Tentang Nasionalisme, Artikulasi, dan Revolusi

“Nasionalisme adalah milik yang berharga yang memberi kepada suatu negara tenaga untuk mengejar kemajuan dan memberi kepada suatu bangsa tenaga untuk mempertahankan hidupnya” (Sun Yat Sen)

Oleh: M. Faksi Fahlevi*

Nasionalisme dalam sebuah prolog

Pengertian dan maksud adalah perihal yang utama yang harus kita jelaskan. Sebab itu adalah bagian dari nilai estetis serta budi luhur bangsa kita (indonesia), dalam hal memecahkan masalah. Sehingga artikulasi adalah sebuah kewajiban bagi mereka yang mengaku penduduk bangsa Indoensia.

Apa yang disebut dengan “Nasionalisme”?

Soekarno dalam bukunya, Di Bawah Bendera Revolusi mengutip Ernest Renan, tentang “Bangsa” 1982 ia membuka argumentasinya, jika “Bangsa” itu  menurut pujangga ini adalah suatu nyawa, suatu azas-akal, yang terjadi dari dua hal: pertama, rakyat itu dulunya harus bersama-sama menjalani satu riwayat; kedua, rakyat itu sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Bukanya jenis (ras), bukanya bahasa, bukanya agama, bukan persamaan tubuh,  bukan pula batas-batas negeri menjadikan “Bangsa” itu.

Sebab itu perlu untuk kita pahami jika nasionalisme bukan sebuah narasi, bukan puisi, bukan kata, bukan pula ilustrasi seni rupa. Nasionalisme adalah tembok besar nan gigih, oleh kesatuan aksi yang dipertontokan pada dunia jika kita punya tradisi, punya siasat politik dan ekonomi yang lebih dibandingkan eropa dengan sistem sosialime dan kapitalismenya, serta gaya Islam yang majemuk. Bahkan dalam perjalanan panjang sejarah ia punya cara pandang sendiri dengan apa yang disebut dengan modernisasi. Dan Soekarno menyebutnya dalam Indonesia Menggugat dengan “fajar yang berseri-seri” dan hatinya penuh dengan harapan-harapan yang menghidupkan.

Hal itu bisa dilihat sejak fase pembuahan oleh perhimpunan Indonesia, 1924, dan perumusan oleh BPUPKI (29 Mie-1 Juni 1945). Bangsa ini sudah punyak tujuan yang jelas sebagaimana Yudi Latif dalam tesisnya “Negara Paripurna”. Setidaknya ada empat hal, di antaranya: persatuan nasional, solidaritas, non-koperasi, dan kemandirian, yang merupakan cikal bakal terbentuknya pancasila sebagai falsafah, yang menjadi semangat “nasionalisme”, serta pengangan hidup untuk berbangsa. Di dalamnya setiap warga negera harus taat dan patuh, baik elit politik maupun sipil.

Akan tetapi pada kenyataanya Pancasila berjalan kaku dan tidak bebas nilai sebagaimana di awal berdirinya Pancasila. Ia tidak lagi berprinsip ksatria layaknya garuda. Prinsip kemanusiannya hanya dirasionalisasi oleh kebijkan investasi internasional, tak ayal jika cakar kuatnya banyak melukai hajat bangsa ini. Dengan membabibuta bagi mereka yang menggugat, baik buruh perusahaan, buruh tani, serikat pekerja dan cendekiawan yang turun jalan, dengan alasan mereka telah menentang negara.

Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Adorno, jika proyek modernisasi yang kita rasakan hari ini adalah proses rasionalisasi individu (kapitalisme) demi kepentingan politik investasi. Sehingga pasar membentuk tatanan sosial politik, pendidikan dan, pasar pula yang menentukan kebijakan kemanah arah nasionalisme dikendalikan, dengan struktur kuasa pengatahuan.

Impian nasionalisme baru

Semangat nasionalisme baru adalah semangat merebut ulang dimensi yang telah hilang, serta merekonstruksinya sebagaimana Pancasila sebagai falsafah yang bebas nilai. Walaupun proses pendidikan ini adalah proses pendidikan malapetaka bagi seluruh elemen bangsa yang belum bisa mau terbuka. Oleh sebab itu, setidaknya ada tiga hal penting yang perlu kita pehami;

Pertama, adalah interpretatif. Dalam tradisi platonik, interpretasi adalah upaya pembongkaran kebenaran yang transenden bereksistensi di luar bahasa. Artinya tidak ada kebenaran otonom pada teks atau realitas sosial, setiap individu mempunyai kebebebasan dalam hal berpikir, niat yang baik, serta cita-cita sosial yang bijaksana untuk kehidupan bersama. Sebagaimana Derrida menafsirkan teks sebagai upaya pembebasan, bukan kuasa untuk menguasai (il n’y a pas de hors-texte). Sebab setiap individu dibatasi oleh budaya yang berbeda.

Bisa dibilang semangat interpretatif adalah bagian terpenting dari semangat nasionalisme desentralisasi. Sebab interpretasi adalah upaya kiritis dan partisipasi aktif masyarakat dalam menyikapi persoalan nasional. Baik ekonomi, budaya, dan politik.

Kedua, adalah media komunikasi. Sebagai upaya konsensus kesadaran atas interpretasi individu yang pertama, atau lebih tepatnya menyatukan gagasan yang terpisah dari subyek-subyek. Akan tetapi ini tidak lagi bicara bagaimana teks untuk diinterpretasi dengan analisis hermeneutik. Tapi, komunikasi sebagai kesadaran tindakan instrumental bertujuan, Komunikasi yang juga menjunjung tinggi desentralisasi demokrasi, keterbukaan publik yang di wadahi melalui media komunikasi modern.

Yang jelas ini merupakan tugas besar aparatur pemerintah. Agar supaya ia  tidak hanya sibuk dalam persoalan literasi media, atau hukum tindakan bagi pengguna media. Sudah seharusnya pemerintah di bidang komunikasi dan teknologi, membentuk media komunikasi untuk melakukan sharing pemikiran dan curahan persoalan atas problem masing-masing daerah, serta transparansi anggaran negara. Entah WhatsApp atau Facebook sebagai medianya.

Ketiga, adalah aksi, merupakan sebuah akses dalam implementasi perjuangan dalam dua jalur, ketika pemerintah siap menjalankan jalur desentralisasi maka rakyat berjalan dengan sifat negosiasi. Apabila sebaliknya investasi menjadi pengendali dalam proses perjalanya negara ini, maka anarki adalah jalan untuk aksi. Pada akhirnya revolusi terkehendaki.

*Penulis adalah aktivis Lembaga Kajian Filsafat Sosial (LekFis)

Gambar: www.brilio.net

Komentar

komentar

Related posts

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of