Oleh: Abdurrahman Wahid*
I
Di negeri-negeri yang telah maju dan menetap bentuk kenegaraannya, pers memainkan peranan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kita ingat saja betapa besar peran pers dalam pemberitaan peristiwa Watergate dalam harian The Washington Post telah memulai rangkaian kejadian yang akibatnya tertera dalam sejarah Amerika Serikat sebagai peristiwa pertama turunnya seorang presiden sebelum masa akhir jabatannya.
Bahkan lebih jauh lagi, akibat peristiwa tersebut telah dirasakan juga dalam bentuk menjadi salah satu unsur yang menyebabkan kekalahan Gerald Ford dalam pemilu kepresidenan baru-baru ini. Ketegaran sikap dua kuli tinta Carl Berstein dan Leonard Woodward mengungkap peristiwa tersebut senyatanya telah dicatat oleh sejarah sebagai sebab datangnya perubahan besar-besaran dalam susunan pemerintahan di sana, dan dengan demikian bagi perkembangan sejarah Amerika Serikat sendiri.
Pentingnya peranan pers di negara maju itu telah menjadi demikian rupa hingga pers itu digelari sebagai “tiang penunjang keempat” (the fourth estate) bagi tegaknya demokrasi, di samping lembaga-lembaga pemerintahan eksekutif, yudikatif dan legislatif.
Pada lahirnya, peranan pers di negara berkembang, termasuk Indonesia, belumlah sedemikian penting dan menentukan. Benarkah demikian? Tampaknya memang demikian. Pers masih lebih banyak berperan sebagai media pemberitaan (hanya sedikit analisa berbobot), dilakukan oleh media pers yang disebut tabloid, ada kalanya dengan oplah jutaan eksemplar tiap hari. Tetapi di samping media tabloid, antara lain Harian Pos Kota dari Jakarta, ada juga media pers yang lebih mengutamakan analisa mendalam atas pemberitaannya sendiri, yang oplahnya juga tidak kurang-kurang banyaknya. The New York Times dengan oplah lima setengah juta eksemplar per hari adalah contoh utama media jenis ini.
Demikian pula, tajuk rencana harian-harian masih lebih banyak pencernaan saling bertentangan dari berbagai pihak, yang biasanya berakhir pada pembenaran kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Padahal di negara maju, tajuk rencana adalah statement pendirian dari kalangan pemikir masyarakat, biasanya mempunyai pengaruh besar dalam membentuk pandangan umum sehingga sering mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.
Liputan investigasi seperti yang dilakukan The Washington Post dalam peristiwa Watergate, bermain sebagai alat pembedah yang ampuh untuk menghilangkan kebobrokan-kebobrokan utama yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Di negera berkembang, liputan investigasi dalam artian dan fungsinya yang penuh masih menjadi impian belaka.
Belum lagi diingat faktor pembiayaan bagi kelangsungan hidup media pers itu sendiri, yang di negara berkembang masih bergantung sebagian besarnya pada objek berita itu sendiri, dengan segala akibatnya di bidang objektifitas pemberitaan. Ditambah dengan seribu satu sebab lain, seperti Surat Izin Cetak dan kekangan-kekangan lain, itu semua membuat pers negara berkembang sebagai faktor pelengkap belaka dalam kehidupan bermasyarakat. Kedudukan sebagai pelengkap ini jelas tercermin dalam fungsi pers sebagai media untuk memperkenalkan aspek-aspek fisik belaka dari pembangunan nasional. Fungsi ini seringkali diberi gelar mentereng tetapi sebenarnya berarti motivator pembangunan.
Apa yang digambarkan di atas adalah kenyataan suram yang tampak pada permukaan kehidupan pers di negeri kita. Tapi apakah sesuram itu benar hakikat kehidupan pers kita? Tidak adakah prospek menggembirakan baginya dalam kehidupan bangsa? Marilah kita coba bersama mengkaji lebih lanjut.
II
Sebenarnya pers di negara berkembang justru memiliki fungsi lebih penting daripada pers di negara maju. Di negara industri, umpamanya, teknologi pembangunan industri itu sendiri telah sampai pada titik begitu rupa. Kehidupan masyarakat hanya dapat berfungsi baik kalau warga negaranya menjalani lapangan kehidupan masing-masing dengan pandangan yang terang tentang apa fungsi dan keharusan kerja masing-masing. Dengan demikian, pilihan yang dihadapkan kepada masyarakat (termasuk pemerintah) dalam memecahkan sesuatu persoalan tampak jelas akibat dan implikasinya. Segala sesuatu dapat diukur secara rasional sehingga memudahkan masyarakat untuk menetapkan mana yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang diajukan.
