Lpmarena.com–Massa yang tergabung dalam Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) menggelar aksi dengan tajuk ‘Gejayan Kembali Memanggil’ pada Senin (12/02) di Jalan Colombo, Sleman. Aksi ini merupakan respons atas jatuhnya marwah demokrasi di Indonesia yang tertuang dalam sebelas tuntutan, satu di antaranya adalah menyoal adili Jokowi dan kroni-kroninya.
Mengutip pers rilis ‘Jaringan Gugat Demokrasi’ bahwa hal ini menjadi representasi tekad masyarakat luas untuk bukan hanya menjadi saksi ketidakpuasan atas pengebirian sistem demokrasi hari ini, tetapi juga turut berperan aktif membuat perubahan itu sendiri.
Sana Ulaili, humas JAGAD, mengatakan bahwa Jokowi menutup kekuasaanya dengan melibatkan kroni-kroninya untuk membuat regulasi yang mencederai demokrasi, yang mana pada setiap kebijakannya senantiasa pada koleganya, alih-alih rakyat.
Ia juga mengatakan bahwa selama dua periode kekuasaan Jokowi, masyarakat banyak ditipu dengan gimik pencitraan kerakyatan dan kedaulatan. Padahal, selain menguasai sumber daya alam, Jokowi juga menguasai seluruh nalar kritis elemen negara. Seperti lembaga keagamaan yang kini tidak lagi kritis terhadap situasi saat ini.
Kata Sana, Jokowi juga menunjukkan diri sebagai orang yang tidak beragama disebabkan pada setiap pengambilan keputusannya, jauh dari kata kemanusiaan yang erat kaitannya dengan nilai-nilai spiritual.
“Kalau kita berbicara agama, hari ini jokowi menunjukan bahwa dia sendiri menjadi orang yang tidak beragama karena dia menapikan yang namanya etik, adab, spiritualitas interkonektif, intergraded perspektif. Spiritualitas dihilangkan begitu saja sehingga kita semuanya terjebak dalam lingkaran setan rezim hari ini” ungkapnya.
Sana juga meminta kepada seluruh elemen gerakan masyarakat sipil harus memastikan Jokowi turun sebelum masa jabatannya berakhir. Hal itu karena Jokowi telah terbukti melakukan pelanggaran konstitusi dan telah merusak etika demokrasi sehingga dia harus dihukum. Menurutnya, jika masyarakat membiarkan atas sikap Jokowi, sama halnya dengan memberikan karpet merah terhadap oligarki.
Ia juga menambahkan, hari ini sudah saatnya masyarakat kritis dan turun ke jalan untuk menghentikan tirani, memberikan pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), menghukum Jokowi serta para kroninya dan para pemimpin yang tamak dengan hukuman yang keras dan adil.
“Kita tahu siapa ada di 02, 01 dan juga 03. Kita tidak sedang berkampanye 04, kita sedang tidak berkampanye 05, tapi kita sedang mengkampanyekan saatnya kita kritis, saatnya kita turun ke jalan untuk menghentikan tirani Jokowi. Memberikan pengadilan ham kepada Jokowi, menghukum sekeras-kerasnya Jokowi dan orang-orang yang ada disekitarnya para pemimpin-pemimpin yang tamak mendapatkan hukum yang seadil-adilnya,” imbuhnya.
Senada dengan itu, Siti Mauliyani selaku BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), mengatakan bahwa kontestasi politik hari ini telah menjatuhkan marwah hukum. Para elit politik saat ini merupakan orang yang tuna etika dan tidak pernah memikirkan kondisi masyarakat hari ini.
Ia melihat sudah sepatutnya masyarakat sadar dan marah akan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh rezim hari ini.
“Demokrasi hari ini tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi dijadikan sebagai alat atau jembatan untuk melanggengkan kekuasaan para elit politik” pungkasnya.
Reporter Ridwan Maulana (Magang) | Redaktur Selo Rasyd Suyudi | Fotografer Nabil Ghazy