Mendidik Mahasiswa Ala Orba

Oleh: Jamaludin A.

Dalam seminggu ini ada kejadian yang menurut saya konyol. Yakni birokrasi kampus yang “mengamankan” mahasiswanya ke kantor polisi sebab demonstrasi.

Bagaimana tidak konyol, sebuah institusi pendidikan di mana menjadi kancah untuk belajar kritis dan bertindak dengan tanggungjawab, mahasiswa protes malah dipolisikan. Yang melaporkan tak jauh-jauh, birokrasi kampus! Yang notabene diberi amanah untuk mengelola dan menjalankan institusi pendidikan bernama Sunan Kalijaga ini.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang birokrasinya berisi orang-orang pintar, kok tampaknya tidak elok melakukan hal ini. Apa tidak bisa salah seorang yang pintar dan punya pengalaman mendidik itu menyelesaikan persoalannya dengan mahasiswa. Bukankah telah menjadi kewajiban bapak-ibu profesor doktor untuk membimbing kawan-kawan yang Anda anggap barbar dan sesat itu. Sebagai seorang birokrat yang bertanggungjawab atas masa depan generasi bangsa saya kira sejak awal Anda sudah insaf atas beban ini.

Tentu saja mendidik dan membimbing untuk kapasitas mahasiswa bukan sekadar ceramah dan teori di kelas saja. Dalam konteks yang lebih riil, seperti kebijakan dan perilaku, dalam sebuah institusi pendidikan ini juga turut sebagai instrumen mendidik. Kalau sekedar ceramah dan PPT di kelas lantas kapan akan bertindak nyata dalam ranah sosial.

Kejadian kali ini patut menjadi catatan bersama. Iklim kampus yang tak bisa menyelesaikan persoalan dan perbedaan telah menjadi soal itu sendiri. Kalau begini, cita-cita besar Tri Dharma Perguruan Tingga seolah semakin jauh dari gapaian. Lah wong menata pikir dan laku sendiri saja belum becus kok muluk-muluk hendak mendidik, meneliti, dan mengabdi pada masyarakat.

Memidanakan mahasiswa tentu saja bukan pilihan tepat birokrasi pendidikan tinggi. Dari sana terpampang jelas borok pendidikan di kampus ini.

Baca juga  Mahasiswa Harus Ikut Andil Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Buruh

Ada cara lain saya kira lebih intelek dan mendidik dibanding melibatkan aparat kepolisian. Musyawarah dan mufakat kiranya lebih sesuai dengan orang-orang pintar dan terdidik. Untuk orang yang menginsafi manusia itu setara kedudukannya. Sama-sama punya akal dan pikiran. Yang juga meyakini bahwa masing-masing adalah pemimpin dan pasti ditanya atas kepemimpinannya.

Perdebatan dan demonstrasi rasanya sudah biasa terjadi di kampus yang mengajarkan soal demokrasi ini. Sejauh ini toh baik-baik saja. Jika ada yang tidak terima terkait kebijakan, silakan protes, demo, dan minta penjelasan. Bukankah semua itu adalah hak bagi mahasiswa yang nasibnya tersangkut dalam kebijakan. Bukankah birokrasi penyelenggara negara juga wajib bertanggungjawab atas kinerjanya kepada publik.

Jadi ya ajaib saja mengetahui ada birokrasi melaporkan mahasiswanya ke aparat kepolisian. Dengan melibatkan polisi dalam persoalan kampus, jelas membuat alur musyawarah mufakat tak berjalan lancar. Birokrasi kampus melepas kewajiban mendidik mahasiswanya dengan menyerahkan pada polisi. Seolah mahasiswa ini orang yang tak punya pikiran dan tidak bisa diajak bicara. Setahu saya hanya makhluk bebal saja yang mesti dipaksa dan ditertibkan untuk bisa sepaham.

Jika kampus sudah menggunakan pola pikir seperti ini kan susah. Mengedepankan represi dibanding dialog.

Kalau memang kita masih meyakini sistem pendidikan adalah wahana untuk menjadikan manusia lebih beradab dan berguna, mestinya kita jauhkan metode represifitas di sana. Kondisi ini menjadi cerminan bahwa kampus Sunan Kalijaga tidak cukup intelek menangani persoalan. Tidak cukup bijaksana untuk berdialog dan berinteraksi dengan mahasiswa.

Jika ruang kampus bukan lagi tempat yang mampu mengakomodir kebebasan berpendapat dan bertindak, rasanya memang kemajuan peradaban muskil akan lahir dari sini. Mahasiswa akan semakin dibebalkan dengan aturan yang memaksa dan kebijakan yang tak boleh ditawar.

Baca juga  Air SC Mampet, Penghuni SC Kelabakan

Memakai represifitas dalam bingkai pendidikan adalah bentuk kegagalan pendidikan itu sendiri. Mentalitas represif adalah mentalitas tumpul. Mengedepankan otot dibanding akal. Mengerahkan senjata dibanding pikiran. Kita akan mendapati bahwa ketentraman dari birokrasi macam ini adalah ketentraman semu. Ia tak menjawab persoalan, tetapi menumpas elemen-elemen yang menyoal. Tidak memenuhi tiap hak mahasiswa, namun justru membuat mahasiswa takut menuntut haknya.

Melihat kondisi yang seperti ini, saya jadi terdesak untuk bertanya. Apa bu WR III hendak mendidik kita dengan metode kekerasan dan teror? Kayak zaman Orde Baru saja. []

Komentar

komentar

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of