Lpmarena.com- Oligarki kapital pangkal utama krisis ekologi saat ini. Itu dipaparkan Roy Murtadho dalam diskusi “Indonesia dalam Pusaran Bencana Ekologi dan Deklarasi Kader Hijau Muhammadiyah DIY” di Aula Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Jum’at (03/01).
Sederhananya, oligarki kapital adalah sekelompok individu, dalam konteks ini pemerintah, yang menggunakan kekeyaan dalam menentukan kebijakan politik. Bagi Roy, rupa oligarki kapital di era pemerintahan Indonesia saat ini terlihat pada kebijakan-kebijakanya yang lebih mementingkan pengusaha. Abai terhadap lingkungan dan sosial masyarakat.
“Siapapun yang mendukung kepentingan kapitalis [pengusaha, investor-red] berarti dia termasuk oligarki,” jelas Roy.
Soal kepentingan pengusaha, Tommy Apriando, jurnalis Mongabay, dalam forum yang sama, mengatakan para oligarki kapital mendapatkan keuntungan besar dari tambang-tambang yang mereka buat. Sedang masyarakat hanya terpapar asap merkuri dan cairan berbahaya lainya.
Tommy berpendapat, bencana ekologi yang terjadi di Indonesia seperti di Jadebotabek bukanlah ulah dari alam. Tapi disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak pernah ramah dengan lingkungan.
Lebih lanjut, Tommy mencontohkan di Pulau Gebe, Maluku Utara. Kata Tommy, keberadaan tambang-tambang di sana mengakibatkan kerusakan lingkungan; mencemari air laut; rumput tidak lagi tumbuh. Padahal, menurut Tommy, laut di Pulau Gebe, dan di wilayah timur lainnya amatlah indah.
Tommy juga memisalkan di Kalimantan. Di sana, kata Tommy, ada satu bagian lubang tambang yang belum direklamasi. Ditinggal begitu saja oleh perusahaan. Padahal, jelas Tommy, perusahaan wajib memulihkan lubang galian tersebut.
Terkait krisis ekologi tersebut, Busyro Muqoddas, Ketua PP Muhammadiyah, dalam sambutannya menyebut dua pesoalan lingkungan: problem hilir dan hulu. Menurutnya, hilir merupakan permasalahan ekologi yang terlihat. Berdasar pada kasus-kasus di lapangan saja. Sementara hulu, kata Muqoddas, merupakan sistem ekonomi politik yang tak terlihat, sekaligus pangkal besar krisis ekologi.
Selaras dengan Busyro, Fauzan A Sandiah mengatakan problem hulu sebagai sistem ekonomi politik yang menyebabkan degradasi ekologi. Mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya alam.
Sementara aspek hilir, ungkap Fauzan, yakni kasus-kasus pelanggaran HAM dan ketimpangan seosial sebagai akibat kebijakan oligarki kapital.
Kata Fauzan, Kader Hijau Muhammadiyah, ketimpangan dalam lingkungan hidup itu tidak hanya yang tampak oleh mata, tapi juga aspek sistem ekonomi politik yang dimainkan dalam bentuk oligarki kapital.
Reporter: Muhammad Fadlan (Magang)
Redaktur: Hedi
Sumber gambar: indoprogress.com