Lpmarena.com – Banyak pihak mulai mempertanyakan dimana posisi media dalam memberitakan berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini. Salah satunya Yuyun Kurniasih, Divisi Organisasi Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN). Ia menilai media saat ini belum punya perspektif tentang masyarakat adat dan malah menampilkan hal-hal yang negatif tentang masyarakat adat tersebut.
Dalam beberapa kesempatan, Yuyun bercerita, ia sudah sering mengajak jurnalis untuk berdiskusi dan berbicara mengenai masyarakat adat. Namun, Yuyun merasa sulit berbicara dengan media arus utama karena minimnya perspektif tentang masyarakat adat.
“Saran kami, kenali dulu kami, datangi kami. Verifikasinya tolong lah jangan hanya sekali gitu, atau hanya mengejar klik. Datangi kami, kami siap diajak diskusi,” ujar Yuyun saat peluncuran Project Multatuli sekaligus diskusi Jurnalisme Indonesia: Untuk Siapa Dia Bekerja? Pada Kamis, (3/6).
Menurut Yuyun sudah hampir 15 tahun masyarakat adat mengupayakan adanya rancangan undang-undang mengenai masyarakat adat. Berbagai cara telah dilakukan, namun hal tersebut sangat sedikit dilirik oleh media.
“Ketika terjadi permasalahan konflik lahan, kami mencoba memasukkan RUU Masyarakat Adat itu kedalam pemberitaan. Namun tetap aja kita kalah ama channelnya Atta Halilintar gitu, itu sebenarnya yang membuat saya gemes sekali ya, atau terkadang geram. Mana hal yang penting kemudian ditutupi dengan hal yang sangat tidak mendidik sekali gitu.” keluh Yuyun.
Tak hanya itu, diskusi ini juga menyoroti keraguan berbagai pihak terhadap independensi media. Ross Tapsell, peneliti media di Australian National University (ANU), mengungkapkan permasalahan finansial sangat berpengaruh terhadap pemberitaan media kiwari.
Berdasarkan hasil survey terhadap 140 media di Indonesia, sebagian besar kehilangan sekitar 40-80% pendapatan iklan selama pandemi. Salah satu akibatnya, The Jakarta Post sampai memberhentikan 2/3 dari karyawannya karena masalah finansial, begitu juga Tempo dan Jawa Pos.
Pemberitaan yang terlalu Jakarta sentris dan Elit Sentris juga memengaruhi independensi media di Indonesia. Ross menyontohkan media seperti Detik dan Kompas umumnya hanya mewawancarai pejabat-pejabat yanga ada di Jakarta, lalu disebarkan ke seluruh pulau di Indonesia.
Bagi Ross, perspektif yang dipakai tersebut adalah perspektif elit politik semata. Belum lagi investasi dan kepemilikan media oleh orang-orang yang terlibat dalam konstestasi politik nasional sangat memengaruhi pemberitaan media. “Sebut saja media Surya Paloh akan berkomentar terhadap bisnis Aburizal Bakrie,” ujarnya.
Ia menyayangkan media yang sampai mengorbankan independensi dan mengenyampingkan kepentingan publik demi mempertahankan eksistensinya.
Reporter Muhammad Hanafi | Redaktur Sidra Muntaha