Lpmarena.com—Pernyataan Noorhaidi Hasan dalam khutbah Idul Fitri di Masjid Istiqlal mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengapresiasi program-program pemerintahan, seperti peningkatan kerukunan, pemberantasan korupsi, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, termasuk peningkatan mutu dan sarana prasarana pendidikan. Namun, jika pernyataan tersebut ditarik ke realitas internal kampus—khususnya UIN Sunan Kalijaga—muncul jurang yang cukup lebar antara narasi apresiasi dan kondisi empiris di lapangan.
Di tengah pujian terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan nasional, berbagai persoalan mendasar di UIN Sunan Kalijaga justru menunjukkan stagnasi, bahkan pengulangan masalah dari tahun ke tahun. Dalam pemantauan ARENA, banyak mahasiswa yang mengeluhkan terkait kondisi toilet, tempat parkir, kualitas ruang kelas (AC, kursi, papan tulis), ruang diskusi publik, hingga akses fasilitas umum yang belum memadai. Persoalan tersebut menegaskan bahwa infrastruktur pembelajaran masih menjadi kebutuhan mendesak.
Masalah ruang parkir menjadi contoh paling konkrit. Liputan ARENA pada penghujung 2025 mencatat minimnya lahan parkir di FDK dan FUPI akibat peningkatan jumlah mahasiswa tanpa diimbangi perluasan fasilitas. Mahasiswa mengeluhkan parkir sempit, kendaraan bertumpuk, hingga kerusakan kendaraan. Setahun berselang, persoalan belum juga teratasi. Fakta ini memperlihatkan bahwa problem sarana dasar kampus bukan sekadar insidental, melainkan berulang tanpa penyelesaian substansial.
Di sisi lain, persoalan mutu pendidikan dan prasarana belajar juga tak kalah pelik, seperti kapasitas ruang kelas, ventilasi, pendingin ruangan, alat proyeksi, profesionalitas tenaga pengajar, pengulangan silabus KRS, serta penggolongan UKT yang dinilai tidak tepat sasaran. Selain itu, inflasi nilai dan kegagapan dalam implementasi kurikulum OBE memperlihatkan bahwa “mutu pendidikan” bukan sekadar slogan administratif.
Kontras inilah yang membuat pidato Noorhaidi problematis di mata sebagian sivitas akademika. Ketika apresiasi terhadap program pemerintah—terutama soal sarana pendidikan—lebih dikedepankan, sementara persoalan konkret di kampus sendiri masih berulang.
Perguruan tinggi juga mestinya tidak berhenti pada posisi simbolik sebagai penyambung optimisme negara. Kampus, terlebih dengan legitimasi intelektualnya, memiliki kewajiban moral untuk menguji apakah program prioritas pemerintah benar-benar tercermin dalam pengalaman mahasiswa sehari-hari.Dengan demikian, yang dibutuhkan bukan sekadar dukungan normatif terhadap kebijakan, melainkan keterlibatan aktif dan kritis dari kalangan intelektual. Tanpa itu, ada risiko bahwa kampus kehilangan perannya sebagai penjaga nalar publik, dan justru terjebak dalam relasi yang terlalu dekat dengan kekuasaan.
Untuk menjawab sejumlah pertanyaan tersebut, ARENA mewawancarai Noorhaidi Hasan, pada Senin (13/04) di kantornya yang berada di gedung Rektorat.
Apa yang Bapak maksud tentang mengapresiasi program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran khususnya tentang pengadaan sarana dan prasarana pendidikan?
Itu kan kementerian pendidikan dasar menengah, diberikan wewenang dan dorongan oleh presiden agar memperbaiki sekolah-sekolah, mutunya ditingkatkan melalui berbagai intervensi. Tentu ketika, ‘ayo perbaiki dong mutu sekolah, perbaiki dong sarana prasarana sekolah,’ harus diterjemahkan menjadi program. Lalu ada berapa kemarin, Saya lupa angkanya, Sekolah di kampung-kampung yang diperbaiki.
