Lpmarena.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM bersama Serikat Merdeka Sejahtera adakan diskusi ambruknya konstitusi di Indonesia. Zainal Arifin Mochtar selaku Pakar Tata Negara UGM menjelaskan ambruknya konstitusi dapat dilihat dari kemunduran KPK dan politik dinasti yang terjadi hari ini, disampaikan pada Jum’at (8/12) di Bundaran UGM.
Zainal memaparkan KPK mulai melemah karena dalam waktu 10 tahun belakang ada banyak praktik korupsi. Namun, kasus yang kemudian diproses dan dilanjut nyatanya tidak secara keseluruhan. Ada indikasi bahwa KPK dilemahkan oleh rezim penguasa dalam mempertahankan independensinya terhadap berbagai kepentingan.
“Ada banyak menteri yang sekaligus pengambil kebijakan tapi pada saat yang sama orang yang paling mungkin diuntungkan oleh kebijakan itu. Dan itu dibiarkan saja,” kata Zainal.
Praktik korupsi yang dilindungi, lanjut Zainal, merupakan upaya penjinakkan KPK untuk memuluskan jalan kepada para penguasa untuk mendapatkan kepentingannya. Hal ini diperparah dengan sistem ‘tebang pilih’ yang ada di KPK. Kasus terbaru terkait pemerasan yang dilakukan oleh ketua KPK, Firli Bahuri, semakin memperjelas kondisi KPK yang mengalami kemunduran.
“Tahun ini adalah tahun keempat dari hilangnya Harun Masiku, artinya KPK nyaris jalan di tempat,” papar Zainal.
Menurut Zainal, pihak yang paling bertanggung jawab adalah Jokowi dan partai pengusungnya. Pelemahan KPK saat ini hanya dibiarkan saja oleh Jokowi. Padahal pembiaran atau sikap acuh terhadap situasi hari ini dapat mengancam sistem kenegaraan, demokrasi dan konstitusi yang ada di Indonesia.
Begitu pula yang disampaikan Fatia Maulidiyanti, Koordinator KontraS 2020-2023, masyarakat sudah melawan para penguasa, tapi selalu berakhir nihil. Tahun 2019 demo #reformasidikorupsi kemudian tahun 2020 demo Omnibus Law dan lain sebagainya, tidak berujung pada titik terang penyelesaian masalah.
“Tahun 2019 kita demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di Indonesia yang pada akhirnya ada lima orang teman-teman mahasiswa yang meninggal. Tapi bagaimana dengan tanggung jawab negara disitu. Apakah pada akhirnya KPK terselamatkan oleh kita? enggak juga,” ujar Fatia.
Zainal juga mengkritisi politik dinasti yang erat kaitannya dengan nepotisme. Kepentingan personal atau kelompok tertentu telah menjadi dasar atas kebijakan yang diberlakukan. Dinasti politik hanya menguntungkan segelintir orang-orang yang terpilih.
“Apa yang terjadi di MK itu tidak terjadi dengan tiba-tiba, kita terlalu lama membiarkan Jokowi terlalu lama tanpa pengawasan yang memadai. Karena salah satu kelebihan oligarki adalah pintar dalam memecah masyarakat sipil,” pungkas Zainal.
Reporter M Fiqhan Shiddiqul (magang) | Redaktur Maria Al-Zahra