Sebagai contoh, pilihan yang dihadapkan kepada presiden terpilih Jimmy Carter dewasa ini, dalam memecahkan masalah-masalah pengangguran yang sekarang ini berkisar pada angka 7,5 – 8 persen dari keseluruhan tenaga kerja yang ada. Kalau ia terlalu banyak menggunakan pengeluaran negara untuk menciptakan lapangan kerja baru, pengangguran dapat ditekan persentasenya, tapi juga meningkatkan laju inflasi yang sekarang sudah tinggi itu. Kalau ia terlalu memperhitungkan bahaya inflasi, ia tidak akan dapat cepat-cepat memenuhi janijnya dalam pemilihan umum yang lalu untuk segera memecahkan masalah pengangguran.
Jelas bagi masyarakat, bagaimana juga bangsa Amerika harus menerima akibat-akibat serius dari pilihan yang akan diambil Carter nanti. Kesadaran dan akibat ini pada gilirannya akan memudahkan Carter sendiri dalam pengambilan keputusan. Ini semua adalah berkat tertanam kuatnya kesadaran untuk mencari pilihan pada hal-hal bersifat rasional.
Di negara berkembang, persoalannya sangat jauh berbeda. Pilihan yang diajukan ternyata banyak sekali dipengaruhi faktor irasonal, seperti polarisasi ideologis yang terlalu tajam dalam kehidupan masyarakat, ikatan primordial yang terlalu kuat, yang masih bersifat tradisional dan lain-lain. Dengan banyaknya faktor seperti itu, pilihan yang diambil juga sering menjadi kabur.
Kekaburan dalam menentukan pilihan antara beberapa alternatif jawaban atas persoalan yang dihadapi, pada akhirnya membuat kabur pula pengertian tentang tujuan konkret dari pembangunan itu sendiri. Kekaburan akan tujuan pembangunan itu pada gilirannya akan mempengaruhi penentuan kebijaksanaan pada segenap eselon pemerintahan.
Di negeri kita dewasa ini, umpamanya, telah ditetapkan GBHN bahwa tekanan pembangunan akan diletakkan pada aspek kesejahteraan masyarakat dalam Repelita Kedua, dengan meningkatkan pola utama peningkatan produksi dan pendapat belaka. Salah satu bagian dari aspek kesejahteraan masyarakat ini adalah pemerataan pendapatan dan pelayanan masyarakat. Untuk itu, Repelita Kedua telah menetapkan sasaran berupa perbaikan dan perluasan pelayanan di berbagai lapangan kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.
Namun ada kekaburan pandangan (dan dengan demikian kekaburan kebijaksanaan) dalam penetapan alokasi anggaran belanja. Ternyata anggaran belanja terlalu dititikberatkan pada pengadaan proyek fisik di bidang kesejahteraan, bukan pelayanan masyarakat. Contoh jelas dari rumah sakit umum di tingkat kabupaten (dengan segala kebobrokannya) ke “rumah sakit umum mini” di tingkat kecamatan. Padahal, konsep yang jelas dari pelayanan kesehatan justru tidak terlalu ditekankan pada aspek pelayanan pengobatan, aspek kuratifnya.
Peningkatan kesejahteraan di bidang kesehatan sebenarnya lebih berurusan dengan penumbuhan kesadaran akan pentingnya arti kesehatan bagi masyarakat keseluruhan. Ia lebih berurusan dengan ajakan membuat atau merehabilitasi rumah di pedesaan agar memiliki ventilasi dan sanitasi yang murah tetapi memenuhi syarat kesehatan. Ia lebih berurusan dengan penumbuhan kesadaran akan pentingnya arti kebersihan bagi pencegahan penyakit menular daripada urusan pelayanan pengobatan.
Untuk memenuhi fungsi sebenarnya, puskesmas tidak begitu memerlukan bangunan yang harus didirikan terpisah dengan biaya mahal. Melainkan cukup diletakkan di balai desa agar lebih berfungsi dalam pendekatan integralnya kepada masyarakat.
