Lpmarena.com–Peringati Hari Pendidikan Nasional, Gerakan Nasional Pendidikan (GNP) dan Aliansi Mei Melawan menggelar aksi pada Sabtu (02/05) di pertigaan jalan Gejayan. Aksi tersebut menuntut terpenuhinya kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan.
Alex (bukan nama sebenarnya), koordinator lapangan aksi, menyampaikan keprihatinannya terhadap gaji yang diterima guru. Pasalnya, para guru, terlebih guru honorer tidak mendapatkan gaji sesuai nominal Upah Minimum Regional (UMR). Bahkan, gajinya mesti ditunda hingga beberapa bulan.
Hal tersebut, menurut Alex merupakan salah satu bentuk pengabaian bahkan penindasan negara terhadap tenaga pendidik. Ia mempertanyakan keadaan Indonesia yang tengah membutuhkan tenaga pendidik, tetapi negara tidak menjamin nasib profesi guru.
“(Gajinya, Red.) dua bulan sekali bahkan tiga bulan tidak diberikan. Dan itu negara seakan-akan menindas tenaga pendidik. Padahal kita butuh yang namanya tenaga pendidik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Alex menyampaikan bahwa pemberian gaji yang layak dan tepat waktu berguna untuk menopang kesejahteraan guru. Menurutnya, kesejahteraan guru memiliki dampak panjang untuk Indonesia ke depannya. Jika tidak ada guru, maka tidak akan ada yang mengajar masyarakat Indonesia.
Dilansir dari Kompas, kesejahteraan guru tidak hanya tentang upah yang rendah, tapi juga berdampak sangat jauh terhadap kualitas manusia di Indonesia. Ketika kesejahteraan guru tidak diperhatikan dengan baik maka sekolah hanya menjadi tempat penitipan anak tanpa adanya proses transformasi ilmu.
Alex menambahkan bahwa ia menolak maraknya komersialisasi pendidikan. Menurutnya, pendidikan hari ini dikomersialisasikan melalui tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT). Sementara itu, lanjut Alex, fasilitas yang disediakan kampus tak selaras dengan besaran UKT.
“Kita udah bayar UKT mahal-mahal, tapi kampus tidak memberikan fasilitas yang layak bagi kita,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Miqdad, massa aksi, menyampaikan bahwa realita pendidikan saat ini masih banyak ketimpangan. Ia mengungkapkan masih banyak anak-anak yang belum sekolah. Ia menceritakan masih banyak anak-anak yang rela bunuh diri karena tidak mendapat pendidikan yang layak.
Selain itu, Miqdad menambahkan, kondisi kesejahteraan guru belum bisa dikatakan layak. Ia menilai masih banyak ketimpangan gaji guru dan tenaga pendidik di Indonesia. Alih-alih menjadi prioritas, pemerintah tidak menghiraukan dan menangani kondisi tersebut.
Miqdad berharap pendidikan menjadi prioritas utama. Ia juga berharap pemerintah bisa menangani persoalan ketimpangan pendidikan ini agar tenaga pendidik dapat hidup sejahtera dengan upah layak. Menurutnya, persoalan tersebut dapat diselesaikan ketika negara hadir untuk mensejahterakan tenaga pendidik. Ia menambahkan, seharusnya pemerintah bisa melayani dan mengayomi orang-orang yang belum mendapatkan pendidikan yang layak.
“Yang mana negara itu sendiri, seharusnya mensejahterakan semua orang yang ingin berpendidikan di Indonesia,” pungkasnya.
Reporter Fathia Fajrin | Redaktur Rizqina Aida