Rencana Jokowi mencabut subsidi BBM mendapat kecaman dari berbagai pihak. Aksi protes yang bahkan sampai berujung ricuh terjadi di banyak daerah. Aksi-aksi ini begitu gencar menyuarakan penolakan atas kenaikan harga BBM. Kebijakan mencabut subsidi BBM dianggap tidak pro rakyat kecil dan akan menambah jumlah kemiskinan di Indonesia. Bisa kita lihat BBM belum naik pun harga kebutuhan pokok seperti cabai sudah naik hingga 200% di beberapa daerah.
Di sisi lain, Jokowi berkilah bahwa subsidi BBM sudah sangat merugikan negara. Anggaran 246 triliun (dari APBN 2014) untuk mensubsidi lebih dari 200 juta rakyat dianggap pemborosan. Subsidi BBM dianggap bersifat konsumtif, lalu Jokowi ingin mengubahnya menjadi subsidi usaha produktif. Rakyat kecil pun diberi “suntikan materi” berupa kartu sakti agar tetap bisa berkegiatan. Beberapa kalangan masyarakat pun cukup sepakat dengan alasan yang dipakai pemerintah. Kalangan ini memandang bahwa masyarakat sudah terlalu dimanjakan dengan adanya subsidi BBM. Subsidi BBM bagaikan tumor yang semakin hari semakin besar.
Namun sebenarnya pemerintah tak sepenuh hati mensejahterakan rakyatnya -dalam konteks ini- melepas pemborosan rakyat akan BBM. Indikasinya yaitu kenaikan harga BBM ini merupakan kebijakan penyehatan ekonomi negara yang hanya dibebankan pada rakyat. Pemerintah menaikkan harga untuk melepas tanggungannya dan membuat rakyat menanggung sendiri segala permasalahan yang memang sudah salah urus “sejak dari sananya”.
Kita semua sadar bahwa rakyat Indonesia sudah begitu bergantung terhadap BBM. Hampir setiap orang memiliki minimal satu motor. Segala bentuk aktivitas masyarakat hari ini tidak lepas dari konsumsi BBM. Penyebab kondisi ini tak lain adalah pemerintah sendiri yang tidak pernah memberi batasan terhadap masuknya kendaraan-kendaraan impor. Dengan sangat bebasnya motor-motor itu semakin membanjiri jalanan Indonesia. Di DIY saja, rata-rata setiap bulan terdapat 10.000 kendaraan bermotor baru yang semakin memadati jalanan. Indonesia kini telah menjadi “daging segar” bagi negara-negara produsen kendaraan bermotor. Bahkan Yamaha memberi “penghargaan” pada Indonesia berupa tulisan “Semakin di depan” di punggung Valentino Rossi.
Setelah terjerat oleh subsidi dan merasa keberatan akan hal itu, pemerintah pun lepas tangan dengan sekonyong-konyong mencabutnya. Di sini terlihat, bahwa pemerintah sebenarnya tidak memiliki niat baik untuk melepas ketergantungan BBM yang sudah menjangkiti masyarakatnya. Pemerintah hanya ingin menstabilkan ekonominya sendiri. Jika memang pemerintah memiliki cukup niat baik, seharusnya pencabutan subsidi ini didukung dengan berbagai kebijakan lain yang berorientasi jauh ke depan. Kebijakan lain ini kami contohkan: nasionalisasi aset untuk meningkatkan kedaulatan negara atas SDA-nya, regulasi yang lebih ketat untuk membatasi masuknya kendaraan impor di masyarakat, mencari sumber energi alternatif sebagai pengganti BBM, konversi transportasi dari kendaraan pribadi ke kendaraan publik, dan mungkin masih banyak lagi.
Tanpa adanya kebijakan pendukung seperti diatas, pencabutan subsidi BBM ini hanya akan menimbulkan inflasi. Sifat konsumtif masyarakat terhadap BBM tidak akan bisa ditekan dengan hanya menaikkan harganya. Hanya pada permulaan masyarakat berhemat, setelah semua harga barang dan pendapatan ikut naik, kembali lagi masyarakat ke budaya boros. Hanya bedanya, saat itu negara tak lagi menanggung keborosan rakyatnya. Rakyat Idonesia tetap menjadi jajahan ekonomi bagi negara-negara produsen BBM dan kendaraan bermotor.
Redaksi