144 Pembaca
Print Friendly, PDF & Email

Lpmarena.com- Sejumlah mahasiswa yang terlibat dalam aksi unjuk rasa di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta menolak edaran surat drop out (DO) dari pihak rektorat. Kebijakan tersebut dianggap tidak mengindahkan tuntutan massa aksi. “Temen-temen di DO karena satu poin menuntut kemajuan kampus,” ujar Junaidi, Presiden Mahasiswa sekaligus bagian dari massa aksi, saat jumpa pers di Pendopo LKis, Senin (8/08).

Menurutnya selama ini kampus tidak mengalami kemajuan dan perubahan yang signifikan. Sehingga mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Proklamasi (AMP) 45 melakukan unjuk rasa. Aksi tersebut dilakukan sejak bulan April 2017. Massa aksi menuntut agar rektor terpilih Bambang Irjanto, melepaskan jabatannya karena tidak sesuai dengan hasil pemilihan rektor yang dilakukan oleh senat kampus. Selain itu massa aksi juga menuntut transparansi terkait pengelolaan anggaran keuangan, karena selama ini mahasiswa tidak mengetahui untuk apa saja dana keuangan digunakan.

Sebelumnya, pihak kampus melalui senat mengadakan penjaringan calon rektor baru. Sebanyak lima calon terdaftar sebagai kandidat yang siap mengisi kursi jabatan. Berdasarkan hasil pemilihan senat kampus, didapati nama Masryuri yang mengungguli calon lainnya. Bambang saat itu menduduki posisi ketiga. Namun, yayasan memutuskan Bambanglah yang terpilih menjadi rektor. Hal ini lah yang menjadi pemicu massa aksi menggelar unjuk rasa. Bambang menegaskan bahwa hasil keputusan atas nama-nama calon dari senat, sepenuhnya berada di tangan yayasan. Sehingga keputusan yang diambil menjadi kebijakan yang sah. “Yayasan memiliki wewenang penuh atas nama-nama yang diusulkan senat,” ujar Bambang saat jumpa pers di kantornya, Kamis (10/8). Untuk transparansi pihaknya mengaku sudah menjelaskan kepada mahasiswa saat dirinya menemui massa aksi. Namun mahasiswa tetap tidak menerima hasil keputusan tersebut dan memaksa Bambang mundur dari jabatannya.

Sebelum terpilih menjadi rektor, Bambang menjabat sebagai ketua yayasan sejak tahun 2008 yang kemudian mengundurkan diri, untuk mecalonkan diri sebagai rektor. Sejak menjabat sebagai ketua yayasan, mahasiswa menganggap kampus tidak terlalu banyak mengalami kemajuan. Padahal biaya kuliah sangat tinggi “Mahasiswa Teknik Perminyakan (baca:jurusan) 1 SKS membayar Rp 165 ribu, bayangkan kalau mengambil 24 SKS,” tambah Junaidi. Namun ia menyesalkan jurusan tersebut tidak memiliki ruang praktikum yang memadai, sehingga kegiatan tersebut dilakukan di kampus lain.

Semenjak saat itu mahasiswa melakukan unjuk rasa di area kampus. Meskipun beberapa kali ditemui pihak kampus, tapi tetap tidak menghasilkan kesepakatan. Karena respon kampus yang tidak kunjung memenuhi tuntutan mahasiswa, tindakan penyegelan pun beberapa kali terjadi. “Kurang lebih selama tiga hari,” jelas Bambang. Setelah berkoordinasi dengan pihak aparat setempat akhirnya mahasiswa membuka segel.

Rektorat menganggap tindakan tersebut menjurus pada anarkis dan mengancam keamanan kampus. Sehingga ia memberikan surat peringatan (SP) 1, sekaligus lampiran surat pernyataan untuk ditandatangani massa aksi. Namun unjuk rasa tetap berlanjut pada hari-hari berikutnya. Sampai akhirnya keluar SP II dan III, yang berujung pada ancaman DO terhadap massa aksi.

Rektor memberi masa tenggang sampai 5 Juni 2017, kepada mahasiwa yang ingin menyerahlan surat pernyataan sebelum pemberhentian benar-benar dilakukan. Namun, massa aksi enggan untuk menandatanganinya. Mereka menilai ada beberapa poin yang merugikan mahasiswa. Salah satunya pernyataan keluar dari organisasi non-kurikuler. Mahasiswa juga harus menyebutkan nama aktor di balik aksi tersebut. Di sisi lain, saat mahasiswa menandatangani surat pernyataan, mereka harus mendaftar kembali ke kampus, untuk dilakukan proses seleksi apakah diterima atau sebaliknya.

