Ternyata sudah akan Pemilwa lagi, ucap seorang teman. Dengan kelakar serius sedikit bercanda ia mengatakan: “Wah pasti ada drama peperangan bak cerita pewayangan epos Ramayana, antara kebatilan dan kebenaran. Anehnya drama yang satu ini, semuanya mengatasnamakan kebenaran,” ucapnya yang membawa saya pada pengalaman Pemilwa di UIN Sunan Kalijaga yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Masih teringat betul, sebuah kerusuhan yang sebenarnya tidak mutu untuk sekelas mahasiswa. Sebuah ruang yang disebut demokrasi, dinodai dengan insiden pemukulan oleh oknum yang sebenarnya tidak pernah memahami kesakralan agenda Pemilwa sebagai suatu pebelajaran politik yang sangat berharga bagi mahasiswa.
Namun, biarkanlah pengalaman buruk itu sebagai arsip kelam yang kita tutup rapat-rapat, yang sesekali kita intip sedikit demi sedikit, sebagai bentuk pembelajaran yang berharga bagi kita kedepannya. Toh semuanya sudah terjadi, apa daya kita di hari ini, sebagai anak zaman yang kehilangan semangat zamannya, dicerabut dari akar kediriannya, meratapinya sebagai bentuk kebodohan juga tidak akan menemukan jawabannya.
Dari hal itulah menatap ke depan menjadi hal yang segara harus kita lakukan, jangan sampai kita kembali jatuh ke lubang yang sama. Lubang ketidakwarasan memahami dinamika politik kampus yang sangat berharga bagi proses kedewasaan kita dalam kacah perpolitikan sesunguhnya. Mengapa demikian, karena perpolitikan kampus adalah langkah awal dalam proses pembelajaran politik dalam suatu negara. Dari hal tersebut, ketika jalannya perpolitikan kampus tidak bisa mencapai taraf yang matang, pada akhirnya akan membawa dampak begitu besar pada realitas perpolitikan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Seperti yang bisa kita lihat sekarang ini, terjadinya apolitis pada masyarakat kita mengakibatkan masyarakat diombang-ambingkan politik kepentingan yang sedang digandrungi oleh elit politik kita.
Maka dari hal itu, kedewasaan dan kewarasan nalarlah satu-satunya jalan yang akan membawa kita pada kematangan dalam berpolitik. Pertanyaan mendasar dalam hal ini adalah seberapa penting pembelajaran politik bagi mahasiswa itu sendiri. Pemahaman ini nampaknya harus kita selesaikan terlebih dahulu, sebelum membahas prosedural dari agenda politik yang ada.
Adanya perpolitikan kampus hari ini yang dapat kita lihat terjebak pada agenda prosedural yang orientasinya hanya euforia merebut kursi kekuasaan. Sehingga hal paling subtansial dari diagendakannya Pemilwa yaitu memberi pendidikan politik bagi mahasiswa tidak pernah menjadi perhatian utama di tengah-tengah kita.
Pendidikan politik dalam hal ini bukan hanya terletak pada agenda prosedural-struktural seperti Pemilwa ataupun student goverment saja, tetapi hal yang lebih mendasar tentang hak dan kewajiban mahasiswa dalam sistem kampus menjadi penting untuk kita bedah lebih dalam. Adanya perpolitikan kampus digunakan untuk menciptakan sistem yang demokratis di atara mahasiswa dan pengampu kebijakan yaitu jajaran rektorat. Demokrasi menjadi jalan di mana semua unsur kepentingan dari mahasiswa dan birokrasi kampus dapat didialogkan dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan.
Dari hal tersebut adanya perpolitikan kampus dijadikan sebagai jembatan penghubung kepentingan antara mahasiswa dan birokrasi kampus. Namun persoalannya adalah, mahasiswa dalam hal ini tidak mengetahui kepentingannya sebenarnya apa, kepentingan ini bisa kita artikan berupa hak dan kewajiban dari seorang mahaasiswa yang harus didapatkan dari birokrasi kampus. Hak ini berupa sistim pendidikan yang baik, biaya kuliah yang murah, dan fasilitas tercukupi dan yang lainya. Namun, kenyataanya tiga hal dasar itu saja, mahasiswa banyak yang acuh tak acuh, tidak mengetahui, bahkan berfikir tidak penting baginya.