Nah, 2026 ini akan ditingkatkan menjadi tiga kali lipat lagi program pemerintahan, kalau uangnya ada. Jadi sekolah-sekolah yang tadi mau roboh, mau hancur itu diperbaiki. Kemudian mutu gurunya juga ditingkatkan, tunjangannya. Katanya mau dua juta, walaupun realisasinya tergantung anggaran. Tetapi PPG itu harus dijalankan. Kita aja tiap tahun itu terlibat di dalam mendidik para guru, meningkatkan kemampuan pedagogik, dan kemampuan lain.
Ini semua program pemerintah yang kita (negara, Red.) jalankan agar kualitas guru lebih baik, kualitas sarana dan prasarana lebih baik, kurikulumnya lebih baik, bisa menjawab tantangan-tantangan kekinian. Semua itu akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM.
Apakah termasuk peningkatan di perguruan tinggi?
Iya.
Apa tanggapan Bapak terkait kondisi ruang kelas yang masih belum memadai, seperti kapasitas dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya?
Kamu bandingkan berapa persen yang kayak gitu, harus fair. Tunjukkan kepada saya berapa persen? Fakultas-fakultas dengan anggaran yang ada sudah berusaha memperbaiki. Tarbiyah itu melakukan perombakan total dengan baik. Tarbiyah itu bagus sekali yang mereka lakukan 2025 kemarin. Anggaran itu dialokasikan banyak sekali untuk perbaikan sarana dan prasarana.
Sebelum saya jadi rektor, anggaran perjalanan dinas dan paket meeting di hotel banyak sekali. Saya potong habis untuk peningkatan sarana dan prasarana. Fakultas Syariah, semua bekerja untuk peningkatan sarana dan prasarana. Ruangannya sudah smart room. Kalau dibandingkan dengan universitas lain yang bayarannya lebih mahal, kita lebih keren. UIN ini sudah asesor dari Dikti, asesor dari Kementerian Kesehatan, dari Asosiasi Rumah Sakit terkait pendirian Fakultas Kedokteran. Itu kagum, ‘ini kampusnya nyaman, rapi, bersih.’ Saya berani bertaruh fasilitas kita bagus sekali. Kamu lihat UGM, saya mengajar juga, jelek juga itu. Kita belum seratus persen, ini akan kita upayakan terus. Kita sudah bagus sekali, saya udah nyaman sekali. Saya mengajar juga di Syariah S1, di lantai empat, ber-AC penuh, ada mic, papan tulisnya sudah bagus, pakai spidol. Perpustakaan kita nomor satu di PTKIN.
Bagaimana Bapak melihat ruang kelas yang sudah tidak mampu menampung mahasiswa hingga fenomena kelas malam?
Ya enggak apa-apa. Kalau di luar negeri sampai jam 10 malam. Itu ramai orang kuliah jam 10 malam. Itu namanya utilitas ruang-ruang kelas. Kita ada kebutuhan untuk mendorong penambahan jumlah mahasiswa. Karena UIN ini harus bertransformasi pelan-pelan menjadi PTN BH, pelan-pelan. Lima tahun saja masih sulit. Tapi pemerintah mendorong. Karena dengan PTN BH itu ada kemandirian. Lima tahun saja perkiraan saya belum siap. Mungkin 10 tahun. Tapi kita harus bergerak ke arah sana. Salah satunya dengan menambah jumlah mahasiswa. Apalagi kampus dua itu akan segera kita bangun. Tahun ini udah mulai dibangun.
Justifikasi untuk penambahan gedung-gedung itu jumlah mahasiswa yang semakin banyak. Makanya kalau kita stagnan, jumlah mahasiswa enggak kita tambah, ya pemerintah ‘ngapain sih nambah gedung?’ gitu loh. Setiap usulan penambahan gedung, pembangunan kampus dua itu diabaikan oleh pemerintah kalau tidak ada urgensi.
