Lpmarena.com, Juni lalu keraton Yogyakarta menginstruksikan penggusuran di kawasan pesisir pantai Parangkusumo dengan alasan Restorasi Gumuk Pasir. Pada tahun 2010 surat perintah bongkar turun pada warga sebanyak enam kali, namun bisa dipertahankan warga hingga enam tahun sampai tahun 2016. “Pada September lalu surat penertiban di berikan kepada warga pesisir Parangkusumo, ada sekitar 63 warga terkena dampak penggusuran,” ujar Kawit, warga Parangkusumo.
Tak jauh beda dengan Parangkusumo, di Watu Kodok, Gunung Kidul juga mengalami hal serupa. Warga setempat terancam terkena penggusuran karena masuknya investor yang di tandatangani oleh Sultan. Warga Watu Kodok terancam terkena gusur apabila proyek investor tetap berlanjut dan warga tidak mempertahankan haknya. “Warga Watu Kodok diminta untuk meninggalkan Watu Kodok tanpa ganti rugi tanpa relokasi,” ujar Rubiyanti, warga Watu Kodok.
Kawit dan Rubiyanti merupakan dua dari sekian banyak warga terdampak penggusuran atas nama Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) yang hadir dalam diskusi Lemahmu Udu Duwekmu: Mengurai Hak atas Tanah Perspektif Warga DIY yang diinisiasi oleh komunitas Jogja Darurat Agraria, Selasa (20/09) di Teatrikal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.
Pada kesempatan tersebut Kawit juga menyatakan Universitas Gajah Madah (UGM) turut berperan dalam penggusuran tersebut. Pasalnya, UGM merupakan pihak yang hendak mengembangkan Laboratorium Geospasial Gumuk Pasir, yang berkonsekuensi pada penggusuran puluhan rumah dan pembabatan pohon.
Penggusuran warga Parangkusumo rencananya akan dieksekusi pada 1 Oktober. Kawit mengatakan intelektual seharusnya memperjuangkan hak rakyat, bukan malah menindas. Maka ia menyerukan pada seluruh mahasiswa, dosen, dan seluruh peserta diskusi untuk ikut turun ke jalan. “Silakan para mahasiswa, para ahli hukum dan rakyat semua untuk membantu menegakkan keadilan!” pekiknya.
Reporter: Faksi Fahlevi dan Ajid Fuad
Redaktur: Lugas Subarkah