Sehingga yang terjadi selama ini jarang, bahkan tidak ada kontrol mahasiswa terhadap kebijakan yang muncul dari rektorat. Di samping itu, kebijakan yang muncul dari rektorat kecenderunganya bersifat top down dan tidak pernah didialogkan dengan mahasiswa. Apolitis seperti halnya penyakit kronis yang sudah menjangkiti mahasiswa. Sehingga pihak birokrasi juga tidak merasa penting untuk melibatkan mahasiswa dalam pengambilan kebijakan. Hal ini mengakibatkan jalanya roda kampus tak ubahnya sekolah SMA yang semua dikontrol ketat dari pihak guru (rektorat).
Data yang dimuat Slilit Arena dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengukur partisipasi politik mahasiswa terhadap birokrasi UIN terutama Student Goverment. Dari sample yang dilakukan, ternyata tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap progam kerja yang dilakukan birokrasi kampus ini sangat kecil, hanya 18 persen yang mengetahui dan hampir 82 persen tidak mengetahui. Hal ini menunjukan bahwa mahasiswa tidak merasa penting tentang apa yang dilakukan oleh para wakilnya.
Dari hal tersebut adanya sistem perpolitikan kampus yang meliputi student goverment pada dasarnya digunakan sebagai wadah aspirasi kepentingan mahasiswa menjadi poin penting untuk tetap selalu ada. karna hanya dengan itulah sistem demokrasi didalam kampus bisa terwujut. Namun, sayangnya student goverment yang seharusnya menjadi penjamin jalannya demokrasi kampus, sering sekali lupa atau bahkan tidak tahu, perannya sendiri itu seperti apa ditengah-tengah mahasiswa. Belum lagi, posisi strategis yang diemban oleh student goverment sering sekali bukan mewakili kepentingan mahasiswa tetapi kepentingan kelompoknya.
Lengkap sudahlah persoalan kita di tengah mahasiswa yang cenderung apolitis ditambah lagi student goverment yang ada hanya mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri. Maka wajar adanya student goverment seperti antara ada dan tiada, mati susah hidupun tidak mau. Itulah yang dapat kita rasakan sekarang.
Dari itulah penyempitan makna politik kampus yang hanya dipahami di konteks sistem pemerintah student goverment, bahkan hanya Pemilwa perlu kita perbaharui ulang mulai dari sekarang. Karena perpolitikan kampus pada dasarnya adalah membicarakan kita sebagai individu di dalam sistem kampus.
Maka dari itu, perlunya kita merenungkan ulang seperti apa seharusnya jalannya perpolitikan kampus hari ini, apa kita tidak bosan dengan kebohongan-kebohongan ini, dengan segala seni rupa intrik yang kita lakukan. Jangan wariskan kebodohan kita pada generasi penerus bangsa yang sudah terjang arus neoliberalisme. Tegakah kita wariskan nalar politik yang seperti ini, kepada mahasiswa yang menunduk dan meratapi nasibnya sendiri aja tidak mampu.
Apa jadinya miniatur kampus yang digaungkan sebagai representasi negara ini kita kotori dengan peradaban purba. Saling menjatuhkan, memikirkan kepentingan kita sendiri, nampaknya hal tersebut harus kita rubah dan harusnya kita munculkan kembali kedewasaan berpolitik kita dengan lebih terbuka, transparan, berani berbeda, dan bijaksana.
Doel Rohim, mahasiswa Sejarah Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga.
Sumber ilustrasi: http://anitaqurotaayun.blogspot.co.id/2012/03/gagalnya-demokrasi-di-negeri-demokratis.html