Sukamulya Genting: Solidaritas Bela Tanah

Oleh: M. Mahrus Fauzy*

Mega proyek Pembangungan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) kembali digalakan oleh Pemprov Jabar dan Pemda Majalengka. Bersama dengan pejabat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kamis, 17 November 2016, pemerintah melakukan upaya pengukuran atas tanah yang berada di Desa Sukamulya, Kec. Kertajati, Kab. Majalengka oleh sejumlah pihak utusan. Mega proyek ini dikuatkan dengan dikeluarkannya Perpres No. 30/2015 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum (infrastruktur), serta PP No.3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Termasuk rencana proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Yang kemudian berdampak pada berbagai sektor, khususnya pada alih fungsi lahan atau dalam pembebasan tanahnya.

Warga masyarakat Desa Sukamulya termasuk dalam wilayah yang nantinya akan dijadikan landasan pacu ini masih mempertahankan penolakanya terhadap rencana pembangunan infrastruktur bandara yang  diproyeksikan menjadi terminal udara internasional kebanggaan Jawa Barat, yang akan menjadi trayek operasional penerbangan kurang lebihnya lima juta penumpang setiap tahunnya.

Tercatat hingga Kamis 17 November 2016 sejak 4 Agustus 2016 dilakukan upaya pengukuran untuk penggusuran oleh Pemda Jabar, Pemda Majalengka, pejabat terkait dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas tanah warga Sukamulya, Kec Kertajati Kab Majelangka. Namun parahnya pada upaya terkini pejabat pemerintah dengan mengerahkan kurang lebih 2000 personel keamanan dari Polda Jabar, Polres Majalengka, Polsek se-Majalengka, TNI dan Satpol PP, dan gabungan dari beberapa institusi keamanan daerah setempat diantaranya Polres Indramayu dan Sumedang, sudah disiapkan beberapa truk dalmas, mobil gegana, mobil ranger, dan satu buah water canon, atas pertimbangan keamanan pelaksanaan pengukuran yang dilakukan petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sekiranya hal itu berlebihan dan sengaja menakuti warga agar melepaskan tanahnya. Nyata, sekali pemerintah hendak memaksakan hasratnya atas nama pembangunan dan kepentingan umum demi menjalankan proyek BIJB, yang sarat dengan pelanggaran-pelanggaran hak dasar warga atas tanah dan penghidupannya. Sebagai bentuk penolakannya, warga yang semula hanya berbaris dan menghadang petugas untuk melakukan pengukuran atas tanahnya itu. Namun, merasa aksi penolakannya tidak diindahkan dan merasa tidak ada upaya dari pejabat pemerintah yang pada saat itu hadir untuk melakukan dialog, akhirnya salah satu warga berteriak dan membunyikan petasan. Hingga memicu kerusuhan dan aksi bentrok pun terjadi antara warga dan personel keamanan.

Kericuhan pun akhirnya memanas, pukul 12.35, aksi anarkis pun tidak dapat dielakan lagi, aparat keamanan menghajar mundur warga yang keras kepala, pentungan dan gas air mata ditembakan kepada aksi massa. Pendekatan militeristik dan tindakan represif ini jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dan petunjuk dasar tentang penggusuran dan pemindah lokasian. Wajar saja warga melakukan aksi protes, sebab pihak-pihak yang berwenang sebelumnya tidak melakukan dialog terbuka bersama warga masyarakat desa dan kepada pemilik tanah yang kontra terhadap proyek pembangunan tersebut. Justru terkesan ada upaya paksa dengan sengaja menerjunkan ribuan personel keamanan.

Hal ini yang selanjutnya disayangkan sejumlah pihak, negara yang semestinya memprioritaskan aspirasi rakyat, memelihara hak-hak rakyat, hak warga negara yang tanahnya dialihfungsikan untuk kepentingan umum. Hak untuk mendapatkan informasi secara terbuka terkait proyek pembangunan ini justru memaksa dan melakukan tindakan intimidasi. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa 16 orang warga terluka karena terkena serpihan gas air mata yang ditembakkan aparat keamanan pada saat kericuhan. Enam orang lain ditangkap dan empat di antaranya langsung dibawa pihak kepolisian. Kerugian fisik maupun psikis dialami oleh warga Sukamulya. Warga mengalami depresi dan trauma, yang paling rentan adalah perempuan dan anak-anak. Selain itu berdampak pula kerugian warga pada sisi ekonomi, beberapa fasilitas warga rusak, diantaranya gubuk dan pos jaga, dan diperkirakan 70 hektar sawah rusak berat disebabkan terinjak-injak.

