Antara Rasionalitas dan Represifitas

Oleh : M Faksi Fahlevi*

“Mahasiswa harus rasional agar supaya tidak disebut dengan orang yang lemah ”

Kasus kebebasan akademik dan berekspresi kini kembali menimpa LPM Dianns Universitas Brawijaya Malang dalam acara bedah film Samin VS Semen dan Alkinemokiye oleh gabungan Satuan Pengamanan (Satpam) pada Sabtu, 2 Mei 2015.

Kasus ini juga disikapi oleh berapa kalangan yang mengatasnamakan diri sebagai orang yang peduli terhadapa kebebasan akademik Yogyakarta di bundaran UGM, Selasa 6 Mei 2015. Di mana aliansi peduli terhadap kebebasan akademik ini mendesak supaya birokrasi atau dekanat yang mempersoalan teknis adminitrasi perizinan sebagai salah alasan pembubaran acara tersebut untuk meminta maaf.

Mungkin di atas salah satu kasus kecil kebebasan berekspresi di arena kampus yang bebas belajar banyak hal. Baik dalam hal mewujudkan kapasitas intelektual individu-individu untuk lebih kritis dalam menyikapi persolan realitas secara umum maupun kebebasan dirinya sebagai orang yang merdeka, karena pendidikan harus memerdekakan dirinya.

Hal tersebut ditegaskan dalam UUD RI No 12 tahun 2012, tentang perguruan tinggi. Pada Bab II bagian kesatu tentang prinsip dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya pada pasal 13, ayat 3: “Mahasiswa memiliki kebebsan akademik dengan mengutamakan penalaran dan ahlak mulia serta bertanggungjawab sesuai budaya akademik.”

Lantas apa yang salah apabila lembaga akademik (mahasiswa) melakukan proses akademik dengan mencoba menalar terhadap kasus-kasus yang terjadi di luar akademik itu sendiri, semisal dengan melihat fenomena kasus Samin VS Semen bukannya itu merupakan tugas lembaga akademik (mahasiswa) yang mempunyai beban moral sosial selaku orang yang terpelajar? Dan tidak memangdang dari kalangan manapun kita harus berperilaku sosial.

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian kedua UUD RI tentang perguruan Tinggi, paragraf tiga pasal 11 ayat 3: “Pengembangan budaya akdemik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antara golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial tingkat ekonomi, dan aliran politik.”

Jika penulis memahami maksud dari pada kebijakan hukum pendidikan tinggi di atas, bahwasanya mahasiswa selaku orang yang terdidik adalah orang yang terpercaya dalam menangani kasus-kasus sosial dengan nalar berpikir yang progresif dan lebih matang secara kajian moral kemanusian, dibandingkan dengan politisi apalagi pembisnis yang memang mempunyai kepentingan tertentu.

Baca juga  Melanie Subono: “Kalah Menang Gue Akan Terus Melawan!”

Sebagaimana penulis pahami dari bukunya Budi Hardiman yang berjudul Kritik Ideologi, Jurgen Habermas mengungkapkan bahwasanya kapitalisme tindak lanjut sudah tidak bisa lagi membangkitkan semangat perubahan dari kaum proletariat, kecuali perubahan itu sendiri dimulai dari kalangan intelektual (mahasiswa) dengan komunikasi rasio bertujuan. Mungkin dengan itu kapitalisme merefresif tindakan yang membuat mahasiswa kritis.

Apa yang disebut dengan komunikasi rasio bertujuan di atas telah dilakukan oleh kawan-kawan LPM Dianns dalam kegiatan bedah film Samin VS Semen dan Alkinemokiye sebagai proses dialektika penyadaran untuk mencapai komunikasi konsensus yang dimaksud oleh Habermas. Atau bahasa mudahnya dari kata komunikasi konsensus adalah kerja praksis dari rasio yang instrumental.

