Halal MUI, Halal yang Entah

Oleh: Rifai Asyhari*

Dalam satu skenario film Ketika Cinta Bertasbih adaptasi novel Habiburrahman El-Shirazy, Azzam mengalami polemik bisnis. Bakso Cinta miliknya yang laku keras mendadak sepi lantaran tersebar fitnah bahwa baksonya tidak halal. Azzam sempat kelimpungan, bingung melawan fitnah. Omset berkurang, konsumen enggan berkunjung ragu akan kehalalannya. Namun Azzam cepat menemukan solusi, ia mengajukan permohonan sertifikasi halal MUI agar dagangannya kembali laku. Dan bimsalabim, label halal menghapuskan keraguan pelanggan dan Bakso Cinta kembali laris.

Beberapa hari lalu, saya melihat satu iklan jasa antar aqiqah tertempel di badan mobil. Tertulis terang di sana bahwa jasa aqiqah milik seorang ustad televisi itu adalah yang pertama bersertifikat halal MUI di Indonesia. Saya tak mengetahui harga jasanya, namun yang pasti akan melampaui harga aqiqah di rumah sendiri.

Selain keduanya, kita juga tak asing dengan label halal yang tercetak kecil di bungkus-bungkus makanan pabrikan. Biasanya menggunakan huruf hijaiyah bertuliskan khalal dalam garis melingkar berwarna putih. Untuk model khot yang dipakai tanyakan saja pada Ust.Robert Nasrullah.

Label halal memang identik dengan komoditas bisnis. Pada 6 Januari 1989, MUI mendirikan Lembaga  Pengkajian Pangan, Obat-onbatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Selama ini LPPOM MUI menjadi lembaga berwenang pemberi legitimasi halal bagi produk di pasar. Sejarah pendirianya terkait dengan kehebohan kasus lemak babi yang ditemukan peneliti Universitas Brawijaya Malang di tahun 1988. MUI menganggap kasus tersebut membuat tidak nyaman konsumen muslim dan mengancam stabilitas ekonomi nasional. Untuk kedua alasan tersebut, LPPOM MUI berdiri.

Tercatat dalam halaman halalmui.org bahwa sejak tahun 2005 hingga Desember 2011, LPPOM MUI telah mengeluarkan 5896 sertifikat halal, dengan jumlah produk mencapai 97.794 item dari 3561 perusahaan. Setidaknya, dalam kurun waktu enam tahun tersebut 3.561 perusahaan lolos uji halal MUI.  Ribuan perusahaan melemparkan produknya pada status mulia dalam Islam. Soal konsumsi yang halal dan baik sudah termaktub dalam Al-Maidah: 88.

Standar uji halal perlu dilirik. Produk seperti apa yang layak mendapatkan label terhormat tersebut. Lebih penting lagi faktor-faktor dalam standar LPPOM MUI yang membolehkan ribuan perusahaan melenggang bebas di pasar bertarung dengan komoditas lain sambil menumpuk laba seenaknya. Sistem produksi industri tidak sesederhana sistem produksi zaman nabi, maka begitu pula mempertimbangkan hukumnya.

MUI melihat halal ditimbang dari proses produksi. Sebab memang label halal mengacu pada produk atau komoditas. Dua pertimbang besar yang mencolok adalah bahan dan alat produksi. Bahan baku produk tidak boleh tercampur dengan unsur-unsur haram seperti daging babi atau minuman keras. Sementara alat produksi haruslah suci terbebas dari najis. Seperti penggorengan yang dipakai dua kali tanpa disucikan, pertama untuk babi lalu tempe. Babinya najis dan pengorengan kena najisnya. Sehingga tempe goreng yang mendapat giliran kedua berlabel haram. Selain itu, standarisasi juga mengacu pada pembentukan manajemen dan pelatihan membuat produk halal.

