partai bukan lagi menjadi magnet politik yang mampu menarik partisipasi publik dalam proses politik. Bahkan banyak kasus di berbagai tempat, dimana suatu daerah diyakini menjadi basis politik dari partai tertentu, ternyata lebih dominan mendukung capres yang diusung oleh partai lawan. Di Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau dan Jambi misalnya dimana saat pemilihan legislatif ketiga daerah tersebut dikuasai oleh Partai Golkar. Namun di saat pemilihan presiden justru pasangan Jokowi-JK yang diusung oleh PDI-P dkk menang di tiga daerah tersebut. Begitu pula dengan kemenangan yang diraih Prabowo-Hatta di Bondowoso dan Kabupaten Situbondo, dimana dua daerah tersebut terkenal sebagai basis NU. Namun Prabowo-Hattalah yang menang walau tak didukung PKB sebagai Partai Nahdiyin. Lantas, apakah ini merupakan hasil dari kinerja mesin relawan dan basis politik partai? Tak bisa menjadi jawaban final dan satu-satunya, bahwa mesin relawan dan basis politik partailah yang berperan besar memenangkan Jokowi-JK sehingga dianggap partisipasi masyarakat dalam proses politik sudah cukup membaik dari sebelumnya.
Kita tak bisa mengabaikan peranan para aktor yang berpengaruh yakni mereka yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi dinamika demokrasi, mendominasi politik dan ekonomi politik seperti Kyai, tokoh politik dan tokoh masyarakat, elit-elit intelektual, kaum terpandang serta pemimpin-pemimpin komunal lainnya. Begitu pula dengan peranan piranti-piranti kekuasaan, seperti mesin birokrasi, juga tak bisa diabaikan dapat mempengaruhi dinamika demokrasi. Tentunya semua ini dilakukan dengan memanfaatkan jaringan klientilistik mereka, menggunakan kontrol mereka atas sumberdaya, serta membangun aliansi dengan kelompok elite yang sedang bertarung di proses pemilihan presiden kemarin. Dengan kata lain, adanya dominasi kekuatan elite politik dengan mencaplok rakyat yang lemah ke dalam politik. Mereka berupaya memenangkan pemilihan umum dan tentu saja mengambil keuntungan dengan berbagai cara dari kekuasaan yang diperolehnya. Artinya rakyat pada umumnya tetap dimobilisasi ke dalam politik melalui cara-cara klientilisme dan populisme. Sehingga anggapan bahwa partisipasi masyarakat datang dari bawah merupakan hal yang patut diragukan.
Yang ditakutkan dari semakin meningkatnya pengaruh aktor-aktor dominan ini justru akan menggerogoti sumberdaya publik yang terdapat dalam negara. Dampak dari itu yakni lemahnya kontrol rakyat atas urusan publik setelah euforia pilpres berakhir. Berbagai kebebasan memang telah ada di tangan rakyat tetapi relasi politik antara negara dan masyarakat tetaplah lemah. Relasi politik tetap bertumpu pada kelompok-kelompok berbasis jaringan patronase dan komunal. Kelemahan ini pada gilirannya bertautan dengan problem penyusunan kebijakan dan strategi untuk merespon aspirasi rakyat menyangkut persoalan-persoalan keseharian. Besar kemungkinan semakin kecilnya peluang rakyat untuk memperjuangkan kepentingan dan gagasan-gagasan mereka setelah pilpes berakhir.
Karena itu yang harus dilakukan setelah euforia pilpres ini berakhir yakni organisasi-organisasi rakyat dan masyarakat sipil yang ada haruslah memperluas gagasan-gagasan dan aliansinya. Menggalang koordinasi dengan menyatukan isu-isu spesifik yang ada ditingkatan akar rumput dan beragam perspektif yang berkembang. Hal ini bermanfaat untuk merumuskan platform bersama, memperoleh dukungan luas melalui berbagai aliansi, dan untuk mengontrol para politisi. Rakyat perlu bersatu dan melakukan aksi secara kolektif. Sebelum melakukan itu semua, yang harus dilakukan ialah mengikis kesadaran “messianistik” yang menghinggap pada jiwa masyarakat luas, memberikan pengertian bahwa yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden bukanlah sang Ratu Adil. Sehingga kita harus mengawal proses politik yang belum berakhir ini. Pilpres kemarin bukanlah akhir dari pergulatan politik, bukan kemenangan final. Maka dari itu kita haruslah mampu mengubah harapan besar masyarakat pada presiden terpilih menjadi kesadaran kritis yang mampu mengawal jalannya pemerintahan ke depan.
*) penulis adalah mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2010