WTT Tuntut Pencabutan SK Pembangunan Bandara Kulonprogo

Spread the love

WTT melakukan aksi di Gedung DPRD Yogyakarta menuntut pencabutan SK IPL pembangunan bandara di Temon, Kulonprogo yang di tetapkan gubernur DIY.

Lpmarena.com, Wahana Tri Tunggal (WTT) dan beberapa aliansi mahasiswa melakukan aksi mogok makan di Gedung DPRD Yogyakarta, Senin (19/10). Aksi ini menolak SK Nomor 68/KEP/2015 yang diterbitkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. SK berisi Izin Penempatan Lokasi (IPL) bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I di Kecamatan Temon, Kulonprogo. Lokasi tersebut meliputi Desa Glagah, Sindutan, Jangkaran, Kibon Rejo, dan Palihan yang luas keseluruhannya 645,63 hektar.

Aksi ini menyuarakan hak rakyat menggarap lahan produktif telah dirampas oleh pemerintah DIY untuk dijadikan bandara. Keputusan SK tersebut tidak sesuai dengan keadaan masyarakat di Kulonprogo, khususnya lahan yang dijadikan bandara. “Di sana tempat petani. Ketika mereka dipisahkan dari produksi lahannya, masyarakat akan menjadi budak-budak penguasa atau juga menjadi gelandangan, karena tidak sesuai dengan potensi mereka,” ujar salah satu massa aksi bernama Taufiq.

Massa aksi menyuarakan tuntutan-tuntutan aksinya, diantaranya : (1) Cabut Surat Keputusan Gubernur DIY No.68/Kep.2015 tentang IPL pembangunan bandara. (2) Menolak Perda RT/RW Kabupaten Kulon Progo. (3) Hentikan kriminalisasi terhadap petani.

Setelah mengungkapkan tuntutannya, massa aksi menuju ke kantor DPRD dengan mengangkat peti mati. Namun, dihadang oleh petugas keamanan sehingga terjadi ricuh. Massa aksi melakukan lobi terhadap petugas keamanan untuk diizinkan masuk ke kantor DPRD dan berdialog dengan salah satu anggota DPRD supaya memberi kejelasan.

Namun, pihak keamanan tidak memberi izin dan masa aksi disuruh kembali ke teras Gedung DPRD. Hal ini dikeluhkan Aziz, salah satu massa aksi yang lain. “Berharap bapak-bapak pengaman memberi kami waktu berdialog dengan salah satu anggota DPRD. Jangan menghadang. Ketika kami akan dipukuli, maka rakyat akan turun,” katanya. (Fatihul Fajri)

Baca juga  Menuntut Kesejahteraan PKL

Editor: Isma Swastiningrum

Komentar

komentar

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of