Mempertanyakan Legalitas SG/PAG

Lpmarena.com, Status tanah Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) yang belakangan diklaim oleh pemerintah DIY sebagai milik Keraton Yogyakarta untuk beberapa pembangunan, mulai digugat warga terdampak. Komunitas Jogja Darurat Agraria mencatat setidaknya ada 20 kasus perampasan tanah warga di wilayah DIY yang mengatasnamakan SG/PAG. Fakta ini memicu keprihatinan sekaligus pertanyaan, sebenarnya sejauh mana legalitas SG/PAG menurut hukum Indonesia, sehingga mampu merampas hak masyarakat untuk hidup di atas tanahnya sendiri?

Pertanyaan itu coba digali oleh komunitas Jogja Darurat Agraria dalam diskusi Lemahmu Udu Duwekmu: Mengurai Hak atas Tanah Perspektif Warga DIY yang berlangsung di Teatrikal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Selasa (20/09). Diskusi itu dihadiri langsung oleh beberapa warga terdampak SG/PAG dari Parangkusumo, Watu Kodok, Kulon Progo wakil Wahana Tri Tunggal (WTT), dan Kulon Progo wakil Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP).

Tukijo, warga Kulon Progo anggota PPLP-KP yang sempat dipenjara selama tiga tahun karena perlawanannya terhadap Tambang Pasir Besi PT JMI mengatakan, pemerintah seolah menutup mata pada nasib warga. Padahal di wilayah pesisir Kulon Progo, dulu yang membuka lahan gersang sampai sekarang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk bercocoktanam adalah masyarakat sendiri dengan usaha yang tidak mudah dan bertahun-tahun. Lalu sekarang saat banyak korporasi dan investor masuk Jogja, pemerintah seenaknya mengklaim tanah itu sebagai miliknya. “Persoalannya ini cuma pada satu orang, Raja yang sekaligus menjabat Gubernur!” ucap Tukijo.

Status SG/PAG yang telah ada sejak masa kolonial memang kembali diakui di Provonsi DIY sebagai produk dari Undang-Undang Keistimewaan yang disahkan tahun 2012 lalu. Meski bertentangan, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang resmi berlaku di Indonesia tidak dapat digunakan untuk melawan status tersebut, karena keduanya setara. Hal ini disampaikan oleh Pegiat Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria, Paramita Iswari. Menurutnya, jika ingin melawan, kita harus menggunakan hukum yang lebih tinggi, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. “Pasal 33 ayat 3, ada yang hafal?” tanyanya pada peserta diskusi.

Baca juga  Menjelajah Pemikiran Romo Mangun

Paramita mengibaratkan fenomena yang terjadi saat ini seperti jeruk makan jeruk. Ia melihat Sri Sultan HB X sebagai Raja sekaligus Gubernur, memiliki dua peran. Di satu sisi ia adalah pembuat kebijakan, di sisi lain ia adalah pemilik aset. Maka yang terjadi adalah ia mengatur asetnya sendiri. “Badan hukum privat yang mempunyai wewenang publik, ini merupakan hal yang lucu dan terkesan Jeruk makan jeruk,” ujar Paramita.

Reporter: Ajid Fuad dan Lugas Subarkah

Redaktur: Isma Swastiningrum

Komentar

komentar

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of