Lpmarena.com–Untuk menghadapi krisis iklim, semua orang perlu terlibat, termasuk pemerintah. Demikian kata Bio Andaru, Koordinator Climate Ranger, pada aksi “Power Up” di titik nol KM, Yogyakarta, Rabu (08/11). Aksi ini merupakan respons dari krisis iklim yang terjadi, juga merupakan kampanye terlaksananya transisi energi.
Menurut Bio, masalah lingkungan yang terjadi dan transisi energi berkaitan erat dengan masalah sosial dan ekonomi-politik. Ia memberi contoh dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dari hulu hingga hilir bermasalah. Dengan batu bara sebagai bahan bakar utamanya, PLTU telah menimbulkan dampak serius bagi lingkungan.
“Terus batu bara itu kan dari babat hutannya, nambang, distribusi ke PLTU, itu kan juga merusak lingkungan banget. Belum nanti pas pengelolaannya di PLTU, jadi sumber daya itu udah polusi. Jadi dampak penggunaannya memang banyak banget,” terangnya.
Posisi pemerintah dalam menangani ini pun sarat akan kepentingan. Bio melihat sebetulnya transisi energi menuju energi bersih sudah bisa dilakukan, akan tetapi banyak dari pengusaha batu bara merupakan teman dekat dengan para pemangku kebijakan, sehingga hal tersebut menjadi alasan tak kunjung diwujudkan.
“Untuk mewujudkan pembangunan energi terbarukan itu sudah mampu. Cuman kayaknya belum mau aja. Karena… masih banyak pengusaha-pengusaha yang berteman dekat, entah kita sebut oligarki dari penguasa…, makanya batu bara dan lain lain masih bertahan sampai sekarang,” lanjut Bio.
Menurutnya, untuk mengatasi ini dapat dimulai dengan kebijakan hukum. Salah satunya terkait Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang masih dibatasi, dan Pembangkit Listrik Negara (PLN) yang memonopoli energi.
“Bisa dimulai dari kebijakannya. Salah satu yang kita aturkan itu kan penggunaan PLTS secara On-Grid. Itu kan dibatasi sama PLN. Itu terkesan PLN itu memonopoli energi. Kita dibatasi jumlah per-KWH-nya,” jelas Bio.
Senada dengan Bio, Heronimus Heron, Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Iklim (JAMPIKLIM), menjelaskan inti dari transisi energi adalah energi berkeadilan. Artinya, segala sesuatu dan upaya untuk menanggulangi krisis iklim perlu didukung, dan tidak dimonopoli oleh segelintir orang saja.
“Tetapi lebih dari itu sebenarnya yang kita dorong itu sebenernya energi berkeadilan. Berkeadilan artinya, kita juga men-suport komunitas-komunitas atau warga yang membuat energi mandiri gitu, tidak lagi dimonopoli oleh perusahaan tertentu,” jelasnya.
Heron berharap dengan hadirnya kampanye krisis iklim, mendorong juga kepada perusahaan-perusahaan untuk tidak lagi mendanai energi kotor.
“Termasuk untuk mendorong tidak ada energi monopoli, tidak ada bank-bank yang mendanai perusahaan-perusahaan yang membiayai batu bara dan tambang gas dan segala macamnya gitu,” imbuhnya.
Aksi “Power Up” ini, merupakan agenda global yang diinisiasi oleh gerakan kolektif dari organisasi dan individu yang fokus pada isu iklim, dilaksanakan di berbagai negara dan beberapa kota-kota di Indonesia, dengan beragam bentuk, mulai dari orasi, parade, hingga seni sebagai medium kampanyenya.
Reporter Ghulam Ribath Ma’arif (Magang) | Redaktur Selo Rasyd Suyudi