KRITIK ATAS METAFISIKA NEGARA KESEJAHTERAAN

Sebab yang hilang dari kita adalah keberanian me-negasi, yang hal itu membuat peradaban berhenti…….

 Oleh : Iqbal Nurul Mashun*

Lebih tepatnya,Walfare State. Dimana mitos kesejahteraan negara modern dibangun, demi kepentingan kalangan elite politik untuk terhindar dari krisis dunia yang melanda negara maju. Saudara saya Atiqurrahman, dalam tajuk tulisanya yang berjudul “Menyoal Kesejahteraan Indonesia”, tengah mewanti supaya Walfare State berjalan sebagaimana hukum idealnya, sama halnya mengemis supaya aparatur pemerintah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.

Saya tak menyalahkan pendapatnya, saya kagum dengan kemas kata dan jiwa kritisanya yang mewarnai pemikiran di Kancah Pemikiran Alternatif.  Yang jelas, Sebagai keluarga yang sama merasakan gejolak politik indonesia yang di landa krisis ganda, baik teologi, maupun materi. Menyebabkan saya bermaksud untuk ikut larut dalam diskursus yang akut oleh “Pola aktivitas kapital rente atau perburuan keuntungan dalam aspek ekonomi” dalam keluh kesah yang ia rasakan.

Tentu memandang indonesia tidak seperti Marx yang memandang negara Jerman, peserta negara Prusia yang dirumuni oleh kepentingan yang ekonomistis, peserta kerumitanya tentang filsafat idealisme Hegelian yang fasis, yang pada akhirnya melahirkan tesis bahwa sejarah manusia adalah sejarah kelas.

Ada pemilik modal dengan segalah perangkat alat produksinya, dan kelas jasah yang sering kita sebut dengan kelas sengsara. Tentunya sebagai catatan kecil yang perlu kita kaji lebih detil, bahwa ternyata kita tidak hanya menghadapi kelas konstitusi kolonial yang menguasai pasar indonesia, seperti World Bank, WTO, dan kawan lainya, melainkan kita juga menghadapi rente yang mencerabut keharmonisan masyarakat indonesia, berpura-pura menjadi orang yang bijak berselimut kepentingan.

Tawaran konvensional, bukan sebuah solusi, dan mengembalikan segala orientasi dan aktivitas-aktivitas ekonominya ke UUD 1945 khususnya pasal 33. Hal tesebut akan membuat kita lebih sakit hati. Sebab baginya politik negara tak ada hubunganya dengan moral, dan nilai. Ia tak percaya ada yang disebut dengan baik, ia hanya percaya bahwa politik sebagai perang, siap brutal. Segalah tipu harus dipakai, agama dan pengertian kemanusian kerap kali ditonjolkan sebagai alasan rasional demi kepentingan perang.

Baca juga  Tiga Pertanyaan untuk Bangsa Indonesia

Terkadang saya membenarkan pernyataan teman kos saya Jefri, selaku peganut taat agama kristen katolik, bahwa “Al kitab dengan seruan moralnya tidak akan bisa membuat jerah pemerintah yang korup, apalagi seruan manusia seperti kita.” Hal tersebut membuat saya lebih sadar, suara tuhan saja di langgar bagaimana harapan, walaupun kita mengunakan ejaan yang benar dalam bentuk proposal.

Pada dasarnya yang perlu kita didik atau ajar bukan pemerintah, melainkan kritik atas akal budi manusia yang tak berani bersuara. Tak harus banyak langkah, cukup baca buku, diskusi dengan terbuka. Sebagaima teman saya, Hakiki dan Rosi (Mix), membuat lingkar studi yang berani, tentang ekonomi politik yang berbasis pangan lokal, sebagai ikhtiar untuk menyambut masyarakat orang kuat lokal.

Disini saya mencoba untuk menganalisa, persoalan apa yang menjadi penyebab negara kita tak harmomi. Pertama, sebab masyarakat kita tak berani memasukkan kritik pada diri sendiri, lebih cenderung menyalahkan negara, yang tak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, peserta hukum yang tak berpihak pada rakyat. Bagi saya hal ini wajar saya katakan dalam politik, bahwa ini adalah persoalan perang. Dalam perang, Upaya yang lebih radikal menurut saya adalah, membangun kekuatan massa yang berkesadaran politik pula. Rakyat didik dan diberikan penalaran logis, untuk selalu ragu atau tidak percaya pada kebijakan hukum Walfare State, yang secara politik sebagaimana Martin Suryajaya menyebutnya adalah “Durjana”.

Ada pendapat menarik dari Paul Ricoeur, ketika ia menulis esai tentang , Paradoks Politik, ia berpendapat jika pengertian politik bermakna mendua pada satu cinta, politik kewargaan ideal : “a specifically political rationality, and a specificality political evil”. Kemudian Ricoeur mengunakan peristilahan baru untuk membedakan keduanya. Pengertian the political (yang politis) adalah “Realisasi dari relasi manusia yang tidak dapat direduksi ke dalam konflik kelas dan berbagai kepentingan“ adapun arti dari “Politik” adalah bentuk kejahatan dan permainan kekuasaan. Oleh sebab itu, kita dapat memperhatikan dimana aktor politik di indonesia yang “politis”, dalam artian bersandar pada konsep akal budi (imanen) dan yang hanya mencari popularitas dalam upaya kepentingan kekuasaan semata “Politik”.

Baca juga  Merajut Kembali Konsolidasi Persma di Indonesia

Tegas, saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Alain Badiou, Walfare State untuk menormalisasi kekuasanya melebur satu makna akan kepentingan ekonomi borjuis, dengan mengunakan upaya pendidikan, untuk kesadaran pada kehendak pasrah pada pasar, atau budaya konsumerisme.

Oleh karenanya pendidikan alternatif berbasis harmoni kerakyatan adalah upaya radikal, yang harus didukung oleh kalangan intelektual upaya kegiatan diskursus wacana tentang ekonomi berbasis pangan lokal, yang sekaligus menyelam secara simbolik pada budanya, sebab kebudayaan itu sendiri adalah penangkal demokrasi Walfare State (baca Fukuyama; The end of History and The last Man). Dengan alasan bukan menyalamatkan negara, melainkan menyelamatkan rakyat dari hegomini negara. Selain itu Gunaman Muhammad meyebutnya politik negara disisi yang berbeda adalah sinisme itu sendiri. Rakyat dirangkul ketika pilkada dan pemilu saja, setelah itu membuat rakyat hatinya nyilu.

Kedua, setelah mengkritik diri bawah kita telah di jinakkan oleh kekuatan hukum Walfare State yang begitu memberikan harapan palsu akan kerharmonisan dalam tubuh negara, hal tersebut telah membuat kita sadar, bahwa indonesia terlalu besar menjadi negara dan panutan hukum rakyat yang berbasis nusa atau kepulauan yang mempunyai tradisi yang berbeda. Oleh sebab itu suara lebih terbuka, politik harus lahir secara internal di setiap suku budaya dan pertanian yang ragam, bukan lahir dari pendidik yang tak berbidang atau lingkar yang bukan wilayanya, seperti aparatur negara. Dimana setiap unit memiliki kebijakan hukum tersendiri yang di bentuk oleh akal budi. Sebab sekali lagi Walfare State adalah mitos, yang bertentang dengan prinsip modernitas yang menyebabkan krisis legitimasi begitu kata Habermas.

*Penulis adalah pujangga timur asal Sumenep Madura, yang hari ini kebetulan lagi singga di sosiologi agama UIN Sunan Kalijaga.

Komentar

komentar

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of