Lpmarena.com- Senin(23/10), Magister Administrasi Publik (MAP) Corner-Klub MKP UGM, mengadakan diskusi publik dengan mengangkat tema Ketimpangan Ekonomi & UU Keistimewaan DI Yogyakarta. Kegiatan yang dimulai pukul 15.00 di Lobi MAP FISIPOL UGM Unit 2 tersebut diikuti oleh puluhan mahasiswa dan aktivis. Serta menghadirkan Purwo Santoso selaku Guru Besar FISIPOL Universitas Gajah Mada (UGM) dan Rektor Universitas Nahdatul Ulama (UNU), Kus Antoro selaku Pegiat Forum Komunikasi Masyarakat Agraria dan Tri Wahyuni Suci, Peneliti Institute for Development and Economic Analysis sebagai pembicara.
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan segala keistimewaannya masih banyak menyisakan sejumlah masalah, di antaranya kemiskinan, tata ruang, konflik agraria, dan ketimpangan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, angka ketimpangan se-DIY berada pada angka 0,43. Angka ini terbilang cukup tinggi karena berada di atas angka ketimpangan nasional. DIY selalu menempati posisi atas nasional, dengan angka ketimpangan yang cukup tinggi. Hal tersebut diungkapkan oleh Tri Wahyuni Suci pada awal diskusi. “Yang istimewa di DIY itu, ya ketimpangannya itu,” sambungnya.
Ia juga mengatakan, angka ketimpangan selalu naik selama tiga tahun terakhir. Dari 2015, angka ketimpangan berada pada angka 0,42. Tahun 2016 naik menjadi 0,425. Sedangkan tahun ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 0,432.
Ketimpangan terjadi akibat kesenjangan antara desa dan kota. Pada September 2016, tingkat kemiskinan di kota 11,68%, sementara di desa masih 16.27%. Hal ini juga dipengaruhi oleh konsentrasi pembangunan hanya berpusat pada Sleman dan Yogyakarta dengan melampaui 50% ekonomi di DIY, sedangkan Kulonprogo sekitar 8% dan Gunungkidul 15%, hal tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Tri Wahyuni menunjukan masalah ketimpangan di DIY disebabkan oleh adanya pembangunan pusat perbelanjaan atau mall juga hotel yang menyasar kelompok menengah ke atas dan para pendatang kaya.
Alih fungsi lahan pertanian secara masif menjadi perumahan, industri jasa, hotel, yang tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga kerja berpendidikan juga sebab dari ketimpangan tersebut.
Reporter: Khaerul Muawan
Redaktur: Wulan