Hak Atas Kota Adalah Hak Penduduk, Bukan Hak Kapital

Hak Atas Kota Adalah Hak Penduduk, Bukan Hak Kapital

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lpmarena.com, Kota selalu menghadirkan kontradiksi, megah dan suram. Dinding-dinding kota terbuat dari kebanggaan dan darah sekaligus. Usaha untuk mencegah terjadinya pembangunan yang timpang tanpa menghiraukan dampak sosial dan ekologis pada masyarakat merupakan panggilan kemanusiaan yang perlu direspon bersama. Hal inilah yang mendasari The Asian Muslim Action Network (AMAN) dan Lembaga Pers Mahasiswa ARENA menggagas diskusi publik dengan tema “Kota Untuk Siapa?”, Kamis (8/12), di Teatrikal Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Hadir sebagai narasumber Elanto Wijoyono dari penggerak Jogja Ora Didol, Yogi Zul Fadhli dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, dan Ronggo S. Gumelar selaku pemenang lomba foto “Kota Untuk Siapa?”.

Elanto Wijoyono menjelaskan hak atas kota adalah hak bagi setiap penduduk baik saat ini dan masa mendatang. Sebab penduduk juga terlibat menempati, menggunakan, dan menciptakan kota. Menggunakan sistem yang adil, inklusif dan berkelanjutan serta membuat penduduk sebagai common goods yang sangat vital bagi kualitas hidup setiap individu. Adapun komponen kota sebagai common goods yakni, sebuah kota yang bebas dari diskriminasi, memiliki aspek kewargaan yang inklusif, memiliki jaminan partisipasi politik, memiliki ruang publik yang berkualitas, menjamin kesetaraan gender, menghargai keragaman budaya, memenuhi keadilan sosial ekonomi, serta berperan sebagai sebuah sistem dalam konteks habitat dan ekosistem bersama.

Mengutip suatu teori terkait pembangunan, Yogi Zul Fadhli menjelaskan pembangunan tidak lepas dari dunia kapital, untuk menanam modal yang orientasinya kepada nilai ekonomi. Hal ini akan berdampak konflik karena pihak pemodal tidak mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi kepada masyarakat sekitar. Hal semacam ini tidak adil dan tidak ada kemaslahatan bagi masyarakat, seperti di film dokumenter dengan judul “Di Belakang Hotel” di kawasan Bantul. Dari pihak pemilik hotel tidak bertanggung jawab atas keringnya air sumur masyarakat di belakang hotel, di tahun sebelum dibangun hotel meskipun pernah mengalami krisis air, tapi tidak sampai kering.

Baca juga  Aksi Sosialisasi Bagi Penderita Skizofrenia

Yogi menambahkan, pemerintah saat ini banyak menjalankan hukum represif, di mana hukum dijalankan sesuai dengan kemauannya sendiri. Sehingga memudahkan perizinan pembangunan melalui badan layanan hukum, yang seharusnya kepada kepala daerah. “Tugas pemerintah bukan tataran kompetitif yang melulu mengais keuntungan ekonomi dengan melakukan investasi-investasi, Akan tetapi pemerintah sebagai partner negara seharusnya melindungi dan membangun kualitas warganya,” ujar Yogi.

Magang: Abd. Hakiki

Redaktur: Isma Swastiningrum

Komentar

komentar

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of