Lpmarena.com–Intervensi negara dalam menjadikan Papua sebagai lokasi swasembada pangan memberikan dampak buruk bagi rakyat Papua. Hal itu disampaikan Bernando J. Sujibto, dosen Sosiologi UIN Suka, dalam acara Diskusi Film “Pesta Babi” yang digelar oleh Ndelik.idn, Srikandi UIN Suka, LPM Arena, CSSMoRA, dan Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD) di Greenhouse UIN Suka, Rabu (13/05).
Menurut Bernando, proyek swasembada pangan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat Papua karena pembukaan lahannya harus membabat hutan dalam skala luas. Padahal, hutan di Papua tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi sumber penghidupan, pelestarian adat dan budaya masyarakat Papua.
“Pemerintah enggak memerhatikan AMDAL. Para pengembang bisnis ini semuanya punya kepentingan ekonomi dan politik. Ini soal bisnis. Pemerintah gak memerhatikan kemanusiaan,” katanya.
Dilansir dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, pemerintah Indonesia memiliki visi untuk membangun kemandirian produksi pangan. Guna mempercepat visi tersebut, beberapa wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera dijadikan pusat swasembada pangan sebelum akhirnya diperluas ke Papua.
Padahal, menurut Bernando, proyek swasembada pangan yang dilakukan pemerintah hanya intrik politik yang hanya memberikan keuntungan bagi segelintir elit oligarki. Sementara itu, banyak masyarakat kecil, salah satunya masyarakat Papua yang menjadi korban.
“Yang kita khawatirkan adalah secara alam ini sangat berbahaya. Kok lahan gambut dibikin sawah? Aneh sih,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan pemerintah kerap menggunakan pendekatan kekerasan dan tidak partisipatif. Sehingga, masyarakat yang tidak setuju dengan proyek tersebut dianggap sebagai kelompok separatis.
Alih-alih melakukan dialog dan mendengarkan keluhan masyarakat Papua, pemerintah justru terus menambah jumlah militer di Papua. Menurut Bernando, hal tersebut tidak menyelesaikan permasalahan, melainkan hanya akan menambah kekerasan terhadap masyarakat sipil Papua.
“Papua itu punya sejarah panjang dengan kekerasan. Bahkan sejak era Soekarno kan memang pendekatannya militer. Apalagi sekarang mau membangun swasembada pangan dan segala macam yang juga dibarengi militernya,” tegasnya.
Senada dengan itu, Amo, perwakilan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), menyampaikan selain kerusakan ekologis, Papua juga mengalami genosida dan etnosida juga terjadi di Papua. Menurutnya, banyak masyarakat Papua mengalami kekerasan oleh militer karena melindungi tanah mereka.
Menurut Amo, operasi militer di Papua sudah terjadi sejak Tahun 1961. Akibat operasi militer yang masif dan brutal tersebut, banyak masyarakat Papua yang menjadi korban.
“Makanya kami orang Papua penduduknya semakin sedikit, itu sudah menunjukkan bahwa rakyat Papua mengalami genosida,” ujarnya.
Ia juga menuturkan etnosida yang terjadi di Papua mengakibatkan banyak masyarakat yang kehilangan ras, etnis, bahasa, bahkan budaya mereka. Terlebih pada tanggal 1 Mei 1963 masyarakat Papua merasa tidak diberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam penandatanganan perjanjian atas wilayah Papua.
“Karena Papua dikolonisasi, banyak bahasa, budaya, dan tradisi yang hilang. Ini yang terjadi di Papua,” ucapnya.
Menghadapi hal itu, Bernando menyampaikan bahwa masyarakat Papua telah berupaya melawan kolonialisme demi melindungi tanah mereka. Namun, perlawanan tersebut kerap dilumpuhkan dengan mudah oleh kekuatan militer, undang-undang, maupun kebijakan ekonomi.
Melalui pemutaran dan diskusi film Pesta Babi, Bernando berharap masyarakat sadar dan kembali mempelajari kebudayaan daerah masing-masing. Hal itu dianggap penting supaya masyarakat Indonesia memahami bahwa praktik penjajahan masih berlangsung dalam berbagai bentuk.
“Negara ini diisi oleh pemerintah yang beginian, kan hopeless kita. Anak muda harus lebih kuat lagi dan sama-sama bangkit,” tutupnya.
Reporter Aileen Nazla T. | Redaktur Ridwan Maulana | Foto Tim Dokumenter Acara