Ruang kelas ini manajemennya kita perbaiki. Kadang-kadang ada satu fakultas itu masih ada yang enggak kepake. Itu nanti manajemennya disatukan. Tapi ini tarik menarik terus memang antar fakultas. Kalau Ushuluddin enggak kepake, kenapa enggak di gini (pakai, Red.) loh. Itu akan kita usahakan. Kita perbaiki manajemen tata kelola kelas yang lebih terpadu, terintegrasi, supaya bisa dimaksimalkan pemakaiannya.
Bagaimana tanggapan Bapak terkait masih banyaknya protes atau ketidakpuasan mahasiswa terhadap tenaga pengajar yang dinilai kurang profesional? Seperti jarang masuk atau sekadar memberikan tugas mingguan?
Itu nanti kita koordinasikan dengan fakultas-fakultas. Sebenarnya saya kadang-kadang berbicara di rapat yang ada dekan, ‘tolong cek bagaimana dosen mengajar? Bagaimana tanggung jawab dosen?’ Saya dorong para dekan untuk mengecek.
Sebenarnya ada instrumennya, sudah dilakukan evaluasi fakultas di akhir semester atau di awal perkuliahan. Mengumpulkan dosen-dosen, menyampaikan hal-hal tersebut. Tapi begitulah. Mungkin ada budaya atau mentalnya kurang baik. Saya juga tahu, mengamati. Itu PR bagi saya untuk mendorong lebih baik melalui dekan-dekan. Agar dosen lebih serius kalau mengajar. Survei itu dilakukan dan (menjadi, Red.) evaluasi ke dosen. Cuma kan susah dosen ini kalau dekan dikit-dikit manggil dan dimarahi.
Bagaimana tanggapan Bapak terhadap fenomena inflasi nilai atau lebih luas untuk menjamin mutu pendidikan di UIN?
Kita sudah mengeluarkan kebijakan, berlaku bagi mahasiswa baru. Nanti cumlaude dibagi menjadi, summa cumlaude, magna cumlaude, dan cumlaude. Jadi, yang cumlaude itu biasa aja sebenarnya. Tapi yang benar-benar brilian itu summa cumlaude. Ada publikasi karya ilmiah dan lain-lain. Ini salah satu cara kita untuk memastikan cumlaude itu enggak kayak pasaran.
Sistem akreditasi di Indonesia kan program studi dianggap bagus kalau meluluskan tepat waktu dan nilainya bagus. Semakin banyak cumlaude, semakin dianggap berhasil. Ini dipandang oleh para dosen sebagai leverage untuk mendorong peningkatan mutu. Dengan cumlaude lebih banyak, mereka ingin menunjukkan bahwa pengajaran yang diberikan berhasil. Tapi, lama-lama kalau terlalu banyak juga menjadi kurang bernilai. Maka, jalan tengah supaya tren cumlaude ini tidak tiba-tiba berhenti, dosen menjadi pelit (nilai, Red.). Kalau dosen pelit nilai mahasiswa susah juga. Tapi tidak juga terlalu obralan. Jadi jalan terakhir adalah memperkenalkan tiga sistem cumlaude. Itu menjadi konsep kami.
Saya sebenarnya membayangkan cumlaude itu yang mungkin seperempat saja dari jumlah mahasiswa. Tapi ini tren yang sudah berjalan dan dipandang oleh banyak orang di kampus, ini menguntungkan kampus, menguntungkan mahasiswa juga. Cuma harus diikuti oleh kualitas mahasiswa. Kalau cumlaude tapi mahasiswanya enggak berkualitas? Kita menunjukkan bahwa kita dapat dua-duanya, cumlaude dan mahasiswanya berkualitas. Kita seleksi lagi di antara cumlaude-cumlaude itu dengan memberikan predikat summa cumlaude.
Bagaimana tanggapan Bapak terkait masih banyaknya penggolongan UKT yang masih tidak sesuai?
Saya pertama ingin bertanya soal kejujuran dari para mahasiswa dan orang tua mahasiswa ketika mengisi data. Ada kecenderungan, karena akan ditagih UKT, dibuatlah gambaran bahwa ekonomi orang tua tidak bagus. Saya bisa menunjukkan banyak contoh itu. Walaupun pedagang penghasilannya bisa lebih banyak dari pegawai negeri sipil, tapi mereka berpura-pura miskin, kadang-kadang tidak ragu-ragu membuat surat miskin.