Badan Usaha Unit Desa (BUUD), sebagai contoh lain, diharapkan menjadi pendahulu bagi tumbuhnya koperasi desa yang sehat (KUD). Karena itu, ia dibantu sebegitu rupa oleh pemerintah dengan serangkaian fasilitas.
Padahal dengan demikian koperasi yang dihasilkan tidak menjadi sehat. Bukankah prinsip utama koperasi adalah kemampuan berswadaya, termasuk kemampuan mengatasi kebutuhan sendiri dengan menyesuaikan kebutuhan itu kepada kemampuan memenuhinya? Apa jadinya koperasi yang pengurusnya dibiasakan mengejar kemewahan hidup, padahal sendi utama keberhasilan koperasi adalah pelayanan kepentingan bersama di kalangan anggotanya, bukannya pengejar keuntungan optimal.
Lalu, bagaimana dengan BUUD yang justru mendasarkan cara kerjanya pada motif memperbesar keuntungan belaka? Bukankah dengan demikian rakyat dilepaskan dari cengkeraman petani kaya untuk ditampung BUUD pada prinsipnya memiliki motif kerja serupa? Apalagi kalau yang menjadi pengurus BUUD justru mereka yang aspirasi kehidupannya terpisah dari aspirasi kehidupan buruh-tani yang menjadi mayoritas warga pedesaan.
III
Dengan melihat kenyataan di atas, sampailah kita pada pengenalan pentingnya arti pers bagi kehidupan kita. Pers harus mampu mendorong terciptanya pandangan keseluruhan yang jelas tentang arah dan jalannya pembangunan dalam praktek konkret. Pers harus mampu mendorong terciptanya kebiasaan mengambil pilihan rasional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi. Pers harus membina kesadaran akan pentingnya arti penyesuaian antara kemampuan dan keinginan dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan maupun secara individu.
Pendek kata, pers berkewajiban memainkan peranan dalam menumbuhkan pandangan hidup baru yang berdiri atas kenyataan-kenyataan konkret, bukannya atas harapan muluk-muluk tentang kejayaan diri dan masa depan.
Dengan mengerti fungsi pers ini, kita lalu menjadi mengerti mengapa mahasiswa harus merasa berkepentingan dengan penulisan dalam pers. Sebagaimana kita ketahui korps jurnalis kita umumnya masih terlalu dipengaruhi oleh perkembangan berita yang mereka cari itu sendiri.
Mahasiswa sebaiknya mulai diperkenalkan cara berpikir analitis, mencari sesuatu yang lebih dalam di balik kenyataan-kenyataan hidup yang ada. Mereka dilatih untuk menetapkan arah berpikir (dan dengan sendirinya berpandangan) yang menatap ke masa jauh di muka. Ini membuat mereka lebih mampu memiliki kejernihan pandangan tentang arah dan perkembangan pembangunan.
Maka dari itu, para mahasiswa dengan kelengkapan yang ada, berkewajiban minimal membantu korps jurnalis yang telah ada dengan input berupa tulisan-tulisan yang menyegarkan kembali orientasi pembangunan kita sendiri dalam praktek-praktek konkretnya yang tidak terbilang. Contoh yang menarik tentang keterlibatan mahasiswa ini dapat dilihat pada diri Saudara Parakitri Tahi Simbolon, seorang drop out kandidat doktor filsafat, yang meninggalkan bangku kuliah untuk terjun ke dunia pers dengan jalan menjadi wartawan Harian Kompas. Hampir semua tulisan-tulisannya mencerminkan kebutuhan menemukan orientasi yang benar bagi arah pembangunan bangsa.
Walaupun tidak semua mahasiswa harus begitu benar keterlibatannya seperti Saudara Parakitri Simbolon, sehingga harus meninggalkan karier mereka di kemudian hari, tetapi jelas harus ada keterlibatan minimal dari mahasiswa kita kepada penulisan dalam pers. Keterlibatan ini minimal akan mempersiapkan untuk di kemudian hari mampu mengambil langkah-langkah kebijaksanaan yang didasarkan pada kemampuan konkret dan kebutuhan riil dalam profesi masing-masing
*Artikel ini ditulis ulang dengan penyuntingan dari Majalah Arena Januari 1977.