Memorial 29 Agustus Wafatnya Cak Nur: Sebuah Refleksi

Oleh: M. Wildan Sidqi Purwanto*

“Maka dalam demokrasi, seorang pemimpin hanyalah orang pertama dari yang sama” -Nurcholis Madjid-

Tepat 29 Agustus, sebelas tahun lalu, bangsa kita kehilangan salah satu pemikir Islam modernis dan nasionalis terbesar, Nurcholis Madjid, atau populer dengan sebutan Cak Nur. Satu dari varian pemikiran beliau yang menarik dielaborasi adalah mengenai demokrasi atau sikap nasionalis beserta cara pandangnya terhadap kelangsungan arah bangsa. Sebagai salah satu pilar cendekiawan Muslim besar yang menjadi sumber rujukan utama mahasiswa. Sekaligus sebagai perwujudan sikap respektif saya terhadap beliau pada momentum di tanggal ini, tak ada salahnya jika kita kontekstualisasikan pemikiran beliau terhadap kondisi bangsa Indonesia hari ini.

Cak Nur menggambarkan antara demokrasi dan kemaslahatan umum seperti dua permukaan uang logam. Demokrasi –bagi beliau– merupakan sistem politik yang mengantarkan rezim berasaskan ‘keuntungan pribadi’ menuju negara yang berorientasi pada ‘kemaslahatan umum’. Sejenak kita bernostalgia pada memori awal reformasi 1998, di mana proses transisi demokrasi di Indonesia bertolak dari dosa Orba yakni KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Beliau memaknai korupsi sebagai tindakan curang, tak bermoral, dan tidak jujur. Kolusi dimaknai sebagai aktivitas rahasia antara dua pihak atau lebih dengan maksud jahat, curang, dan penuh muslihat. Sedangkan nepotisme diartikan sebagai sikap patronatif dalam lingkungan keluarga sendiri. Ketiga aktivitas Orde Baru tersebut disandarkan atas keuntungan pribadi, bukan kemaslahatan umum. Sampai hari ini pun, warisan Orba yang seharusnya usang tersebut malah justru lestari. Sebutlah karena korupsi yang melembaga, reformasi tak kurang dari proses metamorfosa KKN Orba semata.

Lebih jauh, nihilnya kebebasan asasi menyebabkan negara diselenggarakan tanpa pengawasan rakyatnya. Orde Baru seperti yang kita ketahui bersama, lantas menjadi ladang kejahatan moral masyarakat, kebengisan propaganda massal, kebenaran yang dibungkam,  dan penuh ancaman. Oleh karena itu, demokrasi layaknya oase di padang pasir, pelepas dahaga, malaikat politik yang membawa angin kebebasan asasi. Meminjam bahasa Habermas, demokrasi membutuhkan etika diskursif, yang menjamin setiap partisipan negara mendapat porsi yang sama, bersuara dengan bebas tanpa koersi.

Kebebasan asasi dijamin bukan semata demi kebebasan itu sendiri, melainkan prosedural pemerintahan yang lebih berfaedah, karena pemerintahan yang berjalan tanpa adanya kritik, masukan, dan pengawalan akan nyemplung ke dalam pemerintahan otoritarian-koruptif. Media dan pers selama kurang lebih 32 tahun dipaksa ‘tutup mulut’ dari kebobrokan pemerintah yang mana sangat menciderai semangat kebebasan bersuara. Momentum inilah yang dimanfaatkan Orde Baru untuk melanggeng terus memperkaya diri dan keluarga. Demokrasi juga menjamin dan memberi ruang kritik terhadap kebijakan yang dianggap tak sesuai dengan kehendak umum (general will). Demokrasi yang ideal ini tentunya dapat terwujud jika semua komponen di tiap posisinya masing-masing dalam penyelenggaraan negara harus berpegang teguh, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan.

Bentuk negara republik ini oleh Cak Nur disebut sebagai raison d’etre negara Indonesia modern, yaitu negara yang mendorong dan menciptakan atmosfer tumbuhnya rakyat yang adil, terbuka, dan demokratis. Republikanisme yang ditemukan oleh Machiavelli ini pada prinsipnya mengedepankan kemaslahatan umum sebagai fokus utama. Hal ini akan memantik relasi sosial yang egaliter dan non-eksploitatif yang memungkinkan semua komponen masyarakat punya akses dan porsi yang sama.

Meminjam istilah Thomas Jefferson, I have sworn, eternal hostility against every form of tyranny over the mind of man”, aku bersumpah secara abadi melawan semua bentuk tirani terhadap jiwa manusia. Demokrasi tak mungkin ditegakkan jika rakyat masih didikte oleh kepatuhan mutlak kepada pemimpin yang karismatik. Demokrasi hanya dapat ditegakkan dalamm masyarakat yang mampu mengembangkan pola kepatuhan terbuka, rasional, kalkulatif kepada pemimpinnya. Inilah yang mengantarkan kita pada penegasan Cak Nur yang menjadi alinea pembuka tulisan ini, primus inter pares, seorang pemimpin hanyalah orang pertama dari yang sama.

Melihat kondisi sosial dan pemerintahan yang terjadi di negara kita hari ini, singkatnya, negara ini tak mau bersih dari korupsi. Bahkan semakin gencar dengan varian dosa lama yang beragam. Namun terlepas dari itu, bentuk penghormatan setinggi-tingginya kita berikan terhadap pemikiran Sang Modernis, Cak Nur, walau di tanggal di mana ia mangkat menuju dunia yang lebih ‘abadi’. Long live the king!  []

*Penulis mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga.

Komentar

komentar

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of