Keluarga yang sama, dua anak, satu kuliah di UGM, satu kuliah di UIN. Di UGM dikenakan UKT 15 juta, di UIN tiga juta, walaupun prodinya sama-sama unggul. Yang di UGM enggak pernah protes, yang di UIN protes walaupun cuma tiga juta. Ada rasa apa ya? Aneh. UIN itu dianggap tidak layak menerima UKT tinggi. UKT kita terlalu rendah. Pendapatan BLU kita itu kecil. Kita sadar, UIN itu kampus perjuangan, banyak menampung mahasiswa dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Kita masih mainkan peran itu dengan memberikan ruang yang cukup bagi UKT rendah. Bahkan tiap semester boleh melakukan banding, dan banding itu banyak sekali yang disetujui.
Sumber dana kita itu ada tiga. Ada rupiah murni APBN, BOPTN, dan BLU. Sekarang yang rupiah murni sama BOPTN ini semakin sedikit, hampir hanya untuk menjadi belanja pegawai saja. Yang kita terima sedikit itu diambil lagi oleh pemerintah pusat. Jadi banyak sekali mayoritas pengeluaran universitas itu mengandalkan BLU. BLU kita itu naiknya dikit-dikit, belanjanya semakin meningkat. Manajer siapapun akan pusing melihat tren ini. Kalau pemerintah menaikan BOPTN dan rupiah murni APBN kepada kita, BLU bisa kita turunkan.
Misalnya listrik, apakah pernah turun? Naik terus kan? Semua belanja itu naik terus. Termasuk internet. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, mahasiswa harus berterima kasih bahwa mereka bisa kuliah tidak banyak yang dibayar. Kadang-kadang orang tua berani membayar untuk anaknya di TK itu sudah jutaan.
Bagaimana kampus menjamin penggolongan UKT tepat sasaran?
Kadang-kadang dilakukan survei lapangan sebagai sampling. Kemudian akuntabilitas data, validitas data kita maksimalkan. Ada juga ruang bagi para petugas untuk mengecek satu-satu berdasarkan data yang ada.
Apakah pemotongan BOPTN dan rupiah murni APBN efek dari program pemerintah seperti MBG?
Ini gejolak global, semua negara, gara-gara perang. Saya mendengar argumen yang disampaikan oleh pemerintah dalam rapat dengan Pak Menteri. Pemerintah, terutama untuk belanja yang masih bisa ditangguhkan uangnya itu disimpan di kantong Menteri Keuangan. Untuk mengantisipasi terjadinya kekacauan global. Daripada kita enggal bisa makan, enggak bisa bermobilitas, uangnya disimpan. Ada rekening khusus Menteri Keuangan. Dana cadangan.
Bagaimana Bapak melihat dan menjamin pelaksanaan kurikulum OBE dapat maksimal dan memberikan manfaat bagi mahasiswa?
Saya tidak melihat satu kasus-kasus kecil. Ini ada pendekatan manajerial. Outcome Based Curriculum (OBE) kita terapkan. Dipantau oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM). Semua standar di dalam sistem OBE itu sudah kita wujudkan melalui dokumen. Dosen diberi pelatihan menerapkan OBE. Dari perspektif manajerial seharusnya itu sudah berjalan dengan baik. Bahwa masih ada satu-dua anomali tentu tidak semua bisa baik. Iitu juga yang menjadi PR agar kita terus melakukan pemantauan terhadap penerapan OBE.
Kalau saya sih sederhana. Agak berbeda filosofi pendidikan saya. Tapi kita mengikuti kebijakan pemerintah. Jadi kita ngajarin mahasiswa yang memang diperlukan mahasiswa setelah lulus mau jadi apa, Itu OBE. Tapi kalau liberal arts, pendidikan di Eropa, mereka gak mikir anak ini harus dididik menjadi A, B, C, D. Yang penting itu logikanya di asah, bisa berpikir logis, kreatif, dan kritis. Setelah logika, kemampuan komunikasinya ditingkatkan secara lisan, secara tulisan. Terakhir, how to behave properly.
