Mengembalikan Keadilan Hukum

Mengembalikan Keadilan Hukum

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh: Rodiyanto*

Dalam abad ke-20 ini hampir tidak ada suatu negara pun yang menganggap negara modern tanpa menyebutkan dirinya negara berdasar atas hukum. (A. Hamid S. Attamimi)

Terlepas dari pelbagai literatur yang dapat dijadikan rujukan dan landasan analisis negara, terdapat beberapa karakteristik atas model negara yang dikehendaki. Yang kemudian termanifestasi dalam tataran praksis pengelolaan pemerintahan dalam sebuah negara. Sehingga meniscayakan adanya satu acuan besar yang merupakan pemandu keberlangsungan negara itu sendiri.

Indonesia, sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Di mana dalam keberlangsungannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ditelurkan. Tidak heran jika kemudian kita menemukan banyaknya produk hukum di pelbagai bidang kehidupan bernegara. (Semoga saja tidak over undang-undang).

Hukum menghendaki ketercapaian sebuah keadilan. Secara substantif, tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap setiap individu baik berdasarkan tinggi atau rendah status sosialnya, jabatan, dan lain sebagainya. Tidak ada seorang pun yang diistimewakan dan dikucilkan. Semuanya sama.

Memunggungi idealitas hukum

Barangkali kita tidak lupa terhadap kasus nenek Asyani yang didakwa dengan pasal pencurian, termasuk juga kasus pencuri sandal yang melibatkan seorang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan di Palu yang berinisial AAL (15), dan banyak lagi kasus yang menggugah hati nurani manusia yang berperasa. Tentang bagaimana keadilan dalam sebuah putusan itu mendapat sorotan dan reaksi dari kalangan masyarakat. Saya tidak hendak menuduh penegak hukum kita tidak jeli dan berperasa, tetapi adilkah yang demikian itu?

Mempersoalkan keadilan, saya kira semua orang pasti sepakat bahwa keadilan itu memihak kepada kebenaran. Dan kebenaran tidak akan pernah obyektif selagi pemberhalaan atas subyektivitas seringkali terjadi.

Baca juga  Kampus Para Nekrofilis

Tidak ada yang salah ketika hakim dalam amar putusannya memvonis terdakwa sebagaimana klasifikasi pelanggaran/kejahatan dan ancaman terhadap perbuatan itu. Akan tetapi, keberadaan hakim yang notabene sebagai wakil tuhan, sudah seharusnya melahirkan keadilan yang sebenar-benarnya bagi pencari keadilan itu sendiri. Tidak sekedar menjadi corong undang-undang namun ketersesuaian dengan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (living law) meskipun dengan jalan penemuan hukum (ijtihad) sekalipun. Yang demikian itu diperbolehkan.

Peran negara dan integritas penegak hukum

Sedemikian kompleksnya persoalan hukum dan regulasinya yang tidak berhenti pada apakah peraturan perundang-undangan itu sudah dijalankan atau tidak, akan tetapi cita-cita hukum yang menghendaki keadilan itulah yang diprioritaskan.

Untuk mencapai cita-cita tersebut meniscayakan keberadaan aktif sebuah negara. Negara diharapkan tidak hanya ikut ambil bagian secara parsial saja, yang dalam hal ini produksi peraturan perundang-undangan semata, namun substansi dari adanya peraturan perundang-undangan tersebut dan dijalankan oleh penegak hukum yang berkualitas serta memiliki integritas yang tinggi.

Pada dasarnya profesi penegak hukum merupakan profesi yang mulia. Karena mengemban tugas yang bertumpu terhadap relasi dalam sebuah negara dan kehidupan bermasyarakat. Tidak sekedar labelisasi terhadap kerja semu melainkan progresivitas kerja lebih esensial. Yaitu nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

Oleh karena itu, menciptakan penegak hukum yang berintegritas adalah tugas penting yang harus dilakukan saat ini. Meskipun tidak semudah yang kita kira, namun usaha untuk itu selalu diperlukan. Di samping itu, komitmen dan kesadaran akan nilai-nilai hukum ditanamkan sejak dini bagi individu yang memiliki proyeksi terhadap hal itu di masa yang akan datang.

*Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Komentar

komentar

Share:

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of