Published on November 2, 2018
Lpmarena.com- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggelar Pekan Pancasila dan Bela Negara yang berlangsung sejak tanggal 27 Oktober sampai 3 November mendatang. Pekan akbar ini tidak hanya melibatkan pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se Indonesia dalam beberapa jenis perlombaan.
Tidak tanggung-tanggung, pihak kampus, melalui Pusat Studi Pancasila, juga mengundang Presiden Joko Widodo berikut enam menterinya. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Agama Luqman Hakim Saefuddin, Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudji Astuti, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.
Adapun pejabat daerah kampus mengundang Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Tidak hanya itu, pekan akbar ini juga menghadirkan ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin dan Komisioner Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD.
Foto mereka terpampang pada pamphlet yang dominan berwarna merah, disusul putih. Tentu saja lengkap dengan foto tuan rumah Rektor UIN Sunan Kalijaga Yudian Wahyudi.
Pamflet acara Pekan Pncasila dan Bela Negara yang menghadirkan sejumlah pejabat negara.
Acara ini baru dibuka saecara resmi pada hari Kamis pagi (1/11) di gedung Prof. H. M. Amin Abdullah. Meski tidak jadi dibuka oleh Presiden Jokowi—diwakilkan oleh Menteri sekretaris negara Pratikno, kegiatan ini sempat dipandang miring. Salah satunya mengenai indikasi kampanye. Respon miring itu datang karena acara ini mengundang Jokowi, calon presiden dari petahana berikut wakilnya Ma’ruf Amin.
Ditemui selepas membuka acara, Yudian membantah pandangan tersebut. Sebab, pembicara yang dihadirkan di berbagai panel diskusi Pekan Pancasila itu, menurut Yudian sah-sah saja karena UIN Sunan Kalijaga adalah kampus negeri dan secara struktural memiliki hubungan dengan pemerintahan resmi saat ini.
Adapun tudingan terkait UIN yang mendukung salah satu calon karena mendatangkan pejabat yang juga pasangan calon presiden dan wakil presiden juga dibantah. Sebab, acara ini juga mendatangkan pembicara dari kubu sebelah. Salah satunya Dahnil Anzar Simajuntak, Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandi. “Jadi kita sudah memikirkan agar acara ini tidak mengarah ke satu sisi. Tapi alasan utama kenapa nama-nama itu (yang didatangkan-red) karena kami struktural,” jelas Yudian.
Mahasiswa semester tiga Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Oki Asranja tidak menyanggah kampus memang memiliki hubungan struktural dengan pemerintahaan. Namun, dia tetap resah karena acara ini dilaksanakan di waktu-waktu kampanye dan menjelang tahun politik. “Yang ditakutkan publik nggak ingin tahu sejauh itu (hubungan struktural UIN dan pemerintah-red), yang dibaca publik adalah apa yang dilihat publik,” ungkap mahasiswa yang akrab dipanggil Ranja.
Terkait Dahnil Anzar, menurut Ranja yang menjadi masalah bukanlah kubu siapa yang diundang. Melainkan bagaimana citra kampus menanggapi tanggapan miring publik. “Bukan berarti ketika mahasiswa menolak Jokowi kita mendukung Prabowo. Kita nggak mau terjebak di wilayah itu,” tambahnya.
Hal senada juga diungkapkan Wikho Syadjuri, mahasiswa semester tujuh dari Fakultas Syariah dan Hukum. Ia mengkaji secara hukum pekan akbar ini memang legal. Menurutnya, yang terpenting bagi mahasiswa adalah terus mengawal acara ini agar tidak terjadi kampanye terselubung ketika kegiatan berlangsung.
Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 28 Huruf A, kampanye tidak boleh dilakukan di tempat pendidikan dan tempat ibadah. “Makanya dengan pelarangan itu, kita sebagai mahasiswa dan warga negara harus mengawal Pekan Pancasila ini bakal ada kampanye atau tidak,” pungkas Wikho.
Reporter: SIdratul Muntaha Idham
Redaktur: SYakirun Ni’am