Kampus, Wong Cilik, dan Negara

Oleh: Abdul Rohman*

Dunia kampus adalah dunia yang merdeka dalam pengetahuan, semua diskursus pengetahun di ajarkan dan saling diperdebatkan. Semua orang berbondong-bondong berkuliah mencari kampus terbaik demi masa depan yang diharapkan. Di dunia kampus semua orang dengan berbeda  latar belakang berkumpul dalam satu wadah demi kemajauan dan perubahan.

Dalam cita-cita  kampus  yang sudah disebutkan di atas, dalam realitasnya tidak semudah dan sesuai dengan keadaan kampus yang ada sekarang. Butuh usaha yang keras dalam mewujudkan kampus sebagai pendorong kemajuan dan perubahan. Apalagi  kampus selama akhir dasawarsa terakhir ini dihadapkan dengan dua arus yang saling berhadapan, yaitu arus kemajuan dan tantangan yang menuntut kejelasan dalam tindakan.

Pertama arus kemajuan, kemajuan dalam dunia kampus sekarang ini tidak bisa dibendung, baik secara fisik maupun non  fisik. Secara fisik bangunan kampus hari ini dalam kondisi  layak, kalau tidak boleh dikatakan nyaman dan mewah. Ini bisa kita lihat dengan dinginnya ruangan kelas yang ber-AC, perpustakaan yang besar dan luas dengan koleksi buku yang lengkap, serta fasilitas-fasilitas lain  yang sangat representatif bagi kenyamanan belajar para mahasiswa. Berbeda dengan bangunan kampus di akhir era 80-an   yang masih dalam kondisi sederhana dan alakadarnya. Ruangan kelas yang panas, fasilitas yang tidak selengkap sekarang, serta tekhnologi yang belum menjamur seperti hari ini. Dalam hal ini kampus semestinya mampu mengembangkan dan mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi-nya, pembelajaran dan penelitian  serta pengabdian secara maksimal, efektif, dan dan efisien. Selain itu, secara non fisik kampus juga mengalami perkembangan yang sangat pesat baik secara sistem, maupun paradigma pengetahuan yang dihasilkan. Apalagi dengan World Class University (WCU) yang akhir-akhir  ini digalakkan di hampir semua kampus di negeri ini.

Yang kedua arus tantangan, untuk memahami arus tantangan kita harus berani turun ke bawah melihat kondisi riil msyarakat kelas bawah (wong cilik) sebagai representasi rakyat yang masih banyak di Indonesia. Bbagaimana harga kebutuhan pokok yang semakin mahal dan tidak terjangkau, sehingga memaksa wong cilik hidup dalam kebingungan mengepulkan dapur untuk makan. Infrastuktur yang setiap tahun mereka bayar lewat pajak, dengan harapan ada perubahan, masih diliputi kebrobrokan. Sirkulasi kapital yang tidak merata, yang mulai menjangkiti desa juga membuat ketimpangan sosial semakin nyata. Fasilitas pendidikan kesehatan juga belum maksimal bisa dinikmati dan dirasakan keberadaannya. Selain itu isu terakhir yang santer dibicarakan, perjuangan ibuk-ibuk Kendeng yang dengan gigih mempertahankan kelestarian lingkungan yang akan didirikan pabrik semen, menjadi sekian bukti bahwa keberadaan wong cilik masih termarjinalkan dan selalu dalam posisi yang selalu dirugikan.

Inti dari dua arus yang selalu bergerak  ini adalah sudahkah dunia kampus mengabdikan diri terjun merespon kompleksitas dan akumulasi permasalahan yang dihadapi bangsa ini?  Sebagai janji mewujudkan salah satu Tri Darma perguruan tingginya, mengabdikan ilmu pengethuan yang dihasilkan untuk kesejahtraan bangsa lebih-lebih golongan (wong cilik).

Kampus dan realitas negara

Dalam kontek negara, kampus dalam posisi terdepan menciptakan generasi penerus yang sesuai dan diharapkan masyarakat, terlebih bagi golongan (wong cilik).  Keberadaan kampus menjadi sangat penting bagi golongan kecil untuk menciptakan terobosan-terobosan baru untuk mengubah keadaan yang lebih baik. Namun dengan tanggung  jawab berat yang diemban para mahasiswa ini, berbanding terbalik dengan fakta kampus yang ada sekarang. Negara sebagai pembuat kebijakan (dalam kontek pendidikan dan dalam perwujudnya kampus) terliberalisasi dan terkooptasi. Bukan atas nama kepentingan rakyat kecil, tapi lebih berpihak pada golongan elite. Sehingga seperti apa yang pernah dikatakan Marx, ketika struktur negara sebagai ekpresi politik kelas dominan, maka akan wajar jika seluruh kebijakan negara akan diarahkan untuk kepentingan kelas dominan tersebut, dalam hal ini kapitalis atau golongan elit.  Dan juga  berkaitan dengan apa yang di ungkapkan Louis Althusser dalam Ideology State Aparatus, kesadaran masyarakat dibentuk oleh aparatus yang ada dalam negara. Tidak bisa dipungkiri juga kampus (pendidikan) sebagi bagian dari aparatus negara masuk ke ranah tersebut.