Upaya Membatalkan DO

Menjelang akhir masa tenggang penyerahan surat pernyataan, mahasiswa mendatangi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Yogyakarta, agar ancaman DO  tidak diberlakukan. Budhi Masthuri kepala ORI Yogyakarta menerima laporan tersebut dan menindaklanjutinya dengan menawarkan mediasi pada pihak rektorat sekaligus menunda surat pemberhentian. Langkah mediasi pun terlaksana pada 14 Juni 2017 menghadirkan kedua belah pihak dengan didampingi kuasa hukum masing-masing. “Kami memenuhi undangan Ombudsman, semangat kami melakukan proses pendidikan dan penyadaran kepada mahasiswa,” terang Bambang.

Mediasi menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak. Kesepakatan itu berisi lima butir poin. Pertama, kedua belah pihak sepakat untuk membangun suasana kampus yang kondusif. Kedua, permintaan maaf atas aksi yang telah dilakukan mahasiswa yang menyebabkan rasa takut. Ketiga, Mahasiswa berjanji tidak menimbulkan ketidaknyamanan dan situasi mencekam bagi civitas akademik. Sekaligus komitmen tersebut dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani ke 22 mahasiswa, paling lambat 19 Juni 2017. Keempat, rektor sepakat tidak memberlakukan pemberhentian kepada 22 mahasiswa yang terlibat unjuk rasa. Kelima, universitas dan yayasan mengadakan dialog.

Bambang menyatakan, mahasiswa melanggar hasil kesepakatan karena sampai batas waktu yang ditentukan surat pernyataan tersebut belum diserahkan. Di luar batas waktu itu, ia mengaku menerima surat pernyataan namun dengan draft yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan saat mediasi. Menurutnya mahasiswa sudah sepakat dengan draft pernyataan sebelumnya dengan menghapus poin yang menjadi keberatan mahasiswa, yakni menon-aktifkan dari organisasi non-kurikuler. Sehingga sesuai dengan poin ke 4 dalam berita acara, secara otomatis melakukan pemberhentian terhadap 22 massa aksi. Namun hal itu dibantah, Wardi juru bicara AMP sekaligus bagian dari massa aksi, menegaskan pihaknya sudah memberikan surat pernyataan melalui kuasa hukum mahasiswa kepada kuasa hukum kampus pada tanggal 18 Juni 2017.

Mengenai kesepakatan redaksi, Sarli Zuhendra kuasa hukum mahasiswa membantah perihal itu. Menurutnya tidak ada kesepakatan redaksi dalam mediasi. Hanya saja substansi dari surat pernyataan harus sesuai dengan berita acara yang disepakati bersama.

Mahasiswa mengatakan rektorlah yang melanggar kesepakatan tersebut karena tetap memberlakukan pemberhentian meski sudah menyerahkan surat pernyataan. Padahal segala atribut aksi seperti spanduk-spanduk sudah dilepaskan.

Budhi, Kepala ORI menjelaskan, pihaknya tidak bisa masuk kembali mengawal materi yang di mediasi karena sudah terjadi kesepakatan melalui berita acara yang sudah ditandatangani kedua belah pihak. “Sampai disitu sebenarnya tugas Ombusdman sudah selesai,” ujar Budhi saat ditemui di kantornya, Selasa (9/8). Sebab jika dilakukan mediasi lagi berarti mengulang materi yang sama.

Kondisi kedua belah pihak yang merasa diingkari bukan lagi ranah kerja Ombusdman. “Isunya sudah berubah pengingkaran janji,” tambah Budhi. Maka pengadilan lah yang bisa menentukan pihak mana yang melanggar kesepakatan tersebut.

Saat ini mahasiswa masih melakukan penggalangan massa untuk bisa mencabut surat DO tersebut. Namun menurut Wardi, pihaknya bukan tidak mungkin melanjutkan ke ranah hukum. “Kami sudah siap dengan data-data ke PTUN,” tegas Wardi.

Reporter: Muzaeni

Redaktur: Wulan