Lpmarena.com- Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jawa Barat Menggugat (AMJM) dan Koalisi Warga Jawa Barat (KWJB) menggelar aksi penolakan penundaan pemilu dan angkat penolakan tiga periode jabatan presiden pada Kamis (21/04), di depan Gedung Sate, Kota Bandung.
Sebelumnya, isu tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, ramai dibicarakan setelah adanya desas-desus bahwa Luhut Binsar Pandjaitan berada di belakang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dukung perpanjangan masa presiden.
Virdian Aurellio, salah satu massa aksi dari Universitas Pajajaran dalam orasinya menyampaikan bahwa isu yang sedang marak saat ini yakni tentang masa periode presiden menjadi tiga periode, ataupun isu penundaan pemilu merupakan bentuk pengkhianatan pemerintah kepada rakyatnya.
“Wacana Jokowi layak tiga periode dan juga isu penundaan pemilu ini adalah sebuah puncak pengkhianatan penguasa kepada rakyat,” tegasnya.
Senada dengan Virdian, Andily ketua umum FIP UPI menyampaikan bahwa seharusnya ada banyak hal yang menjadi fokus pemerintah, seperti kenaikan bahan bakar minyak (BBM), kelangkaan minyak, ataupun mahalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPn), bukan menambah kesengsaraan rakyat dengan isu tiga periode tersebut.
“Pemerintah lewat sejumlah tokohnya malah menambah kesengsaraan dengan isu tiga periode dan penundaan pemilu,” ungkapnya.
Terkait isu tersebut, Jokowi mengklarifikasi tentang isu penundaan pemilu ini, dalam sebuah konferensi pers di Candi Borobudur, Magelang pada Rabu (30/3). “Yang namanya keinginan masyarakat itu sudah sering saya denger, konstitusi kita jelas, kita harus taat dan patuh kepada konstitusi,” jelasnya.
Virdian menanggapi perkataan Jokowi tersebut dengan meminta presiden untuk menindak tegas menteri-menteri yang turut menaikan isu ini ke publik. “Seharusnya dia juga menindak menteri-menteri yang menaikan isu pemilu ini, minimal dikasih surat peringatan atau teguran di ruang publik,” pungkas Virdian.
Reporter Ryamizar Hutasuhut (Magang) | Redaktur Atikah Nurul Ummah