A Taufiq*
I
Siapa pahlawan? Atau kita persempit, siapa pahlawan nasional?
Adalah sejarah yang ditulis para indolog (seperti Kahin, McVey, Anderson, atau Poeze) yang menyumbangkan pikiran kita untuk kemudian menggila-gilai “sosok”. Ada yang mengidolakan Bung Karno, Hatta, Sjahrir, Agus Salim, KH Hasyim Asy’ari, atau tokoh yang terkenal misterius: Tan Malaka. Persis seperti anak-anak yang terkesima dengan tokoh fiktif semacam Spiderman, Batman, atau Power Rangers. Di sini sejarah ada di tangan para hero. Seperti dalam film-film Hollywood.
Kegilaan selanjutnya, yang juga warisan indolog—dan ditiru oleh sejarawan pribumi—adalah pola pikir yang meletakkan tradisi ilmu politik yang bermuara pada aliran atau golongan. Sehingga kemudian bagi yang merasa nasionalis akan tergila-gila dengan Bung Karno, yang islamis tradisional mengidolakan Hasyim Asy’ari, islamis modernis H Agus Salim, dan yang merasa kekiri-kirian memuja tokoh gelapnya: Tan Malaka.
Pola pikir “hero” dan tradisi akademik yang muaranya “aliran/golongan” itulah yang membuat mata kita jadi kabur dalam melihat sejarah. Artinya kemudian sejarah jadi sejenis dongeng atau ilusi. Sebab menganggap apa yang “tidak ada” menjadi ada, atau ilusi adalah kenyataan. Itu takhayul jenis pertama.
Takhayul jenis kedua adalah seperti yang ditulis Ben Anderson, sarjana Amerika yang banyak menulis tentang Indonesia. Tulisannya (yang ilmiah itu) memang rumit, kalau tidak ruwet. Tapi yang ingin ia bilang sesungguhnya sederhana: nasionalisme yang diperjuangkan dengan pekik merdeka atau mati, ternyata tak lebih dari khayalan. Bahasa ilmiahnya imagined community.
Dari sini maka kemudian revolusi ’45 adalah jadi semarak khayalan. Nation and character building adalah juga khayalan. Apalagi reformasi ’98, yang kini ada filmnya yang kebetulan menerangkan “di balik”-nya itu. Jika itu semua ujungnya adalah khayalan, maka wajar jika seruan-seruan seperti “revolusi mental” atau “ekonomi kerakyatan” atau lagi “poros maritim dunia” yang karena semua itu sudah jadi made in Indonesia, maka juga adalah khayalan belaka. Seperti “anak pinggir kali” yang berkhayal kalau dirinya adalah “putera bahari” yang “penguasa lautan”. Dalam bahasa psikonalasis, itu adalah sejenis sakit jiwa.
Kesesatan berpikir yang beranak-pinak jadi sakit jiwa, yang kemudian diikuti oleh para pemimpin dan ilmuwan kita itulah yang membuat kita susah menerima khayalan adalah khayalan, dan kenyataan sebagai kenyataan. Bahkan kenyataan itu seperti tidak memungkinkan kelahiran akal sehat melainkan selalu mengulang lingkaran kesesatan. Kita akan lihat itu di dalam semarak Hari Pahlawan ini.
II
Setelah bom atom dijatuhkan sekutu pada Hirosima dan Nagasaki, Jepang menyerah kalah pada sekutu pada Perang Dunia II. Beberapa hari kemudian Indonesia diproklamirkan. Kita menegaskan sikap bahwa kita bangsa merdeka. Republik Indonesia berdiri.
Setelahnya, tentara Sekutu (sebagai pemenang perang) lengkap dengan badan intel kolonial (Nefis) mendarat di Surabaya. Dalihnya hendak melucuti tentara Jepang, padahal ingin kembali menjajah Indonesia. Seperti biasa, pemenang perang antar penjajah akan mengambil alih wilayah jajahan lawan perang yang kalah. Sebagaimana Amerika yang mengambil Filipina dari Spanyol.
Tapi rupanya bulan Oktober itu, ratusan ribu rakyat dari kampung-kampung Kota Surabaya dan sekitarnya, tak peduli lelaki perempuan, santri atau preman, sudah berada di lapangan, lengkap dengan senjata rampasan dari Jepang. Siap menghadang sekutu dengan pekik “merdeka atau mati!”.
Merekalah yang menjaga dengan tegas bahwa Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 adalah bukan suatu khayalan. Bahwa karenanya kemudian dikenang revolusi November di Surabaya itu, adalah pelaksanaan proklamasi 1945. Kalau di Jakarta ada “Maklumat Kemerdekaan”, di Surabaya rakyat menggantinya dengan dentuman granat dan mesiu. Rakyat meletakkan garis perang (dan dalam perang adalah tegas siapa kawan siapa lawan). Sementara pemimpin (yang kemudian disebut founding fathers), malah sibuk berpolitik, sibuk berdiplomasi.
Artinya adalah sejak semula kita melihat nafsu berkuasa yang sedemikian tingginya dari para pemimpin kaum pergerakan politik sendiri, sehingga semakin terasing dari rakyatnya. Kaum pergerakan tak pernah henti-hentinya mempersoalkan siapa yang menduduki kursi kekuasaan, sehingga muncul dikotomi kiri/kanan, sipil/militer, agamis/sekuler, dan percekcokan antara mereka kian meruncing dan menghambat kemajuan gerak republik itu sendiri.
III
Kemunduran gerak republik itu terus-menerus kita rasakan dan rayakan hingga kini. Ketika dalam pemilu-pemilu misalnya, kita masih saja cek-cok soal dikotomi sipil/militer, Islam/non-islam, pribumi/non-pribumi, dan seterusnya. Atau terakhir soal saling tuduh mengenai tragedi 1965, sementara masalah yang sesungguhnya tak tersentuh.
Para pegiat jalan sesat itu, yang membuat kita kemudian lupa bahwa musuh Republik Indonesia yang kian hari kian hebat dalam menggerogoti negara kita, malah tak tersentuh, atau bahkan kita anggap sebagai pahlawan penyelamat. Misalnya adalah IMF yang dengan kucuran dananya kita anggap sebagai pahlawan penyelamat kita dari krisis. Atau lembaga-lembaga donor yang jadi pahlawan para peneliti dan pegiat LSM atas nama dogma civil society. Dan kita lupa kalau kian hari SDA kita dirampoki oleh kapitalis dan antek-anteknya, sehingga tidak bisa dinikmati seluruh rakyat sebagaimana amanat UUD ’45 (sebelum amandemen). Kita lupa bahwa musuh masih selalu mengancam negara kita hingga gerak republik ini menemui ajalnya. Dan musuh itu kini mewujud dalam jaringan arsitektur finansial yang membuat kita tak berdaya, dan antek-anteknya dapat kita kenali pada para pegiat jalan sesat.
Untuk itu, maka rakyat harus kembali hadir. Kita tidak boleh meneruskan pikiran sesat dan jalan sesat ini. Kita harus segera kembali meletakkan garis perang, sebagaimana arek-arek Surabaya dulu yang berguguran demi Republik Indonesia.
Dan dengan itu, pertanyaan “siapa pahlawan nasional” akan menemukan jawabannya, bukan dalam rangkaian kata-kata. Selamat Hari Pahlawan!
Jogja, 10 November 1945
*Penulis adalah pegiat Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD).
Sumber gambar: kompasiana.com