Lpmarena.com-Jogja merupakan sebuah kota yang terkenal dengan sebutan kota pendidikan, kota budaya dan kota pariwisata. Dari ketiga hal yang menjadi ikon kota tersebut, Jogja memperoleh banyak pemasukan atau pendapatan.
Dikatakan oleh Gregorius Sahdan, Kepala Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD APMD Yogyakarta, pendapatan asli daerah di Yogyakarta termasuk tertinggi di Indonesia. “Pendapatannya lebih dari 500 milyar,” ucap Gregorius dalam Diskusi Proyeksi Peran Masyarakat Sipil Yogyakarta Pasca Pilwali 2017 yang diadakan oleh komunitas Warga Berdaya di Hall STPMD APMD Kamis(19/01).
Namun, tingkat kemiskinan di Yogyakarta termasuk tinggi. Di tahun 2014, angka kemiskinan mencapai lebih dari 15 persen, dan di tahun 2016, angka kemiskinan mengalami kenaikan.
Tidak hanya itu, kota yang mendapatkan pendapatan terbesar pemerintah dari industri pariwisata ini, hanya mampu mengembangkan situs pariwisatanya saja. Tanpa bisa meningkatkan kualitas warganya, kualitas hidup juga kualitas kesejahteraan. “Ketika pariwisata menjadi sumbangsih pendapatan terbesar kota Jogja, masyarakat tidak diberi peningkatan kualitas hidup,” Gregorius.
Yogyakarta belum memenuhi syarat kota ideal, begitu disampaikan oleh Gregorius. Ia juga memberikan kualifikasi, bahwa untuk menjadi sebuah kota ideal, maka perlu mengambil beberapa langkah, antara lain komitmen kota berwawasan lingkungan, konsisten pembangunan berkelanjutan, mewujudkan kota berkeadilan sosial, dan yang paling utama adalah merebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk rakyat. Yang didasari Rancangan Pendapatan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Selama ini pemerintah desa tidak melakukan sosialisasi kepada warga terkait besaran APBD yang diterima masing-masing daerahnya. Maka perlu adanya kontrol dan pengawasan lebih ketat oleh masyarakat. “Sehingga bangun desa tanpa saweran dari tiap warga,” lanjut Gregorius.
Dari jumlah anggaran APBD sekitar 500 milyar rupiah pada periode kepemimpinan lima tahun terakhir, sekitar 52 persen ekonomi Jogja dinikmati oleh 20 persen warga Jogja dari kalangan ekonomi atas. Sementara itu, hanya 40 persen warga kelas bawah menikmati 15,7 persen ekonomi Jogja dan selebihnya dinikmati oleh warga kelas menengah.
Angka yang mengejutkan, menimbang beberapa penghargaan yang diperoleh Yogyakarta. Diantaranya Peringkat 1 kota nyaman huni, kota peduli HAM, dan masih banyak lagi. Namun realita yang terjadi, pembangunan ekonomi Jogja sebagian besar diperuntukan warga borjuis yang justru mengesampingkan masyarakat miskin.
Reporter : Lailatus Sa’adah
Redaktur : Wulan