lpmarena.com-Tidak adanya sikap tegas dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), pada audiensi dengan ketua kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) angakatan 93, membuat mahasiswa berang. Mahasiswa mendesak agar LPPM tidak hanya menyampaikan aspirasi mahasiswa ke birokrat, melainkan mencari alternatif agar dana stimulan tetap bisa turun. Audiensi tersebut digelar Senat Mahasiswa Universitas, Rabu (19/7) di Ruang Rapat gedung Pusat Administrasi Umum (PAU) lantai 3.
Ketua Sema Universitas Viki Artiando Putra mengungkapkan, audiensi tersebut bermaksud mengklarifikasi dan mengupayakan turunnya dana stimulan. Kelangkaan dana tersebut diakibatkan tidak adanya Akun Bansos dan Lembaga luar yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan KKN. Namun, Viki optimis dana stimulan tetap mungkin diturunkan. Hal itu mengaca pada KKN sebelumnya, yakni angkatan 89 tahun 2017 yang tetap ada meski tidak ada sokongan dari Akun Bansos juga lembaga luar.
“Tahun lalu Senat bisa kok mengaudiensikan dan mendorong LP2M untuk mengupayakan adanya dana bantuan. Bisa dieksekusi di masing-masing kelompok,” ungkap Viki.
Sebab itu pihaknya mendesak agar LPPM tidak hanya menyampaikan keluhan mahasiswa pada WR I atau WR II. Melainkan mengupayakan agar dana bantuan bisa diturunkan. “Tidak perlu saling lempar wewenang ini dan sebagainya,” kata Viki mengingatkan.
Ibnu Hibban, perwakilan dari Dewan Mahasiswa (Dema) Universitas yang hadir dalam pertemuan tersebut, diikuti beberapa ketua kelompok juga meminta agar LPPM tidak hanya menerima keputusan. Namun mengupayakan lobbying dengan rektorat dan mencari alternatif.
Dalam forum tersebut, mahasiswa juga mempertanyakan kepada LPPM yang diwakili oleh Kepala Pusat Pengabdian Abdul Mughits dan Sekretaris LPPM Syuhada terkait adanya dana stimulan tahun lalu. Sementara untuk kelompok tahun ini tidak sepeser pun dana stimulan diberikan pihak kampus.
Namun perwakilan LPPM yang hadir tidak bisa menjawab pertanyaan. Ditemui Arena setelah forum ditutup, Mughits menyatakan tidak tahu muasal dana bantuan KKN 89 tersebut. “Saya juga nggak tahu. Wong saya juga belum di LPPM,” jelas Mughits.
Mengenai kerja sama dengan lembaga luar kampus yang menjadi salah satu sumber pendanaan KKN, Mughits bersama Maharani dari bidang perencanaan menjelaskan hal itu masih dalam proses. Kampus akan melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga esktern seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN), Dinas Sosial (Dinsos) D.I. Yogyakarta, serta federasi CSR. Bahkan, menurut Maharani pihaknya telah bersepakat dengan bupati Gunung Kidul untuk bersinergi dalam merealisasikan rencana pembangunan kawasan wisata religius.
Namun menurut Mughits, kampus tidak bisa menentukan berapa kelompok yang mampu diakomodir oleh bantuan tersebut. Pasalnya, pemetaan bantuan merupakan wewenang Dinsos. Sementara mahasiswa KKN hanya menjadi pelaksana di lapangan.
“Program sudah ada dari sana, mahasiswa hanya pelaksa. Membantu eksekusi di lapangan,” terang Mughits.
Reporter: Syakirun Ni’am
Redaktur: Wulan