Kalau mazhab liberal arts gitu. Kalau anak itu misalnya mau jadi banker, itu bisa dilatih tiga bulan dia udah bisa jadi banker ahli. Jadi, kadang-kadang menjadi pertanyaan juga kalau OBE pemahamannya adalah melatih orang seperti di Balai Latihan Kerja (BLK). Menurut saya enggak tepat dilakukan. Saya bilang, ‘karena itu kebijakan pemerintah, kita ikuti.’
Bagaimana tanggapan Bapak terkait masalah pembagian kelas pada penginputan KRS yang terbatas?
Nanti biar fakultas yang kita minta.
Bagaimana tanggapan Bapak terkait minimnya ruang terbuka hijau (rth) publik di lingkungan kampus?
Kita punya lahan di Pajangan 70 persen ruang hijau. Kalo di sini enggak bisa apa-apa lagi, seperti ini keadaannya. Kebutuhan kita membangun gedung. Yang terakhir gedung terpadu kita jadikan kedokteran. Ruang terbuka hijau kita adanya begini. Tapi alhamdulillah masih hijau menurut saya. Cuma, untuk ke depan di Pajangan itu konsepnya Forest Campus, 30 persen bangunan dan 70 persen alam.
Bagaimana tanggapan Bapak terkait minimnya ruang parkir?
Ini memang pelik sekali soal parkir. Tapi yang kita bisa lakukan, di bawah itu (Greenhouse, Red.) dimaksimalkan. Sekitar itu semuanya dimaksimalkan. Lalu akses jalan menuju kampus diperbaiki. Kita mendorong mahasiswa jalan kaki.
Sudah ada perencanaan untuk membangun parkir. Kemarin sudah kita anggarkan, cukup banyak kita anggarkan. Hanya tiba-tiba dapat surat dari Kementerian Keuangan, belanja modal semacam parkiran itu harus selesai dilaksanakan Mei 2025. Itu di atas kertas enggak mungkin. Belum lagi izin mendirikan bangunannya, lelangnya, proses lelang tiga bulan. Jadi kita maksimalkan yang ada saja.
Apakah termasuk pembenahan trotoar?
Bagian umum nanti tahu lah apa yang harus ditangani.
Bagaimana tanggapan Bapak terkait masih belum maksimalnya pengelolaan sampah di kampus?
Persoalan sampah ini berkejaran dengan waktu. Kita sudah mengikat kontrak dengan pihak yang punya usaha-usaha kecil, misalnya didaur ulang dengan mesin. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Terlalu kecil skala yang kita bisa lakukan dengan itu. Paling kita hanya baru bisa menyediakan tiga jenis tempat sampah, pembuangan botol, gitu-gitu aja yang sekarang kita lakukan. Dan mengurangi pemakaian botol-botol. Rapat-rapat itu sudah jarang pakai minuman-minuman botol. Ada juga bank sampah, itu yang baru bisa dilakukan. Yang penting sampah tidak menumpuk. Kalau sampai sampah menumpuk dosen bereaksi, mahasiswa bereaksi. Jadi bagian umum juga takut. Jadi harus memastikan kampus bersih. Tapi kampanye untuk ekoteologi akan kita lakukan terus. Maksudnya menuju ke sana walaupun tidak otomatis. Pelan-pelan, secara gradual semakin ke sana.
Apakah terdapat mekanisme atau aturan khusus terkait pengelolaan sampah kampus?
Ada banyak sekali SK yang saya tanda tangani terkait dengan UI Green Metric. Kemarin kita mendaftar UI Green Metric, seberapa hijau kampus kita. Kita dinyatakan sebagai pendatang baru terbaik. Sebagai yang pertama mendaftar, kita terbaik dalam hal pengelolaan environment. Itu bisa dikatakan sebagai bukti bahwa kita serius dalam mengurus persampahan, mengurus lingkungan hijau.
Reporter Wildan Humaidyi, Ridwan Maulana | Redaktur Ilham Khairun | Foto Ridwan Maulana