Di balik Layar Penghancuran PKI - Kancah Pemikiran Alternatif

Published on October 4, 2018

Ketika pertama kali membaca buku G30S dan Kejahatan Negara (1978), yang setidaknya ada dua kata yang terbesit dalam pikiran saya yaitu, ‘dosa sejarah’. Narasi besar Orde Baru dalam sejarah sengaja dibuat dengan memposisikan Orde Baru sebagai juru selamat bangsa, dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai musuh bangsa. Misalnya materi-materi dalam pelajaran sejarah di sekolah, selalu mengkonotasikan bahwa PKI adalah kelompok yang kejam dan anti-tuhan.

Selain itu lewat film G30S/PKI yang wajib diputar dan ditonton bersama setiap tanggal 30 September semakin memperparah setigma tentang PKI, seperti yang kita tahu dalam film yang diproduksi tahun 1981 tersebut menempatkan PKI sebagai biangkerok pemberontakan. Artinya Orde Baru sengaja membangun fobia terhadap segala hal yang berbau komunis. Tentu hal itu menjadi wacana yang banyak beredar di dunia ketiga, untuk membendung laju komunisme di asia tenggara umumnya, dan indonesia khususnya. Sebab adanya komunisme akan banyak menghambat Amerika Serikat sebagai mercusuar kapitalisme modern. Yang kala itu mangsa pasarnya adalah negara-negara berkembang, atau negara-negara bekas jajahan.

Membaca buku ini seolah menikmati patahan-patahan catatan perjalanan hidup Siauw Giok dalam masa tahanan. Ia menulis informasi-informasi penting dari obrolan dengan sesama tapol dan pengalamannya selama di penjara. Siauw memulai rentetan peristiwa tragedi 65 dengan sejumlah pertanyaan penting. Salah satunya adalah, siapa sebenarnya yang menjadi dalangi G30S? Bagaimana peran Soeharto dan CIA?

Hal yang menarik perhatian saya adalah bagaimana rezim Soeharto bisa menghancurkan PKI hingga ke akar-akarnya. Dalam suatu kesempatan Siauw pernah berbicara banyak dengan anggota CC dan Politbiro PKI yang sama-sama dipenjara, Siauw mengetahui jika ada sebuah biro khusus yang dibentuk sebagai biro Intel lapisan PKI. Biro khusus inilah yang kemudian banyak bertindak dalam G30S.

Waktu itu muncul desas-desus jika akan ada kudeta militer pada tanggal 5 Oktober. Biro khusus ingin bertindak untuk menyelamatkan Soekarno dan RI. Biro khusus ini yang dipimpin langsung oleh Aidit, diwakili oleh Sjam, Supono, dan Subono. Namun yang bayak berperan dalam biro khusus justru Sjam, seorang yang tidak banyak dikenal oleh anggota PKI yang lain.

Sjam membuat susunan Sentral Komando (Senko) G30S, namun ada keganjilan dalam senko. Senko yang dikepalai oleh Letnan Kolonel Untung, diwakili oleh Kolonel Latif dan wakil kedua adalah Brigadir Jendral Supardjo. Menurut Siauw susunan ini tidak logis, sebab yang pangkatnya rendah menjadi atasan, dan berposisi tinggi justru menjadi bawahan. Tidak lain Sjam melakukan hal tersebut untuk membuat kerancuan ditubuh Senko G30S.

Hal serupapun terjadi di tubuh Dewan Revolusi. Sebagai pimpinan tertinggi negara, Soekarno tidak dicantumkan dalam susunan Dewan Revolusi. Dalam pengadilan pernyataan ini dijadikan bukti bahwa G30S merupakan kudeta, dengan tidak dicantumkannya nama Soekarno dalam Dewan Revolusi.

Dalam pengadilan, Sjam menjadi pembocor utama semua rahasia partai PKI. Menurut Siauw, Sjam merupakan agen ganda yang ditugaskan untuk menyusup ke PKI dan berhasil menjadi kepercayaan Aidit. Semua jaringan yang berhubungan dengan PKI dibongkar dengan jelas oleh Sjam ketika ia di penjara, sehingga militer dapat dengan mudah menghancurkan PKI hingga ke akarnya. Bahkan demi keberlangsungan hidupnya, Sjam sengaja memberi kesaksian sedikit demi sedikit.

Setiap hukuman mati akan dijatuhkan kepadanya, Sjam selalu membongkar kembali informasi rahasia terkait keterlibatan PKI dan perwira Angkatan Bersenjata. Hal itu lakukan agar ia terus dibutuhkan sebagai saksi, dan gagal dijatuhi hukuman mati. Dalam pandangan Siauw, tidak ada jiwa komunisme sama sekali pada diri Sjam. Banyak orang yang menuduh Sjam sebagai antek CIA yang sengaja diselundupkan kedalam PKI. Tetapi Sjam dengan tegas mengelak tuduhan tersebut walaupun perbuatannya jelas-jelas merugikan PKI dan menguntungkan militer dan CIA.

