Aksi Tolak INPRES No.1 Tahun 2016

Aksi Tolak INPRES No.1 Tahun 2016

Lpmarena.com, Intruksi presiden atau INPRES No. 1 tahun 2016 mengenai percepatan pembangunan di daerah menimbulkan gejolak pada kondisi pemerintahan daerah. Hal ini terjadi  dikarenakan tidak sesuainya cara pandang pemerintah pusat dengan kondisi masyarakat di daerah. Kondisi ini persis seperti yang terjadi di wilayah Kulonprogo pada 16 Februari lalu.

Berkenaan dengan hal itu, pemuda-pemuda dari Gerakan Solidaritas Tolak Bandara (GESTOB) melakukan aksi demonstrasi, Jumat (19/2). Mereka mengecam pembangunan bandara internasional di Kulonprogo, juga tindakan represif terhadap petani. “Represifitas aparat di Kulonprogo merupakan dampak dari INPRES no. 1 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan daerah,” kata Fauziah, salah satu perempuan massa aksi.

Pematokan yang diakukan oleh aparat gabungan (TNI, POLRI, Satpol PP, Brimob) bentrok dengan warga yang mengakibatkan terjadinya tindakan represifitas terhadap petani. Terdapat sebanyak 30 korban serta dua petani yang ditangkap. Hal ini tentu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak.

“Tiga puluh korban akibat tindakan represif aparat  tersebut diantaranya adalah perempuan dan anak-anak, maka dari itu saya menghimbau kepada teman-temannya untuk sadar dan peduli,” ujar Fauziah.

Aksi ini dimulai sejak pukul 14.30 WIB, berlangsung selama empat jam dan bertempat di kawasan Malioboro dari parkiran Abu Bakar Ali menuju kantor DPRD, lalu kantor Gubernur Yogyakarta. Aksi ini juga diisi dengan pertunjukan teatrikal pantonim yang menggambarkan represifitas  berupa perlakuan kekerasan oleh aparat terhadap warga Temon. Selanjutnya, peserta aksi demontrsari melakukan mediasi ke kantor gubernur Yogyakarta.

Lebih jauh lagi, GESTOB mengungkapkan beberapa tuntutan dalam aksi tersebut, diantaranya: Hentikan pematokan lahan untuk pembangunan bandara saat ini juga. Hentikan segala bentuk represifitas terhadap petani. Tangkap dan adili aparat yang melakukan tindakan represifitas terhadap petani. Cabut INPRES no.1 tahun 2016 dan PERPRES no.3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan nasional. Tolak MEA dan  MP3EI.

Baca juga  Kendeng Menjemput Keadilan

Magang: Afin Nur Fariha

Redaktur: Isma Swasstiningrum

Komentar

komentar

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of