Ada yang menarik dari pembacaan yang dilakukan di LPM Keadilan Fakultas Hukum UII pada Rabu (7/5), dari seorang kawan Irma dari LPM Natas Universitas Sanata Darma bahwasanya setiap kegiatan nonton film dan diskusi selalu dicurigai dan dan diawasi oleh aparat keamanan kampus. “Katanya sih, takut nonton film Senyap dan jika diskusi pers juga dicurigai dikiranya Lekra,”ucapnya. Dari apa yang diungkapkan oleh kawan Irma tadi merupakan suatu yang menarik untuk kita kaji dan kita waspadai, karena kita akan kembali kedatangan hantu-hantu orbaisme. Ada baiknya juga saya kira apa yang dikatakan oleh kawan dari LPM Solid bahwasanya kita tidak harus menunggu momentum yang bersifat kasuistik untuk merapatkan barisan.

Dari situasi elite politik yang memanas hari ini saya kira lembaga akademik atau Lembaga pers mahasiswa tidak boleh menjadi korban. Saatnya bertindak lebih progresif, diplomatis, dan membangun kekuatan menghancurkan represifitas akademik dan kebebasan pers mahasiswa. Lebih baik kita mati membela kebaikan ketimbang mati menghamba pada hantu-hantu Orba. Karena yang kita usung adalah moralitas dan etika, sedangkan mereka adalah sistem yang tidak memanusia dengan merenggut kebebasan berpikir dan bertindak melalui kekuatan hukum.

Jika kita masih mempercayai hukum sebagai jawaban atas berevolusinya dari rezim dari Orla dan Orba sebagai sintesis, tetapi kenapa masih kontradiksi dalam hal menjalankannya seperti kasus LPM Dianns?

Saya tertarik dengan kalimat yang disampaikan oleh pemimpinan umum LPM Arena UIN Suka, Ahmad Jamaluddin. Pasti ada orang yang melakukan “provokasi” hingga menghambat kerja-kerja dari UUD (dalam konteks ini kerja-kerja organisasi) yang hal itu sudah menjadi konsensus badan legislatif-yudikati dalam proses terbentuknya UUD.

Baca juga  Mahasiswa Resahkan Kalender Akademik Tahun 2017/2018

Dari kasus LPM Dianns dan kasus lainya yang terkait dunia akademik, kita dituntut untuk lebih radikal untuk menyelesaikan persolan. Jika Sekjen PPMI Yogyakarta Taufik mengatakan dari banyak kasus di dunia akademik adalah berbau orbaisme dengan tindakan refresif aparat, tentunya kita harus belajar dari dialektika sejarah Orba. Bagaimana Orba secara garis besarnya adalah periodesasi develomentalisme liberalisme dan tentunya kita harus juga membaca dari perkembangan liberalisme Orba ke reformasi neoliberalisme.

Kebetulan, sebelum pembacaan terkait kasus LPM Dianns saya diberi majalah LPM Keadilan yang mengambil tema besar Darurat Di Negeri Berdaulat. Ada yang menarik dari rubrik laporan pertama oleh Kaukab Rahmaputra, dengan laporan yang berjudul Neoliberlisme Era Baru Bernama “World Trade Organization” (Keadilan edisi I/XXXIX/2015). Di mana Kaukab mewawancarai salah satu kepala sub bidang fasilitas jabatan fungional penelitian hukum dan penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Affan Faizmuhlizi.

Affan menyatakan jika “ekonomi dan hukum di indonesia saat ini sudah bernuansa liberal dan ia tidak sepakat dengan itu” . Hal ini penulis juga temukan dalam laporan penelitian dari Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesian for Global Justice yang berjudul Kolonialisasi Insitusi Di Indonesia. Di mana ia juga menyinggung WTO sebagai dalang kerancuan dalam sektor pendidikan di indonesia. Yakni dengan kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang hal tersebut secara tidak langsung pendikan kita harus menyesuaikan pada pasar global.

Maka dari sebab itu diharapkan kita hari ini selaku kaum terdidik harus lebih memahami pola-pola ekonomi politik internasional sebagai konsumsi wacana keseharian dengan teori Habermas tadi dialektika konsensus yang rasional bertujuan. Adapun sikapnya adalah dengan model tindakan konsensus komunikatif, tanpa tindakan kekerasan. Contoh audensi dan tulisan di belbagai media.

*Penulis aktif di Lembaga Kajian Filsafat Sosial (LeKFiS) sekaligus murid langsung dari filsuf eksistensialisme relegius, Alim Ruswantoro.

Komentar

komentar

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of