Jika bahan baku dan alat produksi menjadi dasar utama, maka yang luput darinya adalah proses produksi atau kerja menciptakan produknya. Proses produksi adalah keniscayaan terciptanya produk. Bahan dan alat produksi tidak akan menghasilkan apapun tanpa adanya curahan kerja dari pekerja. Keberadaan pekerja adalah faktor penentu kemenjadian produk. Menihilkan proses bekerja sama dengan mencerabut ontologi produk itu sendiri. Maka, tidakkah hal mendasar ini menjadi elemen utama dalam penentuan hukum produk?

Sementara itu sistem kerja dalam industri tidaklah menyenangkan.  Buruh hiduplah dalam penderitaan. Hidup untuk mengulangi rutinitas kerja dengan upah pas-pasan. Outsourcing mengancam pekerjaan setiap saat. Angka perceraian begitu tinggi oleh sebab ekonomi. Tidaklah mengherankan di area industri macam Karawang, perempuan berusia 19 tahun dengan dua anakyang telah menjadi janda. “Musim panen kawin musim paceklik cerai,” begitu tertulis dalam status kawan yang baru pulang meneliti di sana.

Sementara belum lama ini pemerintah mengeluarkan PP No.78 tahun 2015 tentang pengupahan. PP 78 merubah sistem pengupahan dari pertimbangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang merupakan ontologi nilai kerja pada pertimbangan pasar. Penentuan gaji lebih berat pada pertimbangan pasar. Ruang musyawarah antara buruh dan pemodal untuk menentukan gajinya dihilangkan berganti dengan dewan pengupahan.

Sudah jamak ditemui orang-orang yang gajinya tak kunjung bertambah. Hidup habis untuk sekedar melunasi kredit motor. Bekerja di sana tidak banyak memberikan pemasukan, apalagi berharap naik kelas sosial sampai menenteng mobil di jalanan. Max Lane menyebut bahwa hanya 10% orang Indonesia yang mampu naik kelas selama 2002-2011. Sementara sekitar 200.000.000 lainya tak mengalami perubahan signifikan.

Selain itu adanya proses produksi dengan ribuan pekerja, bahwa selain cerita Wardah yang halal terdapat kelas pekerja di sana. Label halal hanya menentramkan hati konsumen bukan pekerja.  Perkataan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia adalah bentuk mengekor pada ekonomi global yang bercorak kapitalistik.

Acuan konsumsi umat muslim sedunia tak lepas dari halal dan haram. JIka melihat produk yang dibuat oleh para pekerja, maka status halal menjadi pantas diragukan. Bukankah buah mangga menjadi haram kalau didapatkan dengan cara mencuri. Tidakkah ajaran kondang itu berlaku dalam penciptaan komoditas. Karena jika diterapkan maka bunyinya kira-kira seperti ini: Produk/komoditas menjadi haram kalau produksinya lewat eksploitasi pekerja.

Menjadi progresiflah jadinya apabila labelisasi halal turut mempertimbangkan kondisi pekerja dan kesejahteraanya. Poin itu mesti dijadikan sandaran utama selain bahan baku dan alat produksi. Dengan demikian, labelisasi halal akan menjadi alat pembebasan..

Pada akhirnya, saya hanya mampu khusnudzon dengan LPPOM MUI. Berharap para cendekiawan di sana masih menimbang soal sedikitnya jumlah uang di saku umat untuk beli beras. Bukan hanya sibuk membanggakan diri dengan labelisasinya. Itu bukan prestasi pak.

Pekerja industri hanya mendapat sepeser dari keuntungan pemodal. Sertifikasi halal musti menjangkau pertimbangan struktural proses produksi dengan mengacu pada konteks ekonomi politik kontemporer. Akan terus ada perubahan situasi, begitu pula seharusnya menentukan hukum komoditas. Dengan melihat realitas konkret dan ketimpangan yang menganga. Ijtihad harus dihidupi semangat pembebasan kelompok mustadh’afin. Bukan justru melanggengkan kelas penghisap yang melacurkan hukum Islam untuk menumpuk kekayaan. []

*Penulis mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, aktivis warung kopi.

Komentar

komentar

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of