Lalu, bagaimana peran Soeharto dalam kejadian G30S? Dan mengapa ia tidak termasuk dalam daftar jendral yang harus diculik? Sebelum peristiwa G30S ternyata Soeharto telah mengetahui perihal akan adanya penculikan para jendral dari Latief. Namun Soeharto tidak melaporkan hal itu kepada Ahmad Yani selaku Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) waktu itu. bahkan Soeharto berjanji akan mendukung gerakan penculikan tersebut. Aturannya, jika Soeharto mengetahui mengenai rencana penculikan para jendral, ia seharusnya wajib melapor kepada Ahmad Yani sebagai KSAD. Soeharto juga dikabarkan mempunyai hubungan dekat dengan Sjam. Sebab saat itu Sjam yang menjadi jembatan antara Aidit dan ABRI. Soeharto menggunakan banyak peluang untuk kepentingannya sendiri. Sehingga ia tidak termasuk dalam daftar jendral yang harus diculik dalam G30S.

Pada 1 Oktober ketika Soekarno memerintahkan untuk menghentikan seluru operasi militer, Soeharto tidak mematuhi perintah Soekarno dan terus bergerak menangkap dan melakukan pembunuhan masal terhadap orang-orang PKI. Ini merupakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Soeharto. Namun dia tidak sedikitpun merasakan pahitnya diadili dan masuk bui. Bahkan terus bergerak memposisikan sebagai juru selamat untuk memperoleh kekuasaan meski diatas darah bangsanya sendiri.

Ada kesimpangsiuran informasi yang secara sengaja diciptakan oleh pihak Soeharto sebelum kejadian G30S. Orang-orang yang terlibat dalam G30S justru ingin menggagalkan rencana kudeta yang akan dilakukan Dewan Jendral terhadap Soekarno. Nyoto dan Sudisman yang diadili mengaku mendapatkan informasi mengenai rencana kudeta jendral pada perayaan Angkatan Bersenjata tanggal 5 Oktober. Sehingga mereka merasa perlu mengambil tindakan lebih cepat agar bisa menyelamatkan RI dan Soekarno. G30S bukanlah gerakan yang merencanakan kudeta dan ingin menggulingkan Soekarno. G30S justru ingin melindungi dan menangkap jendral yang dianggap membangkang terhadap kebijakan Soekarno.

Isu mengenai kudeta Dewan Jendral sengaja disebarkan untuk memantik G30S bergerak terlebih dahulu, sehingga ada alasan Soeharto untuk menghancurkan PKI. G30S dimanfaatkan oleh Soeharto menyudutkan Soekarno yang secara lambat laun lewat kekuatan militer menjadikan Soekarno tahanan rumah.

Siauw memaparkan sebuah alasan jika PKI secara organisasi tidak terlibat langsung dalam G30S. Dalam susunan anggota Dewan Rovolusi tidak ada seorang pun tokoh PKI, bahkan D.N. Aidit juga tidak masuk dalam Dewan Revolusi. Sehingga tidak pantas jika PKI secara organisasi dituduh mendalangi G30S. Dalam anggaran dasar PKI disebutkan bahwa seorang ketua tidak bisa mengambil keputusan dan melakukan tindakan atas nama PKI tanpa adanya keputusan kongres PKI atau rapat sidang pleno CC atau Politbiro.

Biro khusus yang dipimpin Sjam bertugas untuk menjembatani PKI dengan angkatan bersenjata dijadikan simpatisan PKI. Umumnya biro khusus tidak boleh mengambil keputusan dan bertindak atas nama PKI. Biro khusus tidak boleh mengambil keputusan dan bertindak atas nama PKI tanpa keputusan kongres/ CC PKI atau sedikitnya sidang Politbiro. Sementara itu pada tanggal 1 Oktober Sjam bertindak sendiri, membuat keputusan tanpa pertimbangan PKI sebagai organisasi, bahkan saat itu tidak seorang pun bisa menemui Aidit. Segala sesuatu yang berkenaan dengan G30S tentu saja diputuskan oleh Sjam.

Setelah peristiwa G30S banyak orang ditahan paksa tanpa ada pengadilan, setiap orang yang dianggap menjadi anggota maupun simpatisan PKI ditahan. Banyak tapol yang mengalami cacat karena disiksa dengan kejam. Bahkan penyiksaan terhadap tapol perempuan jauh lebih kejam, banyak dari mereka diperkosa oleh tentara. Setidaknya banyak Pembunuhan masal terjadi diberbagai daerah, misalnya di Solo, Sumatera Utara, dan daerah basis komunisnya banyak.

Segala sesuatu yang berbau komunisme pada zaman Orde Baru dimusnahkan, baik kurikulum pendidikan, kampus-kampus, maupun organisasi-organisasi yang dianggap dekat dengan PKI, Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dan Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) misalnya. Selain itu orang-orang yang pro Soekarno juga disingkirkan, Sri Sulistiawati, seorang wartawan mantan tapol yang beberapa waktu lalu tampil di Mata Najwa dalam episode Jalan Penyesalan 65. Sri ditahan selama sebelas tahun setengah karena kala itu koran tempat ia bekerja memuat berita mengenai Dewan Revolusi.

Tentunya penderitaan para tapol tidak berakhir dibalik jeruji besi. Pasalnya setelah mereka dibebaskan,dalam kehidupan sosial mereka dikucilkan dan tidak mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga negara. Akses pekerjaan, kehilangan keluarga, dan tidak berhak memilih maupun dipilih dalam pemilu. Pun demikian dengan keturunan-keturunan selanjutnya.

Tetapi, Siauw pun meyadari kelemahan PKI di internal organisasi nya. Saat itu banyak orang masuk menjadi anggota PKI bukan untuk menjunjung tinggi Marxisme melainkan untuk memperbaiki karier dan kedudukan ekonomi keluarganya.