Tanggapan LP2M Tentang Dana Stimulan KKN

 

Lpmarena.com, Kuliah Kerja Nyata (KKN) semester pendek UIN Sunan Kalijaga (UIN Suka) angkatan 86 telah usai. Namun beberapa mahasiswa KKN masih mempertanyakan tentang laporan KKN yang mengharuskan mencantumkan dana stimulan sejumlah 1,5 juta untuk program kerja. Padahal alokasi sesungguhnya untuk tempat tinggal 600 ribu dan 900 ribu program kerja.

Yayan, salah satu peserta KKN yang ditempatkan di Sleman turut mengalami hal tersebut. “Uang 1,5 juta suruh dilaporkan buat program kerja semua,” ungkapnya. “Itu kayaknya perintah dari DPL, suruh dimasukin proker semua, living cost nggak boleh dimasukin,” tambahnya.

Ia juga menceritakan karena kurangnya dana, beberapa program kerja (proker) di kelompoknya tidak bisa berjalan. “Uang segitu kemarin cuma buat satu proker dan acara tirakatan, terus habis, buat proker lain nyari dana lagi,” ungkapnya kepada Arena. Ia bersama kelompoknya sempat bertanya pada DPL, namun tidak mendapat respon yang memuaskan. “Kita juga protes kenapa suruh kayak gitu, tapi kayaknya DPL cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Soehadha, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) angkat bicara kepada Arena. Ia menjelaskan hal tersebut dilakukan untuk meringankan mahasiswa. Karena dengan itu, mereka (peserta KKN) tidak perlu lagi mencari uang untuk living cost. “Kenapa yang 600 kita arahkan tetep ke program kerja, ya karena itu nanti laporan tetep harus program kerja, menurut aturan penggunaan uang itu,” ungkap Soehadha.

Lebih lanjut ia mengatakan tahun ini KKN tidak mendapat dana dari APBN. Stimulan yang didapat 1,5 juta per kelompok diambil 60% dari iuran mahasiswa sebesar 240 ribu. “Jadi 60% sendiri sudah kembali untuk program kerja. Itu sebenarnya uang itu untuk program kerja.”

Baca juga  Mahasiswa Harus Ikut Andil Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Buruh

Uang iuran mahasiswa KKN sebanyak 240 ribu masuk ke negara, lewat Badan Layanan Umum (BLU). “Jadi ojo mikir nek 240 ribu itu neng kene. Itu sudah di BLU,” terang Soehadha, (28/08). “Jadi intinya 240 ribu yang dibayarkan itu sebetulnya sistemnya kan begini mbak. Setiap uang yang dipungut dari mahasiswa atau masyarakat melalui institusi negara itu nanti jadi milik negara. Jadi duit 240 ribu itu menjadi milik Negara.” (Anis N Nadhiroh dan Ulfa)

 

Editor : Ulfatul Fikriyah

Komentar

komentar

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of