Lpmarena.com–Forum Cik Ditiro menggelar pernyataan sikap sebagai Penyintas Rezim Jokowi pada Senin (13/02) di UII Kampus Cik Di Tiro. Pernyataan sikap tersebut didorong oleh semakin merosotnya demokrasi di Indonesia dan maraknya pelanggaran yang terjadi pada era Jokowi, mulai dari pelanggaran HAM, intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK), pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga pelanggaran etik adalah beberapa di antaranya.
Abdul Muhaimin, aktivis forum persaudaraan umat beragama Yogyakarta, mengatakan bahwa aksi dan pernyataan sikap ini sebagai wujud kepedulian terhadap Indonesia yang menurutnya ada di masa kaotis dari yang pernah terjadi, terutama dalam demokrasi.
“Satu kesempatan kita punya forum moral, ketika kehidupan berbangsa dan negara tidak bermoral dan beretika oleh kepentingan-kepentingan partai politik, dari irjen maupun pemegang-pemegang kuasa, sudah tidak lagi mengindahkan suara suara rakyat, karena mereka telah dengan nikmatnya mengangkangi kekuasaan, dan membiarkan kita yang ada di bawah telah terlempar berbagai kepentingan, oleh karena itu, sore ini tunjukkan komitmen moral, komitmen nilai, karena kita tidak tergantung kepada pemerintah,” ujarnya saat berorasi di depan gedung Kampus Cik Ditiro UII.
Senada dengan Muhaimin, Lukas Ispandriarno, Dosen FISIP Universitas Atmajaya, melihat hari ini pemerintah banyak menggunakan cara-cara kotor demi memenuhi berahi kekuasaan, meski sudah banyak diingatkan sekalipun.
“Demokrasi kita semakin memburuk dan sudah diingatkan oleh berbagai pihak tapi tetap saja, kekuasaan itu ngotot, menggunakan cara-cara yang kotor untuk menjalankan pemilu,” jelasnya.
Pada akhirnya hal tersebut akan berimbas pada hasil pemilu.
“Maka kalau pemilu ini dibiarkan dengan cara-cara seperti ini kan sangat berbahaya ya, mencederai masyarakat, pemilih, dan juga nanti hasilnya sangat meragukan karena cacat, cacat hukum dan (adanya) penindasan, ketidakadilan dan sebagainya,” terang Lukas yang juga mewakili forum lintas agama saat diwawancarai ARENA.
Ia juga mengatakan dengan diadakannya aksi ini harapannya pemerintah dapat tersadar, jika pun tidak, perlawanan perlu tetap digalakan diawasi oleh berbagai pihak masyarakat dalam jalannya kekuasaan.
Dalam pernyataan sikap tersebut Forum Cik Ditiro menyerukan empat hal. Pertama, warga negara memberikan penghukuman total bagi Jokowi dan para pengikutnya dengan tidak memilih paslon yang terafiliasi pada keluarganya, dan politik dinasti pada tanggal 14 februari, termasuk seluruh parpol pendukungnya.
Kedua, kaum intelektual dan budayawan untuk melakukan pertobatan massal telah melanggengkan politik dinasti dan agar turun ke lapangan menggerakkan kesadaran masyarakat untuk melawan tirani oligarki pasca Pilpres Februari 2024. Serta, kampus dan ormas agar kembali ke jalan yang benar.
Ketiga, meminta aparat penegak hukum untuk sesegera mungkin menyeret dan mengadili seluruh politisi pelanggar HAM dan pelaku politik dinasti sebagai penghukuman atas pengingkaran demokrasi sebagai amanat 1998 dan pelanggaran HAM.
Keempat, memanjatkan doa kepada Tuhan agar Indonesia selamat dari politik dinasti yang merusak demokrasi dan agar pilpres 2024 berjalan lancar, menghasilkan pemimpin yang beretika, beradab, memastikan kemenangan Indonesia, bukan keluarga Jokowi.
Setelah pernyataan sikap, agenda dilanjutkan dengan aksi bersama Gejayan Memanggil yang tergabung dalam Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) dengan tajuk “Gerakan Rakyat untuk Demokrasi Beradab dan Pemimpin Beretika”.
Reporter Yusuf (Magang) | Redaktur Selo Rasyd Suyudi | Fotografer Mas Ahmad Zamzama N.