Lpmarena.com–Lebih dari 30 kampus yang tergabung dalam Forum BEM se-DIY (FBD) menggelar aksi bertajuk Jogja Berdering di titik 0 Kilometer Malioboro, Sabtu siang (09/04). Aksi dilakukan sebagai bentuk tegas penolakan terhadap serangkaian kebijakan pemerintah yang menimbulkan krisis demokrasi dan ekonomi bagi rakyat.
Muhammad Khalid, Ketua BEM UGM dalam orasinya menegaskan bahwa pemerintah telah gagal dalam mengontrol kebijakan. Mahasiswa turun ke jalan untuk menyalakan alarm demokrasi, memberikan pertanda bahwa Indonesia tidak baik-baik saja dan mahasiswa harus bersikap untuk menuntut tindakan tegas dari pemerintah secepatnya.
“Hari ini kita berdiri menyuarakan kepentingan dan kesengsaraan yang dirasakan oleh rakyat akibat kesewenang-wenangan dan kelalaian pemerintah dalam mengontrol kebijakan, pemerintah gagal mengendalikan harga BBM dan gagal menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya,” tegasnya dalam orasi.
Pertamina resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax mulai 1 April 2022. Muhammad Khalid mengatakan kenaikan BBM merupakan isu yang penting, karena hal ini akan berimbas ke semua komoditas.
“Mungkin akan berimbas ke semua komoditas juga inflasi,” katanya saat diwawancarai ARENA.
Selain itu, pemerintah dinilai tidak mampu melihat situasi masyarakatnya yang masih berjuang mengatasi krisis usai pandemi. Realokasi APBN misalnya, mestinya dapat menjadi opsi. Tapi menurutnya pemerintah justru melepas tangan dan membebankan pada masyarakat.
Pemerintah di tengah krisis bertumpu pada kebijaksanaan dalam mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kebutuhan yang mendesak, sementara masih ada rencana proyek besar pemerintah yang menyerap APBN cukup besar. Situasi ini mendorong mahasiswa untuk menyuarakan kepentingan dan memantik kesadaran yang lebih luas lagi kepada masyarakat, bahwa pemerintah harus kembali pada tugasnya untuk menyejahterakan rakyat bukan justru menjaga kepentingan korporat.
Abdullah Hariansyah, Koordinator Umum Forum BEM DIY berharap pemerintah benar-benar membuat regulasi ataupun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, serta melakukan realokasi APBN untuk meminimalisir kenaikan harga BBM karena akan berpengaruh pada kenaikan harga pokok.
“Kami menuntut pemerintah agar merelokasikan anggaran APBN untuk mensubsidi BBM supaya harga kembali stabil dan tidak terjadi kelangkaan,” katanya saat diwawancarai ARENA.
Aksi tersebut mengusung beberapa poin tuntutan, diantaranya: turunkan harga dan tindak tegas mafia minyak goreng; turunkan harga BBM dan optimalkan subsidi dari alokasi APBN; menuntut presiden Jokowi untuk memberikan pernyataan tegas bahwa tidak akan ada perpanjangan masa jabatan presiden; wujudkan reforma agraria sejati; tolak kebijakan yang berorientasi pada komersialisasi pendidikan; dan tuntaskan kasus klitih hingga akar permasalahannya.
Reporter Niswatin Hilma (Magang) | Redaktur Dina Tri Wijayanti