Tindakan barbar aparat kepolisian tidak hanya disayangkan oleh sejumlah pihak, namun juga bersama-sama disuarakan untuk membela kehidupan petani. Sesungguhnya pemerintah saat ini telah mengusik ketenangan hidup warga, pendekatan kekerasan dengan menggunakan alat kekuasaan menjadi sangat tidak mendasar, dan dapat pula diindikasikan sebagai kebijakan yang tidak mempertimbangkan masa depan rakyat. komunikasi yang dialogis mestinya di kedepankan, hal itu tidak boleh dihentikan.

Pilihan dengan cara musyawarah adalah prinsip demokrasi. Sebab sejatinya mereka hanya ingin mendapatkan kepastian masa depannya, bukan sekedar harga tanahnya. Polemik yang terjadi saat ini lantaran keputusan sepihak oleh 11 kepala desa yang menandatangani surat pernyataan yang menyatakan: Kami dan seluruh warga masyarakat desa mendukung atas rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat seluas 5000 hektar. Jumlah KK: 1305 KK, yang terletak di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka; Surat tersebut ditandatangani pada 14 Oktober 2004. Padahal hingga saat ini, hanya terdapat 300 KK yang mendukung pembangunan BIJB. Sementara 1005 KK atau mayoritas warga di 11 desa tersebut menolak adanya pembangunan bandara internasional tersebut. Dengan demikian respon penolakan warga sebetulnya sudah berlangsung sejak lama.

Sosialisasi pihak BIJB pun tidak sepenuhnya dipahami masyarakat, selain itu kepastian penghidupan dan kehidupan masyarakat pun kedepannya bias. Pemenuhan hak dan ganti rugi bagi masyarakat yang tanahnya diambil alih untuk kepentingan umum atau pembangunan ini tidak tegas dan cenderung mengkhawatirkan, seperti konflik-konflik yang sama di berbagi tempat lainnya. Dari kekhawatiran inilah yang kemudian mengobarkan semangat warga Desa Sukamulya untuk bertahan dan mempertahankan tanahnya. Mereka tidak ingin menuruti paksaan pejabat pemerintah untuk melepaskan tanahnya sebagai pilihan terakhir.

Mobilisasi aparatur keamanan yang berjumlah ribuan personel tak menyurutkan pertahanannnya. Mereka sadar penghidupan dan kehidupannya adalah dari lahan pertanian, dan mereka tidak ingin seperti desa-desa lainnya yang terdampak tidak dipenuhi hak-haknya dan dibiarkan terlantar. Warga Desa Sukamulya sebelumnya memang sudah meyakini proyek pembangunan BIJB ini akan berlanjut hingga rampung target pada 2017.

Aksi penolakan pun tidak dapat merubah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan sinyalemen pemberhentian penggusuran terkait pembangunan landasan pacu bandara ini. Apa yang dilakukan warga masyarakat Sukamulya sekiranya dapat diapresiasi dan diperjuangkan bersama. Efek ekonomi,sosial dan budaya akan menjadi problem yang serius jika hari ini konflik masyarakat petani tidak segera diantisipasi. Reforma agraria dan program nawacita Jokowi-Jk hanya memiliki tempat negosiasi dengan para pengembang dan korporasi, bukan rakyat dan masyarakat setempat.

Praktik kekerasan dan manipulasi diamanahkan kepada pejabat dan aparatur keamanan. Ada kontradiksi antara keinginan pemerintah dengan mendorong swasembada pangan, tapi di sisi lain lahan petani justru dirampas lewat kebijakan infrastruktur pembangunan. Konflik agraria di sejumlah tempat lainnya dapat di refleksikam kembali, kekuasaan dan wewenang sebuah lembaga ternyata berbanding lurus dengan potensi pelanggaran yang akan dilakukan. Pembangunan kepentingan umum bukan basis pembenaran untuk merampas hak-hak rakyat. Tindakan kekerasan dan intimidasi sejumlah utusan negara tidak dapat di benarkan. Menunjukan arti agenda pembangunan dan perkembangan ekonomi ini hanya sepihak. Bukan untuk rakyat, bukan untuk petani.

Agenda pembangunan infrastruktur dan agribisnis ala Jokowi harus perlu di kritisi secara konstan, sebagai bentuk pengawalan atas kebijakannya yang seringkali menyimpang dari kepentingan sandang pangan rakyat. Bukan hanya pada penegakan hak-hak rakyat yang tanahnya dialih fungsikan, tetapi juga pada penegakan hak warga negara yang demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia terkait dengan agenda pembangunan infrastruktur pemerintah. Sehingga sangat perlu untuk melakukan gerakan perjuangan; solidaritas aksi bela tanah masyarakat petani. Tidak hanya di Sukamulya, juga di tempat lain yang mengalami konflik serupa. Kebijakan punya ketundukan kepada kepentingan rakyat, dan rakyat yang berdaulat adalah rakyat yang menjadi penentu nasib bangsanya. Petani adalah rakyat yang berdaulat atas tanahya![]

*Penulis mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Beri Komentar

Send this to a friend