Ketika Pungli Berhasil Menggerogoti Integritas Bangsa Ini

Ketika Pungli Berhasil Menggerogoti Integritas Bangsa Ini

Oleh: Muadz Anshori*

Akhir-akhir ini pungutan liar atau pungli mendadak menjadi isu perbincangan publik. Pungli merupakan pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya dilakukan. Berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pelaku pungutan liar di Kementerian Perhubungan, kini pungli menjadi tenar di kalangan masyarakat. Kasus pungli telah mencerminkan betapa bobroknya kinerja para pejabat/aparat daerah. Fungsi pejabat atau aparat dalam menegakkan kejujuran dan transparasi telah mengalami degradasi. Mereka telah melanggar tugas pokok dan fungsi yang sebagaimana mestinya.

Upaya pemberantasan pungli telah ramai dibicarakan pasca presiden Jokowi menginstruksikan pungli untuk dibabat habis. Jika kita melihat, kasus pungli sudah sejak lama menjadi budaya yang dilakukan pejabat/aparat nakal di negeri ini. Namun, baru akhir-akhir ini kasus pungli menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Kasus pungutan liar telah ada sejak Indonesia masih berada pada masa penjajahan. Penamaan pungli baru diperkenalkan sejak bulan September tahun 1977, saat Kepala Operasi Tertib dan Menteri Penertiban Aparatur Negara melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB) yang menjadikan pungli sebagai sasaran utama.

Kalau kita melihat di sekitar kita, beberapa minggu terakhir telah ditemukan 235 kasus pungli di ligkungan penegak hukum, yaitu kepolisian. Hal ini menjadi salah satu contoh bahwa pungli telah menjadikan aparat kita kehilangan kewibawaannya dalam menegakkan hukum yang adil. Mereka telah kehilangan komitmen dalam menegakkan hukum yang transparasi dan adil. Pendapatan daerah yang seharusnya milik negara diambil degan seenaknnya sendiri oleh segelintir orang guna memperkaya diri sendiri. Sehinngga pembangunnan yang harusnya segera terealisasikan akan terhambat dengan adanya pungli ini.

Pungutan liar tidak hanya terjadi di lingkungan aparat penegak hukum saja melainkan juga di lingkugan pendidikan, bongkar muat barang, parkir, dan pungutan masuk tempat wisata. Bahkan  sekarang pungli tidak hanya dilakukan dikalangan pejabat daerah di daerah perkotaan saja, melainkan sudah sampai di tingkat kecamatan, kelurahan, sampai tingkat RT. Masyarakat awam yang tidak tahu apa-apa seakan menjadi korban dari kasus ini. Masyarakat merasa takut untuk melaporkan adanya kasus pungli yang menimpanya. Tidak hanya itu, mereka terkadang juga mendapat tekanan dari pejabat atau aparat yang ada.

Baca juga  Menggerutu

Pada dasarnya pungutan liar tergolong bagian dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun, apakah daya pada kenyataannya kasus ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah sejak dulu. Sampai akhirnya pungli telah merajalela di penjuru kota maupun desa di negeri ini. Maka tidak heran jika pelayanan publik di negeri ini semakin bobrok. Pungli saat ini telah menggerogoti moral dan pejabat dan aparat kita di tanah air.

Mereka para pejabat yang menyalahgunakan wewenang jabatan untuk melakukan pungli memiliki alasan yang bermacam-macam. Faktor moral, ekonomi, dan budaya yang terbentuk di suatu lembaga untuk melakukan pungli menjadikan pungli sebagai hal yang biasa dilakukan. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan dari atasan juga menjadikan pungli susah untuk dihentikan. Akibatnya pungli membuat pembangunan dann perekonomian daerah menjadi terganggu.

Kegagalan pemerintah dalam mengatasi kasus pungli telah menyebabkan masyarakat bersikap skeptis dan membiarkan mereka para pejabat/aparat daerah melakukan praktik pungli. Komitmen kuat untuk menegakkan hukum dan reformasi birokrasi menjadi kunci dalam membrantas pungli. Operasi Tangkap Tangan (OTT) harus terus dilakukan agar budaya pungli yang sejak lama dilakukan sedikit demi sedikit bisa teratasi. Perbaikan sistem, pengawasan yang ketat, dan penindakan secara tegas para pelaku praktik pungli harus segera dilakukan guna mencegah budaya pungli menguasai negeri ini.

Kasus pungli telah menggerogoti integritas bangsa yang menjadikan terdegradasinya pelayanan masyarakat di berbagai bidang. Pungli telah berhasil menguasai bangsa ini dengan membuat keadilan dalam pelayanan publik tidak berdaya. Kepala daerah harus mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kasus ini dan menjamin perlindungan bagi pelapor termasuk saksi dan korban untuk mencegahan semakin maraknya praktik pungli di kemudian hari. Masyarakat harus dijadikan pelopor pengawas pungutan liar yang ada disekitarnya.

Baca juga  Mahasiswa Perlu Kenal Budaya Lokal

Masyarakat harus bersiap berkontribusi dalam menyelesaikan masalah yang ada di bangsa ini. Diantaranya harus anti dan melawan pungli. Mereka harus menjadi pengawas dalam menjadikan para aparat dan pejabat yang bersih dan bebas dari pungli. Menjadi pelopor kejujuran dan keadilan merupakan hal yang wajib dimiliki setiap orang.

Peran aktif masyarakat dalam melaporkan adanya praktik pungli sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Masyarakat harus ikut aktif unntuk melaporkan adanya praktik pungli ini. Terlebih dengan adanya laman website yag disediakan pemerintah (saberpungli.id) atau dengan melalui SMS ke 1193 menjadi kemudahan bagi masyarakat sendiri dalam melaporkan kasus ini.

Sudah saatnya masyarakat harus merubah diri utuk menghindari pungli. Rakyat harus berani tegas menolak adanya pungli yang dilakukan aparat atau pejabat daerah. Pemerintah juga harus membina masyarakat untuk sadar akan hukum sebagai usaha pembangunan Sumber Daya Manusia yang lebih paham dan mengerti tentang hukum. Selain itu, pemeritah juga harus membina dan mengembangkan pengetahuan serta kewibawaan para aparat dan pejabat daerah agar pada nantinya dapat meningkatkan ketertiban hukum dalam mengayomi masyarakat.[]

*Penulis mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Komentar

komentar

Share:

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of