139 Pembaca
Print Friendly, PDF & Email

Lpmarena.com– Perempuan sebetulnya punya andil dalam kehidupan sosial, namun mereka tidak diberi kesempatan lebih untuk menunjukkan perannya. Terutama di wilayah Papua dengan adat dan budaya patriarki yang sangat mengekang kaum perempuan. Imbasnya, perempuan Papua sulit menyampaikan aspirasi atau keinginan mereka. Lebih jauh mereka tidak mempunyai kontrol atas hidup dan masa depannya.

Hal tersebut dijelaskan Sonya M. Uniplaita, aktivis Hitong Bisa Learning Center Merauke, dalam diskusi publik Perempuan Papua Mengahadapi Tantangan Adat yang diadakan oleh Srikandi Lintas Iman di LPP Sinode Yogyakarta, Kamis (31/10).

Menurut Sonya, cara menghadapi tantangan adat dan budaya patriarki yang sangat kuat di Papua adalah dengan pendidikan. Pendidikan dapat membuka wawasan perempuan Papua tentang adat dan budaya yang merugikan mereka.

Namun, setiap perempuan Papua memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sebut saja mama Papua yang sudah begitu sibuk mengurus anak dan dapur. Sebagian dari mereka lebih membutuhkan pelatihan dan sosialisasi gender secara non-formal.

 “Setinggi apapun perempuan sekolah, jika kembali ke masyarakat tak teredukasi maka sama saja. Karena yang mereka lawan bukan hanya satu orang, tapi sistem,” jelas Sonya.

Sistem sosial di Papua masih memegang budaya patriarki, baik dalam kehidupan keluarga maupun adat.  Dalam struktur keluarga, laki-laki memegang kontrol penuh atas segala hal terkait administrasi keluarga, semisal keputusan penjualan tanah.

Senada dengan Sonya, Kanem T. Veronica, Manajer Yayasan Satunama, menyatakan dalam struktur masyarakat adat pun terjadi masalah yang sama. Misalnya di Suku Yei, suara laki-laki lebih didengar daripada perempuan, bahkan saat rapat adat. Perempuan juga tidak diperbolehkan masuk ke rumah adat.

Akhirnya, tidak ada tempat untuk perempuan selain dapur.

Berbeda dalam rapat kampung, perempuan turut diundang dalam rapat meski hanya menjadi pendengar. Saat rapat kampung pula, perempuan mendapatkan dana sebesar 30 persen dari kampung. Tapi menurut Kanem, 30 persen dana itu tak satupun diterima perempuan Papua.

Tidak hanya ditekan adat dan budaya patriarkis, perempuan di Papua, terutama suku Yei, juga menghadapi munculnya perusahaan kelapa sawit.

Menurut Kanem, perusahaan kelapa sawit mulai masuk sejak 2012. Walapun mama-mama bisa menjadi buruh di perusahaan tersebut, namun hal itu tidak sebanding dengan dampaknya terhadap kehidupan perempuan dan alam di Papua.

Perempuan semakin sulit mengakses hutan karena beberapa hutan di sekitar desa sudah dibabat habis oleh perusahaan kelapa sawit. Sungai pun mulai kering, ikan dan udang kian sulit didapatkan. “Jadi tahun 2010, saya kesana itu pancing sedikit, nyangkut,” jelas Kanem 

Sejak adanya perusahaan kelapa sawit, konflik timbul. Semisal, ada satu marga yang mau menjual tanahnya ke perusahaan, sedangkan marga yang lain tidak. Akhirnya, marga yang sudah menjual tanahnya merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya lalu mencuri tanah marga yang belum dijual.

Reporter: Musyarrofah (Magang)

Redaktur: Sidra