Hal ini bisa kita lihat dari rentetan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap dunia pendidikan saat ini. Seperti munculnya undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) No.9 Tahun 2009  sebagai kanal pertama arus komersialisasi kampus, yang  kalau kita telusuri bersumber kepada General Agreement on  Trade in Service (GATS), sebuah agenda rezim yang menangani dunia jasa dalam WTO mengenai privatisasi pendidikan dan ratifikasi kebijakan UNESCO, yang merujuk kepada ide-ide otonomi BHMN. Sejalan dengan upaya ratifikasi GATS tersebut, pemerintah mengeluarkan Perpres No.77 Tahun  2007 yang kemudian diperbarui menjadi Perpres No.111/2007 tentang Daftar Usaha yang Tertutup serta Daftar Usaha yang Terbuka, dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal (UU No.25/27). Dalam lampiran Perpres ini, item no 72,73, dan 74 pendidikan dimasukkan sebagai bidang usaha yang dapat dimasuki penyertaan modal asing maksimum 45%. Hal  ini jelas bahwa dunia pendidikan diarahkan kepada komoditas jasa yang dapat diperjualbelikan.

Kemudian, dalam perjalananya UU BHP inipun menuai kontroversial di tengah masyarakat, sehingga Mahkamah Konstitusi pun secara resmi membatalkan UU ini, karena bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) dan pasal 31 UUD 1945, sehingga pemerintah memikirkan langkah selanjutnya. Keluarlah PP No.6 Tahun 2010 yang keluar pada September tahun 2010, yang menegaskan bahwa PTN berubah statusnya menjadi BLU. Selain itu pemerintah juga sudah menyiapkan dan mengeluarkan UU No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

Dari UU inilah muncul beberapa kebijakan turunan seperti Bantuan Oprasional Perguruan Tinggi Negri (BOPTN), Biaya Kuliah Tunggal (BKT), serta Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang akhir-akhir ini juga banyak dikeluhkan oleh para mahasiswa, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari golongan wong cilik.

Pendidikan sebagai komoditas

Meskipun dengan prinsip dasar yang terlihat baik, dengan modus uang kuliah yang ditanggung mahasiswa semakin lama semakin mengecil, dengan memperhatikan masyarakat yang tidak mampu (logika subsidi silang). Mengakibatkan UKT yang ditetapkan berdasarkan golongan-golongan, mulai terkecil hingga yang tinggi, dari I, II, III, I, V, dan seterusnya. Dari sini kebijakan UKT berimplikasi kepada dua hal:

Pertama, bagi calon mahasiswa biaya yang dibayar orang tua/wali terlihat semakin tinggi. Komponen Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan Sumbangan Pengembangan Mutu Pendidikan (SPMP) yang biasanya dibayar di depan atau dicicil dua kali, kini harus dibagi dua kali.

Kedua, implikasi kepada perguruan tinggi, pola UKT akan menggangu cash flow (aliran kas) pada tahap I sampai III, karena penerimaan dari mahasiswa menurun. Biaya SPI dan SPMP yang biasanya mahasiswa dibayar sekali di muka atau dicicil dua kali, harus diterima secara kumulatif pada semester VIII.

Menurut rektor Undip Sudharto P. Hadi (Suara Merdeka, 2013) kebijakan UKT inilah yang memaksa kampus untuk memutar otak, mengatur penerimaan anggaran demi terjaganya biaya operasional kampus.  Meskipun ada biaya subsidi kampus yang dianggarkan sebanyak 12,5% setiap tahunnya dari Dirjen Dikti, ini belum bisa menutupi aliran kas yang terganggu.

Dari pemaparan terkait UKT inilah, ide liberalisasi kampus dan dunia pendidikan dijalankan. Kampus dijadikan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan logika, siapa yang mampu membayar dialah yang berhak menikmati pendidikan. Dengan ini jelas bahwa wong cilik adalah kelas masyarakat pertama yang paling dirugikan.

Dengan melihat fakta yang sudah dibicarakan di atas, yang harus dipikirkan bersam adalah pertautan antara kampus yang semakin bergerak ke arah kemajuaan  dan wong cilik yang semestinya menjadi lahan pengabdian kampus justru bergerak mundur. Pendidikan yang dipegang atas kuasa negara yang sudah disebutkan di atas.  Ini menjadi tantangan objektif yang harus segera direspon dunia kampus. Perkembangan kampus yang seharusnya juga berdampak langsung dengan peningkatan taraf hidup (wong cilik) harus selalu dipersemestakan kampus di kalangan mahasiswa. Agar Tri Darma Perguruan Tinggi yang menjadi cita-cita luhur kampus masih bisa diharapkan oleh golongan wong cilik.[]

*Penulis mahasiswa IAT UIN Sunan Kalijaga, bergiat di Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD) Yogyakarta.

Komentar

komentar

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of