Published on September 19, 2018
Seminar politik Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Universitas UIN Sunan Kalijaga yang mencantumkan logo partai dinilai tidak etis. Sebelum diprotes, Dema juga tidak menghadirkan pakar politik.
Lpmarena.com- Seminar Politik bertema “Generasi Milenial di Pemilu 2019” yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Sunan Kalijaga menuai protes dari beberapa kalangan mahasiswa. Seminar yang akan diadakan pada Rabu, (19/09) itu dikhawatirkan ditunggangi kepentingan politik praktis dan bermotif kampanye.
Menanggapi hal ini, Mashudi selaku Kementerian dalam Negeri Dema Universitas menegaskan bahwa tidak ada unsur kampanye dalam acara tersebut. Melainkan sekedar edukasi politik yang di dalamnya memerlukan pakar politik dan praktisi politik. Tujuan seminar poltik ini adalah agar mahasiswa mampu memahami etika politik, terutama generasi milenial. Agar mereka memiliki pemahaman etika politik yang berlandaskan pancasila.
“Kita berbicara ilmu politik di lapangan semacam apa,” ujarnya saat diwawancarai ARENA Selasa sore (18/09) di kantor Hubungan Masyarakat (Humas) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Menanggapi kekhawatiran kalangan mahasiswa yang mengkaji seminar politik Dema, Mashudi menyatakan dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak melarang organisasi ekstra dan partai politik masuk kampus. Sementara, Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Nomor 26/DIKTI/KEP/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus masih menjadi pro dan kontra. Sebab, peraturan pendidikan tinggi mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“Kami mengamini kalau kampanye memang dilarang.”
Ketua panitia seminar, Acep Mohammad Maulana memaparkan kegiatan seminar politik ini mengacu pada rapat kerja Dema Universitas yang sudah diselenggarakan sejak Februari. Dengan bentuk pendidikan politik yang dibungkus dengan acara seminar dan edukasi. “Bukan untuk politik praktis,” terangnya kepada ARENA, Selasa (18/09).
Berdasarkan koordinasi dengan Presiden Mahasiswa (Presma), seminar ini mengundang partai politik untuk mengisi acara. “Kami tidak mengundang partai tapi mengundang orang yang ada dalam partai tersebut dan bukan untuk ajang kampanye,” tambahnya.
Pamflet Berbau Kampanye
Pamflet seminar politik bertema “Generasi Milenial di Pemilu 2019” menjadi cikal bakal kecurigaan publik akan masuknya politik praktis ke dalam kampus. Pasalnya pamflet tersebut mencantumkan delapan logo partai politik yang akan mengikuti Pemilu 2019.
Delapan logo partai tersebut adalah PPP, PDI, PSI, Nasdem, Perindo, PKB, Berkarya dan Demokrat. Dari delapan logo partai tersebut, hanya partai Demokrat dan Berkarya yang berada di luar koalisi kubu incumbent Joko Widodo.
Pamflet seminar politik yang diselenggarakan oleh Dema Universitas menuai banyak kritik. Pamflet ini menyebar di media sosial.
Muhammad Al-Farisi, Pimpinan Umum LPM Rhetor mewakili sejumlah elemen yang mempertanyakan diselenggarakannya seminar ini, mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan legalitas seminar, melainkan moral dan etika publik.
Menurutnya, dengan adanya seminar politik yang mencantumkan delapan logo partai dapat membangun opini publik yang buruk terhadap kampus. Sangat memungkinkan publik berpandangan UIN Sunan Kalijaga menjadi ajang kampanye karena momentum pelaksanaannya mendekati tahun politik.
Sejumlah elemen tersebut antara lain LPM Rhetor, LPM Arena, Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD), Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAM) UIN.
Pada Selasa sore pukul 17.00 WIB, kedua belah pihak mengadakan audiensi. Faris mengungkapkan, hasilnya, Dema Universitas mengaku terdapat kesalahan dalam pembuatan pamflet seminar. Ia juga menuntut Dema membuat surat pernyataan klarifikasi dan permintaan maaf kepada publik perihal pamflet yang terlanjur tersebar.
“Kami menunggu janji itu untuk direalisasikan. Jika tidak, tadi Dema juga sudah sepakat bahwa kami akan melakukan aksi massa menolak acara tersebut,” paparnya Selasa malam (18/09) di gedung Student Center (SC).
Selain itu, pihaknya juga menuntut Dema untuk menghadirkan pakar politik sebagai bagian dari narasumber. Sehingga kekhawatiran akan adanya kampanye terselubung dalam acara seminar tidak terjadi. Mahasiswa program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam ini juga mengatakan bahwa pihaknya mempercayai Dema untuk menyelenggarakan acara itu tanpa kampanye dan poltik praktis.
“Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka kontrak politik berlaku,” kata Faris. Konsekwensinya, dia melanjutkan, “kami akan melakukan aksi damai di depan tempat seminar.”
Ketika berita ini diterbitkan, Dema Universitas sudah mengedarkan surat klarifikasi bahwa pamflet yang beredar merupakan kesalahn teknis. Selain itu Dema juga menghadirkan pakar politik Gugun El guyanie, dosen Hukum tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
Reporter: Syakirun Ni’am
Redaktur: Fikriyatul Islami M.